Industri batubara Indonesia tengah menghadapi fase kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah target pemerintah mengatasi defisit APBN yang diprediksi mencapai 600 triliun rupiah pada tahun 2025, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional ini dihadapkan pada tekanan dari berbagai arah. Dengan kontribusi mencapai 121 triliun rupiah per November 2024 saja dari royalti, industri batubara kini harus berhadapan dengan kebijakan devisa yang semakin ketat dan persaingan global yang kian intens.
Salah satu pukulan terberat yang harus diterima industri batubara adalah rencana penyesuaian kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Regulasi yang saat ini mewajibkan eksportir batubara menempatkan 30% dari hasil ekspor mereka di perbankan dalam negeri selama tiga bulan, berpotensi mengalami perubahan signifikan. Indikasi kuat menunjukkan bahwa kewajiban ini akan ditingkatkan menjadi 50% dengan periode penahanan yang diperpanjang menjadi enam bulan. Kebijakan ini, meskipun bertujuan baik untuk memperkuat posisi rupiah, berpotensi menciptakan tekanan besar pada arus kas perusahaan tambang.
Bayangkan skenario di mana sebuah perusahaan tambang menghasilkan pendapatan ekspor sebesar 100 juta dolar AS. Dengan kebijakan baru ini, mereka harus 'mengunci' 50 juta dolar di bank dalam negeri selama enam bulan. Situasi ini menciptakan dilema serius bagi operasional perusahaan yang harus tetap membayar berbagai kewajiban seperti gaji karyawan, biaya vendor, dan beban operasional lainnya. Meskipun pemerintah menawarkan bunga simpanan sebesar 4,48% untuk dana DHE yang ditempatkan di bank dalam negeri, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman yang harus dibayar perusahaan, yang bisa mencapai 8% atau bahkan lebih tinggi.
Kesenjangan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman ini menciptakan beban tambahan yang signifikan bagi perusahaan tambang, terutama yang mengandalkan pembiayaan bank untuk operasional mereka. Situasi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan tambang tidak beroperasi menggunakan modal sendiri, melainkan mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai operasional mereka. Ketika mereka harus membayar bunga pinjaman yang lebih tinggi sementara dana mereka 'terkunci' dengan imbal hasil yang lebih rendah, hal ini secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
Tekanan pada industri batubara tidak berhenti di situ. Sistem royalti yang diterapkan pemerintah juga memberikan beban tersendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022, royalti batubara ditetapkan antara 3% hingga 13,5%, tergantung pada kalori dan harga jual. Batubara dengan kalori tinggi di atas 5.200 dan harga jual yang baik dikenakan royalti tertinggi sebesar 13,5%. Ironisnya, ketika harga batubara naik dan seharusnya menguntungkan produsen, kenaikan royalti justru mengambil sebagian besar dari keuntungan tambahan tersebut.
Tantangan berikutnya datang dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mengharuskan perusahaan tambang menjual sebagian produksinya ke PLN dengan harga yang sudah ditetapkan di level 70 dolar AS per ton. Kebijakan ini, meski diperlukan untuk menjaga stabilitas harga energi dalam negeri dan mendukung daya saing industri nasional, menjadi beban berat bagi perusahaan yang memiliki biaya produksi tinggi. Perusahaan dengan biaya produksi di atas 60-65 dolar AS per ton praktis hanya mendapatkan margin yang sangat tipis dari penjualan DMO ini.
Di level internasional, industri batubara Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Tiongkok, yang selama ini menjadi pembeli terbesar batubara Indonesia, kini mulai meningkatkan produksi domestiknya setelah menemukan cadangan baru yang signifikan di perbatasan Mongolia serta wilayah utara dan barat negara tersebut. Perkembangan ini berpotensi mengubah dinamika pasar batubara global secara fundamental.
Tidak hanya Tiongkok, India sebagai importir besar lainnya juga tengah meningkatkan produksi domestiknya ke level tertinggi sepanjang masa. Peningkatan produksi di dua negara konsumen utama ini menciptakan tekanan pada harga batubara global. Sesuai hukum supply and demand, peningkatan pasokan yang signifikan ini berpotensi menekan harga batubara ke level yang lebih rendah dalam jangka menengah hingga panjang.
Menghadapi berbagai tantangan ini, industri batubara Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Vietnam dan Thailand muncul sebagai pasar potensial yang perlu dieksplorasi lebih jauh. Vietnam sendiri menunjukkan potensi besar, dengan perusahaan tambang terbesarnya, Vinacomin, telah mengumumkan rencana penjualan 50 juta ton batubara di tahun 2025. Sebagai pusat manufaktur yang sedang berkembang pesat, Vietnam diprediksi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar di tahun-tahun mendatang.
Thailand juga menunjukkan potensi serupa sebagai pasar alternatif. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sektor manufaktur yang terus berkembang, Thailand membutuhkan pasokan energi yang reliable dan terjangkau. Ini membuka peluang bagi eksportir batubara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pasar Tiongkok dan India.
