Ada Apa Sih dengan Rezim Jokowi?

   Teoretisnya netral, tetapi dalam budaya populer, istilah ini sering digunakan secara negatif. Merujuk pada pemerintahan dianggap menindas atau tidak demokratis.

4. Kontrast dengan "Demokrasi":

   Jarang terdengar bersanding dengan kata "demokrasi". Menunjukkan asosiasi "rezim" dengan pemerintahan otoriter dalam pemakaian sehari-hari.

B. Totalitarism, Otoritarianisme, dan Rezim Otoriter.

Totalitarianisme adalah bentuk representasi kondisi sosial yang di mana segala aspek kehidupan masyarakat ditentukan oleh negara, yakni aspek moral dan spiritual. Otoritarianisme merupakan prinsip kepatuhan buta terhadap otoritas, sebagai lawan dari kebebasan berpikir dan bertindak individu. Sedangkan rezim otoriter adalah pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

• Hutang Indonesia dan Melemahnya Indonesia di Bidang Ekonomi di Era Jokowi.

Selama masa kepresidenan Jokowi, utang Indonesia telah meningkat secara signifikan. Per Maret 2023, utang pemerintah telah mencapai Rp7.879 triliun, atau 3,2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan saat Jokowi pertama kali menjabat di tahun 2014. Hal ini menimbulkan kritik bahwa pemerintahan Jokowi terlalu bergantung pada pinjaman untuk menutupi kesenjangan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Namun, perlu dicatat bahwa utang luar negeri Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, dan negara ini telah mampu mempertahankan ekonomi yang stabil meskipun ada tantangan ekonomi global. Pemerintahan Jokowi telah mengimplementasikan beberapa kebijakan ekonomi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia. 

Pada tahun 2015, Pemerintah meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan meningkatkan perekonomian pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk mengembangkan lingkungan makroekonomi yang kondusif, meningkatkan pasar uang, dan melindungi masyarakat dari pelemahan ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua sumber dapat diandalkan. Sebagai contoh, sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa pemerintahan Jokowi membawa Indonesia ke arah kebangkrutan dan ketergantungan pada Cina karena meningkatnya utang. Namun, klaim ini telah dibantah sebagai disinformasi.

• Dinasti Politik Jokowi.

Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi, adalah Presiden Indonesia saat ini dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Meskipun ia tidak memimpin sebuah partai politik, Jokowi telah memimpin Indonesia sejak tahun 2014, memenangkan pemilihan presiden pada saat itu, dan pemilihan berikutnya pada tahun 2019. Setiap kali, ia memerintah melalui koalisi beberapa partai, memperluas koalisi untuk mencegah partai mana pun, termasuk PDI-P, menjadi terlalu dominan. 

Jokowi telah menguasai seni manajemen koalisi, memainkan satu partai dengan partai lainnya, untuk membantu mempertahankan kekuasaannya selama ini. Jokowi sedang membangun sebuah dinasti politik di Indonesia. Putranya, Gibran, adalah walikota Surakarta di Jawa Tengah, dan menantunya, Muhammad Bobby Alif Nasution, adalah walikota Medan di Sumatera Utara. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, telah ditunjuk sebagai ketua PSI. PSI adalah kepingan yang hilang dalam teka-teki dinasti politik Jokowi yang sedang dibangun.

Pembangunan dinasti Jokowi berisiko menimbulkan ketegangan dengan basis partai PDI-P. Sebagai seorang kader PDI-P, Jokowi telah menyatakan dukungannya kepada calon presiden dari partai ini, mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, kemunculannya yang sering bersama Prabowo dan langkah beberapa kelompok relawan Jokowi untuk mendukung Prabowo tampaknya memperkuat spekulasi bahwa presiden sebenarnya mendukung pencalonan menteri pertahanannya. Mengambil kendali atas sebuah partai politik, meskipun kecil namun memiliki banyak potensi, adalah tanda lain dari dinasti politik Jokowi yang sedang dibangun.

• Pelanggaran yang terjadi di Era Jokowi. 

Sembilan tahun berlalu, perjalanan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia (HAM) dan derita hidup rakyat. Kasus Nagari Air Bangis dan Rempang adalah dua contoh praktik negara terhadap rakyatnya sendiri. Ditengah kritikan masyarakat sipil, muncul pembahasan dan pengesahan instrumen hukum ini pun dikakukan dan bahkan terlaksana hanya kurang dari setahun sejak Presiden Jokowi mencetuskan 'Omnibus Law Cipta Kerja' dalam pidato pelantikannya sebagai presiden RI periode kedua, Omnibus Law yang memungkinkan percepatan investasi untuk pembangunan itu tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat.