Selasa 1 Oktober  575 anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2019 resmi dilantik. Publik berharap DPR baru akan banyak memberikan sentuhan perubahan secara siginifikan di masa yang akan datang, terutama dalam peningkatan kinerja dan perbaikan citra. Itu karena pada periode sebelumnya politisi parlemen kerap dikritik karena dinilai tak maksimal dalam menuntaskan semua tugas pokoknya.
Komposisi DPR baru relatif berimbang terdiri atas wajah lama dan wajah baru. Kombinasi petahana dan pendatang baru ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan politik yang berdampak positif bagi kinerja anggota dewan.
Perpaduan dua unsur yang diharapkan bisa saling melengkapi untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap kinerja politik DPR yang makin membaik.
Sayangnya, harapan publik dihantui keraguan mendalam efek trauma masa lalu atas kinerja DPR yang jauh panggang dari api. DPR kerap abai terhadap persoalan strategis kebangsaan. Bahkan, lebih sibuk mengurusi persoalan perebutan kekuasaan
Dari pesta demokrasi yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, tidak terlepas dari asas dari demokrasi yang kita anut yaitu demokrasi Pancasila, dimana demokrasi tersebut memberikan tempat kepada rakyat untuk menentukan siapa pemimpinnya, mulai dari kepala daerah, kepala negara bahkan menentukan wakil rakyat.
Demokrasi Pancasila yang akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari, berharap agar masyarakat bisa menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berguna untuk pembangunan ke depan.
Sejak reformasi 1998, kita cenderung menerapkan demokrasi liberal menuju kebebasan, sedangkan konsep Pancasila sudah mulai dilupakan, dan untuk mengenal kembali demokrasi Pancasila perlu dihidupkan kembali.
Untuk diketahui, bahwa Demokrasi Pancasila menyangkut empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi tiang berdirinya republik ini.
Pancasila adalah dasar negara, artinya semua kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan wajib dipedomani sebagai pandangan hidup bangsa.
Warga negara kemudian tidak hanya sekedar memahami tetapi menghayati dan mengamalkannya. Sebab nilai utama demokrasi Pancasila yakni mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok seta golongan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Nilai-nilai demokrasi Pancasila meniscayakan setiap orang memiliki hak yang sama, tidak ada pemaksaan kehendak pada orang lain. Semua keputusan diambil dengan musyawarah mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan.