Sarekat Islam merupakan organisasi politik Indonesia yang merupakan transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Solo pada 11 November 1911 oleh H. Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya di Surakarta, Jawa Tengah. Adapun beberapa tokoh SI yang banyak menyumbangkan gagasan dan perubahan, yaitu H.O.S Tjokroaminoto, R.M Tirtoadisuryo, R. Gunawan, dan H. Agus Salim.
Tujuan pendirian SDI antara lain sebagai bentuk perlawanan tidak langsung kepada Belanda yang memberikan perlindungan kepada usahawan Tionghoa yang agresif dalam perdagangan dan industri (Usman, 2017, hlm. 47). Dalam Pringgodigdo ( 1997, hlm. 4), pertumbuhan organisasi ini pula disebabkan oleh kemajuan penyebaran agama Kristen disertai ucapan-ucapan menghina dalam parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan agama bangsa Indonesia dan semakin tidak sesuainya adat yang gunakan kerajaan-kerajaan di Jawa.
Pada 10 September 1912 SDI menjadi Sarekat Islam (SI) dan mendapatkan pemimpin baru yang kompeten, H O S Tjokroaminoto (1883-1934) (Maarif, 1996, hlm. 79). Perubahan ini memiliki tujuan politis dan strategis dengan harapan agar organisasi ini tidak hanya berkiprah dalam bidang ekonomi saja, akan mencakup berbagai bidang aktivitas lainnya seperti sosial, politik dan kultural. Dalam gerakan ini, agama Islam berfungsi sebagai ideologi, sehingga menjadi bentuk kebangkitan kepercayaan dengan jiwa dan semangat religius yang memobilisasi banyak orang (Kartodirdjo, 2014, hlm. 124)
SI dengan program nya yang jelas mendapatkan suara khususnya dari pedesaan. Namun, masa yang banyak belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan tujuan gerakan ini sehingga menimbulkan penyimpangan yang mengatasnamakan SI. Terutama gerakan anti-Cina pada 1918 di Surakarta, Tuban, Cirebon dan Kudus (Kartodirdjo, 2014, hlm. 124).
Dalam bidang politik, Sarekat Islam menuntut perluasan hak Volksraad (dewan rakyat) dengan tujuan transformasi lembaga legislatif. Dalam bidang pendidikan, menuntut penghapusan diskriminasi di sekolah-sekolah dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Dan dalam bidang agama, menuntut subsidi dan dihapuskannya kebijakan yang menghambat penyebaran Islam (Usman, 2017, hlm. 52).
Perpecahan SI mulai terlihat saat beberapa tokoh SI memiliki ideologi komunis menyusup dalam tubuh SI seperti Sema'un dan Darsono. Mereka merupakan hasil didikan H.J.F.Sneevliet salah seorang Marxis Belanda yang datang ke Nusantara dengan maksud menyebarkan paham komunis. Usaha pembersihan orang kiri dilakukan oleh Salim, Moeis dan juga Surjopranoto. Akhirnya, pada 1921 orang orang kiri (komunis) kalah suara dan dikeluarkan dari Sarekat Islam.
3. Indische Partij (IP)
Indische Partij merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang merupakan pendukung gagasan nasionalisme politik yang secara resmi dibentuk oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo pada 25 Desember 1912 (Susilo, 2018, hlm. 412). Yang mana, latar belakang perjuangan IP adalah adanya diskriminasi yang diterima oleh kalangan pribumi. Hal ini terus berlangsung bahkan setelah Politik Etis diumumkan oleh Ratu Wilhelmina.
Dalam bidang ekonomi, pendidikan, bahkan kesempatan untuk berserikat dan memperjuangkan nasib sendiri dihambat oleh Pemerintah Kolonial. Tokoh-tokoh IP berpendapat bahwa Belanda sebagai Pemerintah Hindia Belanda berkewajiban untuk memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi penduduk Hindia. Terlepas dari mereka orang Eropa, Asia Timur, maupun pribumi. Lebih jauh lagi, partai ini memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda sebagai salah satu solusi untuk mencapai kesetaraan bagi penduduknya.
IP memiliki tujuan “Indie Merdeka” dasarnya adalah Nasionalis Indische, selanjutnya dengan semboyan “Indier untuk Indes” organisasi baru ini berusaha membangun rasa cinta tanah air dari semua “Indiere” dan berusaha mewujudkan kerja sama yang erat untuk kemajuan tanah air dan menyiapkan kemerdekaan. Adapun usaha-usaha yang menjadi tujuan organisasi ini adalah:
- Menghimpun cita-cita nasional penduduk Hindia Belanda;
- Memberantas diskriminasi terhadap kaum pribumi;
- Memberantas pemantik kebencian antar umat beragama;
- Pengajuan kegiatan pro-Hindia dalam pemerintah;
- Mendapatkan kembali hak yang sudah dirampas;
- Memfokuskan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan
