Koalisi PDIP dengan Partai Gerindra, Tanda Ahok Bersih dari Kasus RS Sumber Waras dan Reklamasi

5. Stigma Partai anti perubahan menjadi terbukti, kalau calon yang diusung PDIP dan Partai Gerindra adalah Syafri Syamsudin, sebab figur Syafri Syamsudin tidak bisa dilepaskan dari rezim Pemerintahan Orde Baru.hanya ingin melanggengkan pola kekuasaan yang bertumpu pada kekuasaan yang tidak transparan.track record safri syamsudin tidak ada yang bisa dibanggakan , sebagai Pangdam Jaya dia gagal. 

6.Pertarungan antara yang menginginkan perubahan dan mempertahankan kultur lama akan menjadi pertarungan yang menarik. Perubahan dan tindakan yang membongkar pola korupsi sebagai musuh utama  di DPRD dan Birokrasi  seperti yang sudah dilakukan Ahok saat ini tentu akan menjadi modal besar untuk meyakinkan Publik bahwa Ahok mampu melakukan perubahan  dan sudah dibuktikan sekalipun banyak tantangan yang dihadapi untuk melakukan perubahan itu.

7.Pembentukan koalisi PDIP dan Partai Gerindra ini, memberi sinyal kuat kalau Ahok tidak akan terhambat dengan persoalan kasus RS Sumber Waras dan Kasus Reklamasi di DKI. Kalau Ahok akan menjadi tersangka di kedua kasus tersebut , tentu PDIP dan Gerindra akan mengsusung bakal calon sendiri sendiri. mereka tidak akan berkoalisi dan akan membentuk poros PDIP dan Poros Gerindra mengusung calonnya sendiri.  Logika sederhananya,tidak mungkin PDIP dan Partai Gerindra berkoalisi kalau ada informasi atau gejala atau dugaan Ahok bakal jadi tersangka. Sebagai partai besar dan partai penguasa PDIP  pasti punya jaringan yang dapat mensuplay informasi perkembangan kasus Persoalan RS Sumber Waras dan Reklamasi pantai jakarta, demikian juga Partai Gerindra dari informasi yang mereka peroleh kemungkinannya Ahok menjadi tersangka sangat kecil, maka solusi untuk menghadang Ahok untuk maju dan menang di Pilkada adalah membentuk koalisi PDIP dan Partai Gerindra sebagai alternatif.

8. PDIP akan menjadi korban hukuman pemilihnya pada pileg tahun 2019 yang akan datang, silahkan PDIP bersikukuh dengan alasan PDIP punya aturan main sendiri untuk mengusung bakal calon dan silahkan PDIP mengabaikan kehendak dan aspirasi yang berkembang soal Pilkada DKI.  Maka sebagai pemilik suara simpatisan PDIP akan memilih Ahok pada Pilkada nanti. Pada pileg tahun 2019, rakyat  tentu akan dengan mudah mengalihkan suaranya kepada Partai yang mendukung Calon yang sesuai dengan kehendak rakyat seperti  Nasdem dan Hanura,maka kedua Partai itu  di DKI akan membesar, dan Tahun 2019 PDIP di DKI bukan lagi Partai pemenang dan PDIP layak mendapat hukuman itu.  Kalau PDIP mengsung calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan Partai Gerindra, simpatisan pemilih PDIP mungkin bisa memahami karena PDIP harus mempertahankan marwah Partai maka PDIP tidak mendukung calon perseorangan. tapi Kalau PDIP berkoalisi dengan Gerindra hanya untuk mengalahkan Ahok, ini akan menjadi bumerang bagi PDIP. 

Inilah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari berita berkembangnya koalisi PDIP dan Partai Gerindra.