Seorang praktisi pendidikan dan pemerhati generasi, Dr. Retno Palupi, drg., M.Kes, mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat 4e tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja. Ia berpendapat bahwa ini merupakan sebuah bentuk penjerumusan anak dalam pergaulan bebas. "PP Nomor 28 Tahun 2024 sama saja dengan menjerumuskan dan memfasilitasi anak usia sekolah dan remaja dalam pergaulan bebas," tuturnya kepada MNews, Senin (5-8-2024).
Ia menambahkan bahwa penandatanganan PP yang mengatur tentang kesehatan reproduksi remaja oleh Presiden Jokowi ini sangat meresahkan. Apabila ada anak sekolah atau remaja yang melakukan seks bebas, maka solusinya ialah menghentikan aktivitas seks tersebut, bukan malah memberikan fasilitas alat kontrasepsi agar terhindar dari penyakit. Efek pemberian alat kontrasepsi akan sangat mengerikan karena dapat menyuburkan seks bebas di kalangan remaja.
Sejak ada peraturan ini, dan bahkan dilegalkan oleh negara, maka remaja dan anak sekolah akan dengan mudah membeli dan mengaksesnya. Padahal sebelumnya, mereka tidak bebas membeli alat kontrasepsi. Seharusnya, pemerintah membuat PP yang isinya melarang pergaulan bebas dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya. Namun, PP yang dibuat justru sangat absurd sehingga wajib dikoreksi kembali. Apakah PP ini merupakan bukti bahwa negara ini menjunjung tinggi kebebasan seperti halnya negeri Barat? Karena jikalau tujuannya untuk kesehatan, maka jelaslah tak akan ada satu pun masalah kesehatan yang akan terselesaikan.
Sejatinya, akar masalah dari persoalan ini ialah tindakan seks bebas yang tidak pernah diberantas dengan serius. Dengan adanya PP ini, secara tidak langsung negara justru mengizinkan anak sekolah dan remaja untuk melakukan seks bebas. Adanya PP ini juga membuat kita bisa melihat bahwa yang dipentingkan oleh negara ialah seks yang aman secara kesehatan (safe sex). Pemerintah tidak akan memperhatikan bahwa seks bebas hukumnya haram dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Pelaku seks bebas tidak mendapat sanksi yang tegas, justru difasilitasi dengan alat kontrasepsi sejak usia dini, lantas apa kabar nasib generasi?
Tak hanya itu saja, PP ini juga mengharuskan tenaga kesehatan terkait untuk memberikan alat kontrasepsi kepada anak sekolah atau remaja yang membutuhkan. Artinya, tenaga kesehatan seakan dipaksa untuk ikut memfasilitasi anak remaja dan usia sekolah dengan alat kontrasepsi. Sungguh, keburukan yang tersistem dan terlindungi hukum. Para pelaku tentu akan merasa aman melakukan tindak seks bebas karena merasa terlindungi. Hal ini juga dapat memicu mereka yang tidak melakukan untuk terpengaruh dan ikut-ikutan.
Lahirnya kebijakan ini sejatinya adalah buah dari penerapan sistem yang cacat di negeri ini, yakni kapitalisme, yang menumbuh suburkan paham-paham kebebasan yang merusak, seperti sekulerisme dan liberalisme. Dengan alasan apa pun, meresmikan alat kontrasepsi untuk remaja dan anak usia sekolah, padahal mereka belum menikah, adalah bentuk dari perbuatan keji. Ini sama dengan negara menjerumuskan mereka untuk melakukan perbuatan zina dan pergaulan bebas yang dilarang oleh Islam.
Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, "janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."
Ayat di atas mengajak kita untuk berpikir, jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang dan mengarah kepada perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan hina dan keji, dapat mendatangkan penyakit, merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk karena pelakunya akan mendapat siksaan yang pedih di neraka.
Hukum bagi pelaku zina tertuang dalam surah An-Nur ayat 2 yang artinya, "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."
Ayat di atas menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah. Islam memiliki sanksi yang tegas untuk pelaku zina sehingga membuat pelakunya jera dan tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan zinanya. Selain itu, Islam juga akan memberikan edukasi agar setiap individu memahami status hukum perbuatan yang ia lakukan dan meniggalkan setiap perbuatan keji karena pemahaman. Negara yang menerapkan sistem Islam kaffah juga akan menutup setiap celah yang dapat merangsang perbuatan zina, seperti film-film atau game yang mengandung unsur pornografi, tontonan vulgar, atau hal lain yang serupa.
Namun, jika sistem yang diterapkan di sebuah negara adalah sistem demokrasi kapitalis maka wajar jika aturan yang dikeluarkan pun punya efek yang dapat merusak generasi. Dan siapapun yang ikut terlibat dalam memfasilitasi perbuatan seks bebas dengan memberikan alat kontrasepsi bagi pelakunya maka akan mendapatkan dosa karena memfasilitasi perzinaan.Â
Baik itu pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dokter, perawat, guru, petugas kesehatan, atau pihak-pihak terkait lainnya. Akan ada hukuman setimpal bagi mereka-mereka yang tidak mencegah terjadinya perzinaan, tetapi malah ikut terlibat dalam mendukung perzinaan itu sendiri.
Maka, sudah saatnya kita kembali pada sistem yang benar, yakni sistem Islam kaffah, agar kita selamat dari azab Allah dan siksa-Nya di akhirat kelak. Jika kita ingin masalah penyakit menular seksual bisa terselesaikan secara tuntas, maka yang harus dilakukan adalah stop seks bebas.Â
Jangan sekali-kali memberi kesempatan bagi siapa pun untuk melakukan seks bebas, apalagi untuk kalangan remaja dan anak sekolah. Islam sudah memiliki aturan yang jelas terkait persoalan zina ini, tinggal kita mau atau tidak untuk menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam sebuah negara. "Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum?" (QS. At-Tiin: 8).
