Cik Mei, seorang guru sekolah international school di Kota Jambi, begitu antusias berbelanja berbagai kebutuhan Imlek. Dia mengatakan akan mempersiapkan Imlek di tahun Naga Kayu dengan istimewa. Tak hanya soal hidangan 'pembawa hoki' seperti kue keranjang (nian go), ayam dan ikan utuh, pangsit (jiaozi), mie, bola nasi (yuan xiao), sup kue beras (seollal), hingga almond cookies, namun juga harapan untuk Indonesia sebagai negara besar dengan total penganut Tionghoa di angka 2.832.510 orang atau 1,20% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2021 berdasarkan SP 2010) dan menempati peringkat 18 dari berbagai suku yang berada di Indonesia.
Di tahun Naga Kayu yang jatuh pada Sabtu, 10 Februari 2024, merepresentasikan harapan untuk terus tumbuh, berkreatifitas dan fleksibilitas. Bahkan sangat beruntung bagi generasi yang lahir di tahun Naga Kayu yang nantinya memiliki kepemimpinan tinggi. Namun, kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni Indonesia di saat yang bersamaan juga melaksanakan Pemilu serentak bagi eksekutif dan legislatif pada tanggal 14 Februari 2024. Sebagai keturunan generasi kedua Tionghoa, Cik Mei berharap Indonesia akan terus mendapatkan keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan.
Imlek pada dasarnya penanggalan lunar yang ditetapkan pada masa dinasti Han di China. Sistem ini merupakan sistem kalender yang menandakan awal musim semi bagi China yang merupakan negara agraris yang dimulai pada abad ke-5 M (tempo.co., 2022). Dalam catatan sejarah, Imlek juga tak lepas dalam membersamai Indonesia hingga hari ini. Perjalanan panjang yang telah dimulai dari migrasi China ke Indonesia pada tahun 414 dalam misi perdagangan ke India dan Asia Tenggara dan terdampar di pulau Jawa seiring hubungan perdagangan Nusantara. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1415, masyarakat China yang disebbut dengan suku Tionghoa mulai berdatangan dan bahkan akhirnya sebagian besar meentap di pulau Jawa dan melakukan penetrasi budaya melalui kawin campur atau amalgamasi (Merdeka.com., 2014).
Pasca kemerdekaan Indonesia, presiden Indonesia pertama, Soekarno menetapkan penetapan pemerintah tentang hari raya umat beragama No. 2/OEM-1946, termasuk didalamnya hari raya etnis Tionghoa, mulai dari Tahun Baru Imlek, Hari Wafat Konghucu (tanggal 18 bulan 2 Imlek), Ceng Beng dan Hari Lahir Konghucu pada tanggal 27 bulan 2 Imlek. Tentu saja ini mendapatkan sambutan luar biasa dengan kebebasan berekspresi, menggunakan Bahasa Mandarin baik dalam komunikasi keseharian hingga surat kabar, menyanyikan lagu Mandarin hingga nama China termasuk nama sekolah, toko, restoran dengan plang Mandarin. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama, pada era Soeharto, terdapat Inpres No. 14/1967 tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China pada tanggal 6 Desember 1967. Instruksi ini menetapkan seluruh upacara keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan bersifat tertutup (tempo.co, 2022).
Pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), keluarlah Keppres No.6/2000 tentang Pencabutan Inpres No.14/1967 pada 17 Januari 2000. Dengan demikian, masyarakat Tionghoa mendapatkan kembali kebebesan untuk menganut agama, kepercayaan, adat istiadat dan perayaan hari besar secara terbuka. Bahkan Menteri Agama RI pada 19 Januari 2001 memperkuatnya dengan Keputusan No. 13/2001 tentang Penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif, dimana hari libur ini todak diitentukan oleh pusat, namun ditentukan oleh pemerintah daerah setempat atau instansi masing-masing (tempo.co., 2022).
Sejarah panjang ini tentu tidak lepas dari pergolakan politik yang terjadi pada masa itu dan menjadi pembelajaran sejarah bagaimana kemudian Indonesia mengakomodir budaya hingga keberadaan masyarakat Tionghoa yang menjadi bagian dari sejarah 'perjuangan kemerdekaan Indonesia' sendiri, seperti Liem Koen Hian (Journalist), John Lie Tjeng Tjoan (Laksamana Muda TNI), Tjia Giok Thwam (Pasukan 19 Corps Mahasiswa Djawa Timur (CMDT), Sho Bun Seng (Seniman), dan Lie Eng Hok (Journalist) (Daaitv.co.id., 2023).
Sejarah ini sebagai salah satu bukti, bagaimana kemudian Indonesia menjadi negara heterogen dengan model republik seperti dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1, Dimana 'Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik'. Republik dipilih sebagai bentuk negara dikarenakan sesuai dengan model Indonesia yang heterogen, meskipun sebelumnya adalah monarki yang dipimpin oleh raja dengan kekuasaan absolut. Republik juga dinilai menjadi representasi kedaulatan rakyat dengan pertanggungjawaban yang sifatnya lebih luas berdasarkan kepentingan masyarakat. Tak hanya itu, unitarisme juga menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan negara republik yang dipimpin oleh presiden.
Inilah mengapa kemudian Indonesia selalu menyelanggarakan Pemilu di setiap tahunnya sebagai cerminan dari bentuk negara republik dengan model demokrasi, dimana kepentingan utama adalah masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa idealisme yang menjadi dasar nilai, seperti:
Effective participation. Kesempatan menyampaikan pandangan terhadap sebuah kebijakan kepada masyarakat, apakah diadopsi atau ditolak.
Equality in voting. Kesempatan untuk memilih pimpinan dahkan menyetujui kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah.
Inform electorated. Masyarakat terinformasi secara penuh dan memiliki kesempatan untuk mempelajari calon pimpinan negara atau presiden bahkan kebijakan serta kemungkinan konsekuensi maupun kebijakan alternatif.
