Selain menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta, sistem kapitalisme juga membuat pemimpinnya tidak bertanggung jawab atas masalah rakyat. Dalam sistem ini, penguasa hanya berfungsi sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan antara pengusaha dan rakyat. Mereka tidak memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Tak hanya itu, penerapan sistem politik demokrasi juga hanya menghasilkan penguasa oligarki. Akibatnya, penguasa sering melindungi kepentingan pengusaha sementara hak rakyat mereka abaikan. Tidak heran jika banyak pemimpin yang tidak peduli dengan nasib rakyat yang menghadapi kesulitan sehingga harus mati kelaparan.
Sistem Islam sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengabaikan hak rakyat, termasuk hak untuk sehat dan hidup layak. Salah satu cara Islam untuk menjamin hidup rakyatnya sejahtera ialah dengan menetapkan aturan kepemilikan yang jelas. Dalam aturan kepemilikan Islam, SDA melimpah tidak boleh dikelola atau dimiliki oleh individu, swasta, apalagi asing.
Jadi, dalam sistem pemerintahan Khilafah, negara harus mengelola SDA dan memberikan hasilnya kepada rakyat, baik dalam bentuk SDA yang dapat dikonsumsi langsung maupun dalam bentuk fasilitas umum seperti RS dan lainnya. Ini karena SDA sejatinya adalah milik rakyat dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang.
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api."
(HR Abu Dawud dan Ahmad)
Dengan mengubah aturan kepemilikan sesuai syariah Islam, masalah upah rendah dapat terselesaikan. Hal ini karena pemasukan negara dari hasil kekayaan alam sudah sangat besar. Tidak hanya upah yang tinggi bagi nakes, tetapi juga fasilitas kesehatan yang adil dan lengkap akan tersedia di seluruh wilayah. Ini juga merupakan keunggulan baitul mal yang tidak dimiliki oleh sistem saat ini.
Dalam Islam, penguasa juga diposisikan sebagai raa'in dan junnah, yang berarti pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Maka dari itu, penguasa bertanggung jawab atas semua urusan rakyat. Negara juga akan memastikan bahwa warganya memiliki kesehatan yang baik, seperti halnya kebutuhan pokok lainnya.Â
Puskesmas, bersama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatannya, akan didistribusikan secara merata ke seluruh daerah. Penguasa akan memperlakukan rakyat dengan sebaik-baiknya, layaknya seorang pelayan pada tuannya. Upah yang sepadan pun akan diberikan. Dengan demikian, sektor swasta tidak akan memiliki otoritas atas sistem kesehatan.
Rumah sakit negara mencakup rumah sakit besar dan kecil yang tersebar merata dari kota hingga desa. Akibatnya, pemerintah dapat menjamin bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak, serta memiliki kemampuan untuk mendapatkan air bersih dan rumah yang layak. Termasuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan di masyarakat harus sehat.
Hasil dari penerapan sistem kehidupan kapitalisme adalah nasib nakes yang semakin memprihatinkan. Karena sistem ini memungkinkan siapa pun mengelola SDA, termasuk swasta asing, maka negara pun akan dibuat miskin olehnya. Selain itu, sistem ini membuat para penguasa tidak peduli dengan nasib rakyatnya.Â