Terpampang besar di kota Bandung spanduk yang bertuliskan "Arteri Dahlan Musuh Orang Sunda" atas ketidaksukaan yang digaris bawahi "musuh orang Sunda" dengan warna merah. Bila dianalisa warna merah dapat diartikan bahwa masyarakat Sunda menunjukan sikap kekecewaan, kemarahan, kekesalan, kehinaan, dan sejenisnya.
Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat "Ridwan Kamil" saya rasa sudah mewakili masyarakat sunda untuk tidak melanjutkan tindakan yang berlebihan apa yang menjadi pernyataan "Arteria Dahlan" tersebut, artinya bisa diajak musyawarah dan mencari solusi dari akar permasalahan dengan "meminta maaf" namun semua tidak cukup karena masyarakat sunda sudah bersatu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Banyak video dan informasi yang beredar di media sosial berbondong-bondong melaporkan kepada Polda Jawa Barat untuk minta keadilan hukum atau ucapan yang dilontarkan oleh "Arteria Dahlan". Tidak saya sebutkan satu persatu dari akun media sosial, yang pada intinya tidak terima atas penghinaan kepada masyarakat Sunda karena tidak boleh menggunakan Bahasa Sunda pada Rapat atau pertemuan diberbagai macam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lantas, bagaimana nasib "Arteria Dahlan"? Bisa saja mendapat peringatan dan teguran keras dari ketua partai PDI Perjuangan. Tentu menjadi bahan evaluasi dalam arus dan perkembangan politik dengan tujuan membangun bangsa untuk kepentingan rakyat, secara tidak langsung menurunkan elektabilitas partai PDI perjuangan baik kelompok organisasi maupun individu sebagai duta penggerak dalam partai politik tersebut.
Komunikasi Publik Oleh Pejabat :
Pandangan dalam komunikasi  menjadi rekam jejak digital yang tidak bisa dihapus begitu saja? Oleh sebab itu siapapun yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum agar di saring atau dikonsep, sehingga bahasanya tertata dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat luas.
Kebebasan berkomunikasi didepan publik merupakan hak mutlak milik pejabat saat menyampaikan pesan dan informasi kepada peserta rapat, jumpa pers, mungkin situasi emergency, atau kegiatan lainnya. Merupakan kewajiban seorang pejabat untuk memberikan tanggapan dalam berbagai situasi dan kondisi baik anggota Dewan, Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat yang dianggap penting lainnya.
Mengelola tata bahasa perlu dibuatkan narasi yang menjadi fundamental sebelum berpidato didepan umum, terkadang ada saja kesalahan atau kekeliruan saat berkomunikasi namun tidak keluar dari narasi yang sudah disiapkan. Walaupun mengalami tidak sesuai dengan tema itu hanya selingan karena diluar tema yang akan disajikan didepan publik.
Apa yang disampaikan oleh "Arteria Dahlan" seharusnya tidak terjadi sehingga membuat masyarakat Sunda meluapkan emosinya dengan menuntut atas penggunaan Bahasa Sunda tersebut. Bisa saja disampaikan secara individu bahwa penggunaan Bahasa Sunda sebaiknya tidak digunakan saat sedang rapat? Dengan cara musyarawarah atas kepentingan tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang merasa kecewa.
Pelajaran yang berharga khususnya yang menimpa "Arteria Dahlan" dan umumnya untuk seluruh pejabat Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena apa yang disampaikan menurut kita benar namun belum tentu benar dimata orang lain, ada hal-hal yang tidak pantas disampaikan depan umum dan ada juga yang bersifat privasi dan lain sebagainya.
Analisanya sederhana saja sih, "tidak sesuai dengan tema pokok" karena pelaksanaan rapat tersebut tidak mungkin membahas tentang Bahasa Sunda. Spontanitas kebenaran menurut "Arteria Dahlan" justru berujung petaka yang mengancam dirinya sendiri dan organisasi politiknya juga. Siap-siap untuk mempertanggung jawabkan atas permasalahan yang terjadi terutama terhadap masyarakat Sunda.
Fenomena Komunikasi Publik :
Potensi komunikasi tidak mencerminkan seorang pejabat? Bisa dilihat dari individu dan karakter pejabat itu sendiri apakah ada jiwa menghargai orang lain atau sebaliknya? Karena kunci efektifnya komunikasi bisa menyampaikan informasi dengan tepat sasaran tanpa kontradiksi dalam berkomunikasi.
