RPJMD Kabupaten Majalengka: Integrasi KLHS dan Pembagian Kawasan Lindung dan Budidaya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan strategis yang memandu pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Salah satu aspek penting dalam penyusunan RPJMD ini adalah integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bertujuan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pembagian kawasan lindung dan budidaya juga menjadi elemen krusial dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Integrasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Majalengka

KLHS adalah alat analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Majalengka, KLHS berperan penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari program-program pembangunan yang direncanakan.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Majelengka disebutkan bahwa penyusunan RPJMD ini telah mencakup KLHS dengan tujuan untuk menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS dilakukan dengan cara menyusun rekomendasi perbaikan yang mencakup antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan kompensasi terhadap program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Implementasi KLHS dalam RPJMD ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Majalengka dalam memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Pembagian Kawasan Lindung dan Budidaya

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Majalengka, potensi pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi:

• Letak wilayah (administratif dan geostrategis)
• Kondisi topografi
• Klimatologi
• Geologi
• Hidrologi
• Penggunaan lahan
• Kondisi geografi lainnya

Kawasan Budidaya

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda ini, kawasan budidaya di Kabupaten Majalengka meliputi:

• Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi
• Hutan Produksi Tetap: Sekitar 10.779 hektar, meliputi Kecamatan Kertajati, Kadipaten, Sindangwangi, Rajagaluh, dan Bantarujeg.
• Hutan Produksi Terbatas: Sekitar 2.135 hektar, meliputi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding, Bantarujeg, Talaga, Cingambul, dan Lemahsugih.
• Kawasan Peruntukkan Pertanian
• Pertanian Tanaman Pangan
• Hortikultura
• Perkebunan
• Peternakan

Fokus Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana, dan pengembangan sektor ekonomi yang dominan. Penyelarasan dengan kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting serta daya dukung lingkungan sangat diperhatikan untuk mendukung pembangunan.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Majalengka

RPJMD Kabupaten Majalengka menggariskan beberapa strategi utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pertama, meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan fokus utama yang dilakukan melalui konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup pelestarian hutan, perlindungan daerah aliran sungai, serta pengendalian polusi udara dan air. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem, Majalengka berupaya memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Kedua, pengembangan infrastruktur berkelanjutan menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan ini. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendukung mobilitas yang efisien mencakup pembangunan jalan yang memperhatikan aspek lingkungan, pengembangan transportasi umum yang hemat energi, serta penyediaan fasilitas publik yang berbasis teknologi hijau. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Ketiga, penguatan ekonomi lokal difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif yang mengutamakan keberlanjutan. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal, merupakan bagian integral dari upaya ini. Dengan demikian, ekonomi lokal dapat tumbuh dengan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal tanpa merusak lingkungan.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga Kabupaten Majalengka dapat mencapai visi pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh.