Berbagai organisasi masyarakat sipil lantang menyuarakan penolakan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan yang saat ini tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca masuknya rancangan perundangan tersebut ke dalam daftar program legislasi prioritas nasional (prolegnas).
Lembaga Studi dan Advokasi (Elsam), misalnya, memandang RUU tak mencerminkan kepentingan petani kelapa sawit rakyat seperti diklaim oleh para anggota wakil rakyat. Justru hanya berpihak pada kepentingan korporasi dan investasi asing.
Hal tersebut jelas terlihat dalam draf RUU Perkelapasawitan dimana dari 105 draft pasal yang terdapat didalamnya, Â hanya satu pasal yang berpihak pada kepentingan petani.
"Kalau dilihat dari draft ada 105 pasal. Tapi yang menyebut petani hanya 1 pasal. Jadi bohong-bohong saja itu RUU ini. Katanya untuk kesejahteraan petani," ujar Deputi Direktur Advokasi Elsam Andi Muttaqien seperti dikutip dari Tirto.id, kemarin.
Ia mengungkapkan, bertolak belakang dengan perlakuan kepada pekebun, RUU Perkelapasawitan ini memberikan perlakuan istimewa terhadap perusahaan perkebunan, khususnya terkait pengurangan pajak dan pembebasan hingga keringanan pajak bea masuk. Tidak hanya itu, rancangan perundangn tersebut nampak sekali dijadikan instrumen memutihkan keterlanjuran atau memberi celah perusahaan-perusahaan untuk dapat beroperasi di areal gambut.
"Juga menciptakan konflik norma, jadi kami menolak substansi dan proses pembahasannya," tambahnya.
Team Leader Sustainable Palm Oil Irfan Bakhtira mengatakan, untuk mengakomodasi industri sawit seharusnya pemerintah membentuk lembaga khusus yang menangani sawit
RUU Perkelapasawitan, katanya, sudah bertabrakan dengan aspek hukum terkait UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Beberapa pasalnya yang terkait perizinan dan pertanahan, perbenihan, dan konflik agraria dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Apalagi aturan turunan dari UU Perkebunan, khususnya dalam hal kemitraan usaha perkebunan dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, seharusnya disesuaikan putusan MK.
"Daripada RUU Perkelapasawitan yang ruwet, harusnya dibentuk suatu lembaga di bahwa kementrian, misalnya Kementan membentuk direktorat kelapa sawit untuk mengakomodir dari perijinanan, hingga ekspor," jelas dia.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya menduga penggagas RUU ini punya kepentingan dengan industri sawit. Â Ia mendapati sejumlah 28 orang dari 30 anggota DPR periode 2014-2019 yang dalam membahas RUU perkelapasawitan, maju kembali dalam Pileg 2019.
Menutur dia, sekitar 53% anggota DPR penggagas diprediksi akan melanjutkan pengesahan RUU jika terpilih kembali pada periode mendatang. "Kukuhnya pendirian wakil rakyat dalam upaya mengesahkan RUU ini tidak terlepas dari indikasi eratnya hubungan pejabat teras partai, baik secara kepemilikan ataupun relasi industri di sektor kelapa sawit ini."
Acuan:
RUU Perkelapasawitan Tak Mewakili Kepentingan Petani Sawit
Pembentukan Lembaga Khusus Sawit Lebih Urgent daripada RUU Perkelapasawitan
Presiden terpilih diminta selesaikan masalah aliran uang ilegal
