Terlibatnya guru dalam kegiatan politik bukanlah sesuatu yang baru di bumi pertiwi ini. Keterlibatan guru dalam dunia politik Indonesia sudah dimulai semenjak masa perjuangan fisik merebut kemerdekaan. Ada nama Ki Hajar Dewantara yang mempelopori perjuangan politik melalui dunia pendidikan, beliau berjuang melawan penjajahan dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak mengizinkan anak-anak pribumi untuk bersekolah. Akhirnya beliau mendirikan sekolahan dibawah organisasi perguruan Taman Siswa yang di tujukan untuk anak-anak pribumi.
Pada masa kepemimpinan HM Soeharto di orde baru, guru dijadikan mesin politik yang memproduksi suara pemilih di segala komponen pendidikan, mulai dari guru sebagai pendidik, tenaga pendidik, peserta pendidik yang cukup umur dan orangtua atau wali peserta didik. Apa yang menjadi pijakan guru dilibatkan dalam kegiatan politik ? guru dianggap memiliki peran strategis dan potensial untuk mengalang massa. Guru dianggap bak dukun yang dapat menyihir atau menghipnotis peserta didik untuk mengikuti segenap perkataan atau keinginannya. Termasuk menyalurkan pilihan politik. Disinilah akhirnya, loyalitas guru dalam dunia pendidikan dipertaruhkan.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan guru terperosok dalam situasi hiruk pikuknya politik praktis di Indonesia. Pertama, adanya kekuatan guru dalam menjangkau massa. Massa yang dimiliki guru merupakan massa riil. Wajar apabila banyak penguasa dan politisi terpesona dengan keberadaannya dan berlomba-lomba untuk memancing dan menggeret guru terlibat politik praktis.
Segala persoalan yang menyangkut guru, terutama tentang karir dan kesejahteraan guru menjadi isu utama atau barang dagangan calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan calon anggota DPR/D dan DPD. Mereka berjanji akan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi guru dengan iming-iming peningkatkan karir (misalnya mengangkat guru swasta atau honor menjadi PNS), peningkatan kesejahteraan guru dengan membuat atau menaikan berbagai tunjang untuk guru dan janji-janji manis lainnya. Ada anggapan bahwa suara guru merupakan representasi suara mayoritas untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Kedua, lemahnya posisi tawar guru. Lemahnya posisi tawar terlihat pada saat pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD/D dan DPD. Guru sangat mudah sekali di mobilisasi dan dijadikan senjata pamungkas untuk meraih suara. Mobilisasi guru ini berlangsung sporadis dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Lemahnya posisi guru menjadikan keberadaan guru dalam dunia politik lebih banyak pada peneguhan kekuasaan semata dan bukan sebuah ide cerdas untuk kepentingan dunia pendidikan di negeri ini.
Adanya penggalangan massa dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang dirancang untuk mensukseskan penguasa dan calon penguasa mentasbihkan posisi guru tidak lebih dari pelengkap penderita. Guru tersudut dalam posisi bak makan buah simalakama. Ketika guru mengikuti penggalangan massa dianggap tidak netral sementara jika guru menolak berperan di dalamnya beragam sanksipun siap menanti seperti pencopotan kedudukan mereka di sekolah.
Sesungguhnya seperti apa keterlibatan guru dalam politik ? Selama ini guru dihadapkan pada pilihan politik yang kurang menguntungkan. Hak-hak politik seperti hak berkumpul, menyatakan pendapat dan menyalurkan aspirasi politiknya masih di kebiri. Guru belum leluasa terbebas dari upaya-upaya pihak tertentu untuk memanfaatkan mereka dalam lingkaran politik praktis. Seharusnya hak-hak politik guru harus dikembalikan seperti layaknya hak politik warga negara lainnya.
Dalam satu kongres Taman siswa pada tahun 1930 terjadilah perdebatan yang membahas boleh tidaknya guru mengikuti partai politik. Ki Hadjar Dewantara sendiri mengatakan bahwa guru-guru dilarang membawa persoalan politik ke dalam ruang kelas atau sekolah. Sikap yang paling cocok bagi guru adalah sikap pinandita (Tsuchiya, 1992). Pandita adalah manusia yang mampu melampaui semua perbedaan antar golongan, antar agama dan antar kepentingan. Ia bebas dari keberpihakan yang disebabkan oleh golongan, agama, atau kepentingan yang pasti ada dalam politik. Perhatian dan keberpihakan satu-satunya seorang pandita adalah nasib masyarakat (Takashi Shiraishi dalam Akira Nagazumi, ed, 1986).
Di Indonesia di setiap pelaksanaan pesta politik pasti ada saja oknum guru atau mantan guru yang berlabel pejabat pemerintahan atau petinggi organisasi guru dengan berbagai brand berupa persatuan, ikatan maupun forum guru "memaksa" guru-guru memilih satu pilihan politik. Tujuan semunya sama, yaitu berjanji akan menaikan karir dan kesejahteraan guru dan tenaga pendukungnya. Pejabat dan petinggi organisasi guru tentu juga berharap ada pampasan politik, yaitu menduduki jabatan strategis di pemerintahan atau posisi lain yang mengiurkan dalam sisi ekonomi.
Secara sederhana, politik bisa diartikan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Beberapa kata-kata kunci untuk memahami arti politik yaitu kekuasaan politik, legitimasi politik, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Sementara itu, guru sendiri merupakan bagian dari dunia pendidikan. Guru memiliki makna pendidik dan pengajar yang mengajarkan suatu hal yang baru dan benar pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Nilai filosofi politik pendidikan adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Politik menjadi instrumen untuk memajukan pendidikan. Dalam praktiknya sebaliknya justru pendidikan menjadi instrumen politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan atau keuntungan politik lainnya. Sebenarnya guru dapat mempengaruhi kebijakan dan demokrasi di Indonesia, namun karena disatu sisi guru juga merupakan komunitas profesi yang terlemah dari semua profesi sehingga setiap kebijakan yang berhubungan dengan guru dan pendidikan selalu tidak sesuai harapan guru.
