Namun rupanya, hal ini mendapat kritik dari Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan yang menurutnya pembeli mobil listrik rata-rata berasal dari kalangan mampu yang seharusnya tidak memperoleh subsidi dari pemerintah. Selain itu, penggunaan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon rasanya kurang efisien jika dibandingkan dengan emisi karbon bus berbahan bakar minyak yang digunakan untuk keperluan umum.
Opini Anies yang menyatakan bahwa ketidaksetujuannya akan subsidi mobil listrik yang mana mayoritas pemiliknya ialah keluarga berkecukupan tidak sepenuhnya salah, begitu pula dengan emisi karbon bus sebagai transportasi umum jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan emisi karbon mobil listrik yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
Namun, pemerintah beranggapan bahwa Indonesia sebagai negara importir BBM fosil dapat mengurangi ketergantungan kepada BBM jika meningkatkan adopsi kendaraan listrik. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam ekosistem industri kendaraan bermotor berbasis baterai (KBLBB) dianggap sebagai sektor strategis yang berpotensi untuk mempercepat dekarbonisasi di Indonesia diiringi dengan pembangunan berkelanjutan yang dapat mendukung negeri untuk terus berinovasi. Selain itu, perlahan bergantinya mobil konvensional ke mobil listrik dengan adanya dukungan subsidi dari pemerintah dapat mengurangi tingkat permintaan Indonesia terhadap BBM yang dapat berimbas pada menguatnya neraca perdagangan Indonesia di pasar internasional
Namun, kebijakan apapun yang nantinya akan diterapkan, pada akhirnya akan kembali pada preferensi masing-masing individu dalam menyikapi upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan dengan memberikan subsidi kepada pengguna mobil listrik. Dengan harapan, kebijakan tersebut akan menjadi kebijakan yang tepat serta bermanfaat baik bagi lingkungan serta bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.
