Perlunya Pengawasan Pemerintah Terhadap Maraknya Kasus Korupsi Pertambangan Timah Ilegal

               Dibalik perkara tersebut HM mengkondisikan agar smelter PT SIP,CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti aktivitasnya, serta memerintahkan para pemilik smelter untuk menyisihkan dari sebagian keuntangannya, kemudian dibagi kepada sejumlah tersangka lainnya. Tidak hanya itu keterlibatan HLM memfasilitasi dan menyamarkan sebagian dana corporate social responsibility yang telah disalurkan oleh HM melalui perusahaan PT QSE (CNBC, 2024).

               Pertambangan ilegal ini akan terus berulang jika tidak ada pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap pelaku pengusaha timah dan masyarakat sekitar, good governance akan tercipta dengan baik jika memperbaiki dan menata sistem tata kelola sektor pertambangan rakyat dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan serta tata ruang, yakni mulai dari penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pemerintah juga perlu melaksanakan upaya hukum perkara penambangan ilegal terhadap pelaku usaha yang menambang tanpa izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara preventif dan represif. 

Di mana penegakan hukum preventif dilakukan dengan bentuk sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, aparat penegak hukum terutama para pelaku tentang bagaimana setiap perusahaan tambang wajib memiliki kaidah Good Minning Practice dalam melakukan operasi pertambangan dari awal hingga akhir  (Maulana & Firmansyah, 2023).

Pengawasan dalam ruang lingkup usaha pertambangan agar difokuskan pada pemegang IUP dalam melakukan operasi penambangan dan memastikan bahwa pelaku usaha tidak menyimpang dari perintah serta larangan yang telah ditetapkan dalam izin, lemahnya pelaksanaan pengawasan akan berdampak dalam belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum. Kemudian, pelanggaran hukum yang mengakibatkan penegakan hukum represif ini bukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, namun untuk mengatasi permasalahan hukum dan dilengkapi dengan sanksi yang mengikat.

Sektor Pertambangan ini bisa dijamin oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya insiden kedepannya dengan dilakukan kerjasama yang sinergi dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Faktanya masih banyak tambang ilegal yang menghambat pemerintah masih jauh untuk menjangkau good governance.

Daftar Pustaka

CNBC. (2024, April 04). CNBC. Diambil kembali dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404091917-17-528173/update-terbaru-kronologi-kasus-timah-suami-sandra-dewi-harvey-moeis
Maulana, M. R., & Firmansyah, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Volume 3, No. 1, 12-16.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.