Pilkada Banggai: Antara Harapan Rakyat dan Tantangan Demokrasi

Tulisan ini sebagai dasar konstruksi berfikir kita, terhadap keberlangsungan proses demokrasi di Kabupaten Banggai, selamat membaca dan menyimak.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pilkada menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, Pilkada di Kabupaten Banggai dapat menciptakan pemimpin yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.

Keberagaman etnis dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam pemilihan pemimpin. Nilai budaya lokal, seperti Babasalan, yang menjadi perekat masyarakat selalu mengedepankan prinsip musyawarah dan saling menghormati, untuk membentuk budaya politik . Hal ini sejalan dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba mengenai budaya politik, yang menyatakan bahwa budaya politik yang matang dapat memperkuat sistem demokrasi melalui partisipasi aktif masyarakat.

Almond dan Verba juga menekankan bahwa budaya politik yang baik berhubungan erat dengan kualitas partisipasi politik. Dalam konteks Pilkada, partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan politik, keterampilan politik, dan afeksi politik. Ketiga dimensi ini, yang didefinisikan oleh Mikael Persson dalam bukunya Does Education Cause Participation in Politics, mempengaruhi sejauh mana individu terlibat dalam proses demokrasi, baik dalam memilih, mengkritik, maupun mengelola isu-isu politik.

Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membentuk ketiga dimensi tersebut. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam demokrasi, serta membangun afeksi positif terhadap sistem politik. Melalui pendidikan politik yang merata, diharapkan masyarakat di Kabupaten Banggai dapat lebih paham dan terampil dalam menjalankan hak-hak politiknya.

Dari ketiga aspek yang dikemukakan oleh Mikael Persson pengetahuan politik, keterampilan politik, dan afeksi politik kita dapat memahami pentingnya pendidikan politik dalam mengurangi praktik politik uang (money politics). Pendidikan politik yang baik dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang sistem politik dan hak-hak mereka, serta meningkatkan keterampilan dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Hal ini akan membentuk sikap kritis dan peduli terhadap praktik-praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Tantangan besar di Kabupaten Banggai, seperti di banyak daerah lainnya, adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan hak politik mereka dan mampu berpartisipasi tanpa terpengaruh oleh praktik politik uang. Dalam konteks ini, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai tradisional.  Konsep persatuan Babasalan sebagai prinsip musyawarah, dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun budaya politik yang sehat. Nilai-nilai ini dapat membimbing masyarakat untuk mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kerjasama dalam memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dalam tatanan politik, Kabupaten Banggai dapat menciptakan budaya politik yang tidak hanya berbasis pada partisipasi aktif, tetapi juga pada karakter dan integritas. Hal ini akan memperkuat kualitas demokrasi di daerah dan menciptakan pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu menjaga keharmonisan sosial. Pada akhirnya, tatanan politik yang berkarakter akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar, terlibat, dan bertanggung jawab terhadap proses politik, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengaruh negatif dari politik uang dan memperkuat fondasi demokrasi.