Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tidak diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia adalah persoalan yang serius. Padahal rencana penerapan aturan tersebut berpotensi merugikan 15 juta masyarakat Indonesia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari bisnis sawit.
"Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan. Kita tidak mengatakan perang dagang, retaliasi saja. Artinya, kalau you larang 10, kita lawan 10 juga," tegasnya.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menyebut perundingan bilateral merupakan kunci Indonesia dalam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa. Pendekatan bilateral tersebut harus dilakukan dalam mekanisme antarnegara atau government to government (G to G), bukan lagi antarpengusaha atau business to business (B to B).
Acuan:
Kompak pemerintah pengusaha sawit akan gugat Uni Eropa
Eropa larang sawit, JK : kita juga bisa tak beli Airbus lagiÂ
Perundingan bilateral kunci hadapi diskriminasi sawitÂ
Gara-gara sawit, Mahathir ancam boikot jet tempur EropaÂ
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
