Inklusi Keuangan Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Inklusi keuangan merupakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan efektif. Saat ini injlusi keuangan telah menjadi isu penting di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembangdalam sektor keuangan. Di Indonesia, meskipun perkembangan pesat dalam sektor keuangan digital, masih banyak penduduk yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan hanya sekadar memberikan akses ke rekening bank, tetapi juga mencakup akses yang lebih luas terhadap layanan seperti pinjaman, asuransi, investasi, dan pembayaran digital. Dengan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat pedesaan, perempuan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inklusi keuangan menjadi pilar penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian (Erlando et al, 2020; Almasah et al, 2023) menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan, mereka bisa menyimpan uang, mengakses pinjaman untuk berinvestasi dalam usaha atau pendidikan, dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Hal ini mendorong peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Inklusi keuangan berperan besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dengan akses ke layanan keuangan formal, kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat membangun usaha, mendapatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal. Di Indonesia, banyak pelaku UMKM yang sulit mengakses kredit dari bank konvensional karena keterbatasan jaminan atau dokumentasi. Melalui inklusi keuangan, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan modal dan mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Dalam sepuluh tahun terakhir, munculnya teknologi keuangan digital seperti e-wallet, mobile banking, dan aplikasi pinjaman online telah membuka pintu menuju inklusi keuangan yang lebih luas. Di Indonesia, layanan keuangan digital berkembang pesat dan menawarkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Teknologi ini memungkinkan siapa pun yang memiliki ponsel untuk bertransaksi secara digital tanpa perlu mendatangi kantor bank atau memerlukan dokumen yang rumit, tentunya lebh efektof adan efisien.

Meskipun manfaat inklusi keuangan sudah jelas, masih ada beberapa tantangan yang menghambat perkembangan inklusi keuangan di Indonesia. Indonesia, dengan wilayah geografis yang luas dan beragam memiliki tantangan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Banyak penduduk pedesaan yang tinggal jauh dari cabang bank atau lembaga keuangan, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan formal. Infrastruktur yang terbatas, seperti jaringan internet yang kurang stabil, juga menjadi kendala utama dalam mengembangkan layanan keuangan digital di wilayah-wilayah ini. Infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, sangat penting untuk mendukung inklusi keuangan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur di daerah-daerah terpencil agar layanan keuangan digital dapat diakses oleh semua kalangan. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan jaringan komunikasi juga dapat membantu mempercepat perluasan akses keuangan.

Literasi keuangan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami manfaat atau cara kerja layanan keuangan. Hal ini membuat mereka ragu atau enggan untuk menggunakan layanan keuangan formal, termasuk layanan digital. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu meningkatkan upaya edukasi keuangan, agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan keuangan dengan baik dan bijak.   Di Indonesia, pada tahun 2024 terdapat gap anatara indeks inklusi keuangan dengan indeks literasi keuangan di mana indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan perlu ditingkatkan melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, edukasi yang praktis dan sederhana bisa diberikan melalui kampanye di media sosial, acara komunitas, atau kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Masyarakat perlu memahami pentingnya menabung, cara menggunakan layanan keuangan digital, serta mengelola keuangan secara bijak agar bisa memanfaatkan layanan keuangan dengan lebih baik.

Regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang dapat menjadi hambatan bagi perkembangan inklusi keuangan. Pemerintah perlu merancang regulasi yang lebih inklusif dan fleksibel, terutama untuk kelompok rentan yang sering kali sulit memenuhi persyaratan administratif. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi dan perbankan, untuk memperluas akses ke layanan keuangan. Kerjasama ini dapat berupa penyediaan akses ke layanan keuangan melalui agen-agen lokal, dukungan dalam pengembangan layanan keuangan digital, serta penciptaan ekosistem yang aman dan inklusif bagi semua pengguna.

Dalam era digital, risiko penipuan dan keamanan data menjadi tantangan besar dalam mendorong inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang ragu menggunakan layanan keuangan digital karena kekhawatiran akan keamanan data pribadi mereka. Kasus penipuan dalam aplikasi pinjaman online atau penyalahgunaan data nasabah membuat masyarakat waspada dalam menggunakan layanan keuangan digital. Per 21 Oktober 2024, OJK melaporkan sebanyak 97 pinjol (pinjaman online) ilegal di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyedia layanan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam penggunaan teknologi keuangan digital.

Inklusi keuangan merupakan langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Namun, tantangan yang dihadapi juga perlu diatasi dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan literasi keuangan, pembangunan infrastruktur digital, serta kebijakan yang mendukung kelompok rentan. Melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, inklusi keuangan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia dalam mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Pada akhirnya, inklusi keuangan bukan hanya tentang akses ke layanan keuangan, tetapi juga tentang membangun kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi mereka.