"Landscape politik yg di belakang kita dari mulai orde baru sampai reformasi itu sebetulnya memberikan contoh bahwa anak muda memang jarang sekali diberikan tempat, dan itu sebetulnya membuat anak muda belakangan tidak tertarik dengan proses demokratisasi," ujar Milki.
Beberapa elemen masyarakat mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana Gibran dapat memisahkan perannya sebagai calon politikus dan putra Presiden. Dengan latar belakang politik ayahnya yang kuat, ada kekhawatiran bahwa pengaruh politik keluarga dapat memengaruhi dinamika pemilihan secara keseluruhan.
Fahri berpendapat bahwa konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan ketidaksetaraan dalam peluang politik dapat terjadi karena Gibran terpilih sebagai calon Wakil Presiden.
 "Sangat mengkhawatirkan bahwa diangkatnya Gibran sebagai calon Wakil Presiden bisa mengakibatkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan ketidaksetaraan dalam peluang politik," ujar Fahri, salah satu calon pemilih dalam pemilu 2024 mendatang.
"Sangat mengkhawatirkan bahwa diangkatnya Gibran sebagai calon Wakil Presiden bisa mengakibatkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan ketidaksetaraan dalam peluang politik," ujar Fahri, salah satu calon pemilih dalam pemilu 2024 mendatang.
Di tengah kekhawatiran ini, tim kampanye Gibran berupaya menjelaskan bahwa keputusannya untuk mencalonkan diri didasarkan pada dorongan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Solo. Mereka menekankan bahwa Gibran memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan kesejahteraan kota tersebut.
Namun, sejumlah pihak tetap skeptis, mendesak agar transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam perjalanan politik Gibran. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan aktivis menyuarakan kebutuhan akan mekanisme kontrol yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks politik dinasti.
Pertanyaan etis juga muncul terkait penggunaan sumber daya dan akses yang dimiliki Gibran dalam kampanyenya. Kritikus mengingatkan bahwa ketidaksetaraan akses sumber daya dapat memberikan keuntungan tidak adil dalam persaingan politik dan memunculkan pertanyaan tentang seberapa merata kesempatan bagi calon dari lapisan masyarakat yang berbeda.
Dalam mengatasi keresahan ini, lembaga-lembaga pengawas pemilu dan penyelenggara pemilihan diharapkan dapat menjaga integritas dan keadilan. Transparansi dalam pemilihan, bersama dengan partisipasi aktif masyarakat, dianggap sebagai kunci untuk memastikan proses politik yang demokratis dan adil.
Seiring berjalannya waktu menuju pemilihan, suasana politik di Solo akan terus dipantau oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Pertanyaan-pertanyaan penting tentang politik dinasti, etika politik, dan prinsip demokrasi akan terus menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika pesta demokrasi yang semakin dekat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H