Ketimpangan Jawa Barat Semakin "Menganga"

Sejak otonomi daerah berlangsung di Indonesia  pada tahun 1998, banyak kabupaten/kota yang berhasil memisahkan diri dengan kabupaten/kota induknya dan mulai bangkit melakukan penataan kembali wilayahnya  untuk membangun dan membangkitkan potensi daerahnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama bagi setiap daerah yang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor atau subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai suatu indikator mempunyai peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang.

Dengan berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini dirasakan juga oleh salah satu provinsi terbesar di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, tercatat penduduk provinsi jawa Barat  adalah 43.053.732 jiwa.

Selain itu Jawa Barat juga mempunyai wilayah geografis yang berbeda antara barat, timur, utara dan selatan.  Dengan berbagai karakteristik yang berbeda menyebabkan adanya tingkat kesenjangan yang terjadi, baik kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan ekonomi yang terjadi. 

Angka Kesenjangan (Gini ratio) Jawa Barat mencapai 0.393 % dan selalu berada diatas angka nasional 0,391%. Hal ini mewarnai proses pembangunan di Jawa Barat yang sedang berlangsung dan adanya indikasi bahwa pembangunan di Jawa Barat belum merata.

Isue kesenjangan yang terjadi di Jawa Barat selalu menjadi Hot Isue dan Trending Topicdalam kampanye sebagai nilai jual pasangan calon untuk merebut hati rakyat. Kesenjangan (disparitas) yang terjadi di Jawa Barat akan menjadi jurang pemisah (gap)antara orang kaya dan orang miskin dan kesenjangan spasial antara wilayah maju (developed region) dan wilayah tertinggal (under developed region)

Pertumbuhan Ekonomi

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 pada Kuartal III mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,06 persen, bahkan tahun 2011 LPE provinsi ini mencapai 6,5 persen sehingga masuk dalam kategori pertumbuhan di atas rata-rata. 

Tahun 2017, perekonomian Provinsi Jawa Barat menyumbang sekitar 13,39 persen terhadap total perekonomian nasional dan sekitar 24,58 persen terhadap pulau Jawa. Dengan nilai tersebut Jawa Barat adalah provinsi ketiga terbesar penyumbang nilai GDP Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi yang bagus tersebut ternyata tidak ditopang dengan distribusi pendapatan yang merata. Data menunjukkan, sejak tahun 2011, tingkat kesenjangan pendapatan di provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori kesenjangan menengah dan termasuk peringkat 10 provinsi dengan Indeks Gini terbesar, padahal sebelumnya, Jawa Barat termasuk provinsi dengan kategori kesenjangan ringan.

Kemiskinan

Menurut data BPS pada September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di jawa Barat mencapai 7.83 persen (4.168 juta jiwa).

Hal ini membuat pemerintah provinsi harus selalu melakukan program-program kebijakan yang mampu menekan angka tersebut. Program pemerintah Jawa Barat dalam menekan angka kemsikinan sudah dilakukan diantaranya adalah adanya program padat karya, digulirkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tingginya kesenjangan pendapatan mengindikasikan tidak meratanya pembangunan terutama dalam bidang ekonomi di Jawa Barat. Selain itu, tingginya kesenjangan pendapatan juga memperlihatkan adanya heterogenitas antarwilayah. Jika antarwilayah terdapat keragaman, kebijakan dalam pembangunan tidak bisa dilakukan secara seragam, diperlukan penyesuaian- penyesuaian dengan kondisi lokal daerah dan perlakuan (treatment) yang berbeda antar daerah.

Sebanyak 15 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Jabar) memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi pada Maret 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Tasikmalaya merupakan Pemerintah Daerah Tingkat II di Jabar yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 14,8% dari populasi. Angka tersebut di atas tingkat kemiskinan provinsi sebesar 8,71% maupun nasional sebesar 10,64%.

Pemda Tingkat II di Jabar yang memiliki angka kemiskinan terbesar kedua adalah Indramayu, yaitu sebesar 13,67%, diikuti Kuningan sebesar 13,27%. Yang menarik, beberapa kabupaten yang merupakan lumbung padi di Tanah Pasundan seperti Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut ternyata memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Tingginya angka kemiskinan di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut akan menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.