100 Hari Rezim SBY-Boedi – Rakyat Lebih Makmur atau Menderita?

Setelah 100 hari berjalan rezim pemerintahan SBY-Boediono, apakah rakyat lebih makmur atau menderita?

Coba kita lihat…

Pemerintah via Mensekneg memutuskan untuk memberi mobil dinas mewah Toyota Crown seharga Rp 1,32 milyar kepada 150 pejabat termasuk para menteri. Padahal dengan mobil seharga Rp 350 juta saja per buah sudah lebih dari cukup.

Pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan gaji presiden, menteri, dan para pejabat lainnya. Padahal gaji Presiden dan para menteri tersebut sudah puluhan kali lipat di atas UMR.

Setjen DPR menganggarkan Laptop senilai Rp 16 juta untuk 560 anggota DPR. Padahal dengan Laptop seharga Rp 3-7 juta saja sudah didapat laptop yang bagus untuk internet atau memakai program Office.

Setjen DPR juga menganggarkan renovasi rumah untuk 560 anggota DPR senilai Rp 700 juta per rumah. Belum lagi uang kontrak rumah selama renovasi sebesar Rp 15 juta/bulan.

Belum lagi uang untuk Pesawat Presiden yang menelan biaya ratusan milyar rupiah.

Kemudian BLT senilai Rp 6,7 trilyun untuk Bank Century.

Jika kita lihat, segala kenikmatan di atas dinikmati oleh segelintir pejabat dan orang-orang kaya saja. Jika pun gaji PNS dan TNI naik, jumlah mereka kurang dari 3% dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebaliknya apa yang dinikmati mayoritas rakyat Indonesia?

Tarif listrik akan dinaikkan.

Tarif jalan tol sudah dinaikkan.

Harga beras naik.

Subsidi KPR BTN setelah 4 tahun akan dicabut sehingga rakyat yang sebelumnya “cuma” bayar bunga 12% per tahun nanti akan membayar lebih tinggi lagi.

Coba bayangkan. Para pejabat dapat mobil, rumah, laptop gratis, padahal gaji mereka besar dan dinaikkan. Sementara rakyat kecil sudah gaji kecil dan banyak yang tidak naik, harus membayar sendiri untuk seluruh kebutuhan hidup mereka. Itu pun harganya terus dinaikkan.

Periode 2004-2009 pemerintahan SBY ditandai naiknya BBM dari Rp 1800/liter jadi Rp 4500/liter. Tarif angkutan umum seperti Bis dan Kopaja naik dari Rp 1000 jadi Rp 2000 sekali jalan. Berbagai harga Sembako dan kehidupan rakyat lainnya juga naik sementara mayoritas rakyat tidak mengalami kenaikan gaji yang cukup untuk mengatasi kenaikan harga barang. Bahkan banyak yang gajinya tidak naik sama sekali atau bahkan kehilangan pekerjaan karena perusahaannya tutup karena tidak mampu menanggung beban operasional yang terus membengkak. Hanya segelintir pejabat, PNS, dan TNI saja yang menerima kenaikan gaji.

Jika trend kenaikan harga dan gaji sama-sama lurus atau menanjak ke atas, itu tidak masalah. Kemungkinan 5 tahun ke depan rakyat akan makmur.

Tapi jika trend kenaikan harga terus meningkat, sementara kenaikan gaji mayoritas rakyat lurus atau jauh di bawah kenaikan harga, lambat laun akan terjadi bom waktu. Suatu saat rakyat akan menderita. Saat titik mencapai puncaknya, bisa saja terjadi krisis ekonomi dan rubuhnya pemerintahan oleh desakan rakyat seperti di tahun 1998.

Mari kita ingat sejarah Raja Perancis Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette. Mereka pesta pora dan bermewah-mewahan sementara mayoritas rakyat Perancis kelaparan. Saat rakyat protes bahwa mereka lapar, sang Ratu Marie Antoinette dengan enteng berkata, “Kalau begitu makan saja roti!”

Akhirnya terjadi Revolusi Perancis yang menurunkan Raja tersebut dari tahtanya. Perancis berubah wujud menjadi Republik. Sementara Ratu Marie Antoinette kepalanya terpisah dari tubuhnya karena dipancung dengan pisau Guilotine.

Hendaknya itu jadi pelajaran kita semua. Jangan sampai kasus 1998 atau pun tragedy Marie Antoinette terjadi di Indonesia. Pada saat harga-harga barang terus naik, sementara penghasilan rakyat tidak naik, bahkan banyak perusahaan gulung tikar karena perdagangan bebas, kemarahan rakyat bisa muncul. Revolusi bisa terjadi.

Referensi:

http://hariansib.com/?p=96586

Rencana Kenaikan Gaji Presiden & Menteri, Pejabat Tidak Peka Derita Rakyat

http://hariansib.com/?p=108199

Setjen DPR Harus Transparan Soal Komputer Rp 16 Juta untuk 560 Anggota Dewan

Posted in

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/12/29/brk,20091229-216283,id.html

Pejabat Negara Diminta Kembalikan Mobil Mewah