Problematika Pembangunan Ekonomi Indonesia pada Sektor Pertanian

Dalam pertanian ini suatu sektor akan sangat besar atas tanggung jawabnya dalam menyediakan segala kebutuhan pangan masyarakat, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan. Pemerintah juga menyediakan bahan baku untuk sektor industri pertanian agar kegiatan proses produksi industri dapat terus berjalan. 

Sektor pertanian juga dapat merupakan sektor yang memberikan kesempatan kerja terbesar bagi tenaga kerja, saat ini diperkirakan ada sekitar 43% pekerja domestik yang mengambil profesi  pertanian ini. Pada zaman dahulu sekitar antara tahun 1930-1960, sektor pertanian ini menyumbang sekitar 75% penyerapan tenaga kerja. (Lindblad, 2000)

Jika pembangunan pada sektor pertanian ini akan ditujukan untuk kesejahteraan hidup masyarakat maka dalam konteks negara Indonesia pembangunan pedesaan harus lebih ditekankan terlebih lagi khususnya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian.

Kemudian ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal di atas :

1. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia, masalah ketahanan pangan menjadi bagian yang tak terhindarkan bagi masyarakat sehingga sektor pembangunan yang bertanggung jawab dalam penyediaan pangan bagi masyarakat sangat di perlukan.

2. Sektor pertanian menyediakan bahan baku untuk sektor industri sehingga proses produksi kegiatan industri dapat dilanjutkan. Dengan kata lain, sektor industri (pertanian) tidak dapat berkembang tanpa adanya dukungan oleh sektor pertanian yang kuat.

3. Selama ini  pertanian dianggap sebagai bidang yang membutuhkan banyak energi, sehingga melampaui batas tenaga kerja industri dan perdagangan (terutama pada sektor lainnya).

Untuk pengembangan sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan petani maka suatu produksi sektor tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sektor pertanian memiliki banyak permasalahan  yang perlu segera diselesaikan. Namun, dari sekian banyak isu tersebut, setidaknya ada dua isu mendasar yang patut dipertimbangkan terlebih dahulu.

Pertama, kepemilikan tanah sangat rendah. Hayami dan Kikuchi melaporkan pada tahun 1980-an bahwa rata-rata kepemilikan tanah berjumlah lebih rendah dari 0,5 hektar, hingga kini jumlah keseluruhannya tidak sampai 0,25 hektar. Dalam struktur kepemilikan tanah seperti itu, atribut seperti efisiensi dan produktivitas jauh dari Kenyataan yang tidak benar.

Kedua, kita perlu menghilangkan kondisi yang menyebabkan sektor pertanian yang merugi sepanjang waktu. Berurusan dengan Globalisasi teknologi dan institusi dalam sektor pertanian hampir selalu menempati posisi subordinat.

Pembangunan sektor pertanian hanya identik dengan peningkatan produksi atau produktivitas, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Pola dan cara pandang ini tentu kurang tepat, karena tidak menempatkan petani sebagai pusat pembangunan pertanian itu sendiri. 

Lalu untuk meningkatkan pendapatan para petani bisa dengan melakukan peningkatan  beragam jenis, antara lain demi meningkatkan kepemilikan tanah, meningkatkan kapasitas per unit lahan, atau menerapkan kebijakan harga yang tepat (berpihak pada petani).

Pada akhirnya, pengembangan sistem agribisnis sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat sektor pertanian adalah bagian dari pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, kita sangat perlu mengaktifkan kebijakan makro yang kondusif. Kebijakan makro ekonomi yang dapat menurunkan inflasi, menstabilkan nilai tukar, dan menurunkan suku bunga kredit akan secara langsung menguntungkan pembangunan pada sektor pertanian.