RESPON POLITIK INTERNASIONAL AKIBAT TERJADINYA KUDETA MILITER DI MYANMAR

Lebih lanjut, selain negara-negara anggota dari ASEAN, beberapa negara dan organisasi internasional telah mengutuk kudeta tersebut dan menuntut pembebasan pemimpin Myanmar yang dipenjara, termasuk pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Kudeta militer yang terjadi di Myanmar membuat beberapa kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia telah melakukan pergerakan protes dan aksi solidaritas untuk menunjukkan dukungan mereka bagi rakyat Myanmar dan mengecam tindakan kudeta militer tersebut. 

Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemerintah militer Myanmar dengan beberapa perusahaan yang terhubung dengan negara tersebut sebagai respons atas kudeta. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk membatasi akses keuangan pemerintah militer dan menekan mereka untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Negara-negara tersebut juga memanggil duta besar Myanmar untuk dipanggil kembali ke negaranya masing-masing. 

Selain itu, Sejumlah negara seperti Australia dan Jepang telah menunjukkan dukungan mereka bagi demokrasi di Myanmar dan mengecam tindakan kudeta militer tersebut. Mereka juga telah memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan finansial bagi masyarakat Myanmar yang terdampak.

Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa juga telah mengambil tindakan diplomatik untuk menekan pemerintah militer Myanmar agar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Hal tersebut dilakukan untuk menekankan akan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, beberapa negara, seperti Tiongkok dan Rusia, telah mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap situasi politik Myanmar, tetapi menyerukan dialog antara militer dan partai-partai politik untuk mencapai stabilitas di negara itu.

Secara keseluruhan, kudeta militer di Myanmar telah membawa dampak negatif pada hubungan internasionalnya. Negara-negara tetangga dan organisasi internasional berharap agar Myanmar segera kembali pada jalur demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Tentunya, respons politik internasional terhadap kudeta militer di Myanmar masih akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, yang jelas adalah bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah militer Myanmar dapat segera dihentikan dan kekuasaan dapat kembali kepada pemerintah sipil yang sah.