Kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru

Orde Baru membuat berbagai kebijakan bidang ekonomi dengan memanfaatkan berbagai kebijakan pembangunan pada masanya. Pemerintah Orde Baru memutuskan untuk membangun perekonomian dengan sistem "memandang ke luar" (out-ward policies).Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memulihkan stabilitas makro ekonomi dengan menghentikan hiperinflasi ekonomi pada akhir masa pemerintahan Soekarno/Orde Lama. Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru dengan pembangunannya itu secara makro dan rata-rata telah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hampir di semua sektor.

Sejak permulaan pemerintahan Orde Baru di Indonesia, peranan Pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi telah mencapai dengan pesat. Salah satu kebijakan upaya tersebut adalah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).  Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) adalah sebutan untuk program yang dibuat oleh Soeharto dalam tujuan merumuskan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. 

Rencana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang ada. Beberapa Program Repelita terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru membawa peningkatan perekonomian pada Pemerintahan Orde Baru. Salah satunya yang pertama adalah peningkatan pendapatan perekonomian dan kemajuan di bidang pertanian dalam Swasembada pangan. 

Sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1992, produksi padi sangat meningkat. Prestasi yang besar khususnya di sektor pertanian ini telah mengubah posisi Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia dalam tahun 1970-an menjadi negara yang mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984 dan kenyataan bahwa swasembada pangan yang tercapai pada tahun itu. 

Berdasarkan perkembangan Teori Aglomerasi Industri, program Swasembada pangan dilakukan dengan penegmbangan bidang pertanian yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan, mendorong berkembangnya kegiatan pertanian lain yang tersebar ke daerah dalam lingkup yang luas termasuk seluruh Indonesia (Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Poles Theory). 

Selain itu, kebijakan Program Repelita juga meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui pembangunan antar transmigrasi. Kebijakan ini dilakukan dengan Penghematan urbanisasi (urbanisation economies) dengan menurunkan efek-efek aglomerasi pada demografi. Dengan strategi inilah pemerintah telah berhasil mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hasilnya adalah sangat menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

Kebijakan Program Repelita juga meningkatkan sektor angkatan kerja dan peningkatan sektor industri Indonesia. Pengaruh peningkatan sdm angkatan kerja dimungkinkan melalui pendidikan dan latihan melalui lapangan kerja yang tepat serta mampu menyediakan sumberdaya manusia dalam jumlah serta kualitas yang sesuai dengan keperluan pembangunan nasional, dengan begitu sumber daya manusia yang unggul akan memanfaatkan teknologi modern dalam upaya menguasai perkembangan industri. 

Perkembangan industri yang maju akan menghantarkan perekonomian Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor perdagangan internasional, yang dimana kemajuan perdagangan internasional tersebut adanya keterkaitan teknologi yang maju, geografi ekonomi yaitu perdagangan bebas, serta strategi pemerintah masa itu yang membuka investasi dari luar/asing.

Program Repelita menjadi parameter perekonomian yang cukup bergejolak di Indonesia pada masa orde baru. Pada masa orde baru, pemerintah memiliki kendali pusat yang kuat dalam bidang perekonomian dan pembangunan. Program Repelita tersebut menunjukan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras. Keberhasilan program repelita lainnya terbukti dalam meningkatkan sektor industrialisasi melalui manufaktur, pertambangan, petrokimia yang berkembang pesat. Selain itu, terdapat pula keberhasilan dalam mengendalikan kondisi sosial seperti penurunan kemiskinan, mengontrol angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk, migrasi penduduk, serta peningkatan bidang pendidikan.

Sehingga diharapkan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan terencana, dengan adanya pembelajaran terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut maka pemerintah diharapkan menjadikan program tersebut sebagai evaluasi dan rekomendasi kebijakan perencanaan perekonomian Indonesia selanjutnya yang maju dan berkelanjutan bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia.