Ketiga, memperhatikan jangkauan wilayah, luas, jarak, jumlah penduduk, potensi daerah, sosial budaya (PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah) dan tidak terfokus hanya pada ibu kota saja yang dibangun. Bagaimana pola pendekatan ini harus terukur. Kita tentu ingat, bagaimana masyarakat daerah di Mamasa (yang dimekarkan pada 2002) misalnya, merasa timpang karena kurangnya perhatian dan pembangunan dari pemerintah provinsi dan kabupaten induk. Hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mamasa.
Keempat, sosial budaya menjadi faktor utama ketika berbicara Papua. Ada banyak sekali suku di pulau yang merupakan provinsi paling timur Indonesia dan bersebelahan dengan Papua Nugini. Bahkan kata 'Papua' sangat identik dengan identitas dan morfologi masyarakatnya. Jumlah suku di Papua saat ini diperkirakan 256 suku kecil dan 307 bahasa daerah. Beberapa diantaranya adalah Suku Asmat yang mendiami Papua bagian Selatan. Suku Amungme, mendiami pegunungan Jayawijaya dan Suku Dani yang mendiami dataran tinggi Pegunungan Jayawijaya bagian tengah. Berikutnya adalah Suku Muyu, yang saat ini menetap di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dimana sebelumnya sang nenek moyang mereka mendiami dekat Sungai Muyu, Merauke.
Pendekatan antropologis-sosiologis, harus menjadi faktor penting di bagian ini, merujuk pada Inpres No.9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat). Basis ini akan sangat signifikan dalam strategi pembangunan dengan tetap mengedepankan budaya, wilayah adat, fokus pada Orang Asli Papua (OAP), khususnya di area terisoli, pegunungan dan kepulauan yang sulit dijangkau. Desain pembangunan dan kesejahteraan harus menyesuaikan dengan konteks ini, terukur dan menyesuaikan dari apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat asli Papua. Paling tidak apakah pendekatan ketiga provinsi akan sama dengan sebelumnya yang mendasarkan pada potensi andskap, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri, atau mengacu pada wilayah Adat yang juga menjadi tolok ukur utama strategi akselerasi pembangunan. Sekali lagi, tanpa merubah identitas masyarakat.
Kelima, pemekaran ini tentu jangan sampai membawa dampak menambah kembali beban APBN, menambah masalah baru atau bahkan menjadi 'iming-iming' insentif fiskal atau bahkan alat kekuasaan politis yang justru menurunkan kualitas governance. Karena gagasan pemekaran harus terintegrasi secara vertikal dan horizontal, dengan dampak kebijakan yang dibuat.
Strategi 'Kuda-Kuda' mungkin bisa menjadi pilihan solutif namun juga bisa menjadi boomerang pada kita sendiri. Strategi ini tidak cukup hanya kita dengan mempersiapkan RUU, namun perangkat lain diluar kebijakan adalah penting, ditengah situasi fluktuatif dari sisi ekonomi, politik dan ekonomi global hingga nilai budaya bahkan sumber daya alam yang seringkali tergerus karena dua kata 'akselerasi pembangunan dan demi kesejahteraan'. Strategi 'Kuda-Kuda' akan sangat solutif jika kita semua mau menurunkan 'ego', saling merajut, bermitra, menyatukan tujuan yang memang murni 'kebutuhan masyarakat Papua' yang ingin sejahtera berdasarkan potensi alam, budaya mereka dengan niat membangun civil society yang berintegritas, bernilai santun dan rasa persatuan Indonesia.
