Mohon tunggu...
Nino Zulfikar
Nino Zulfikar Mohon Tunggu... Wiraswasta -

Berpikir itu seksi. Seni, puncaknya. Kawan2 bisa langsung ke sarang saya: http://ninozulfikar.blogspot.com/

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Pertamini Ilegal? Harusnya Pemerintah Malu!

22 Agustus 2015   00:22 Diperbarui: 22 Agustus 2015   00:22 4117
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Atau bagaimana jika kita balik pertanyaannya, kenapa pedagang bensin eceran bisa menjamur? Sudah pernahkah dilakukan penyuluhan terhadap pedagang-pedangang agar paham kalau itu melanggar hukum? Siapa yang akan bertanggung jawab menggaji mereka tiap bulan kalau tidak dibolehkan berdagang?

Pemerintah harusnya bersyukur mempunyai rakyat yang kreatif. Tidak pernah ada aksi menuntut pemerintah agar menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran yang bertambah jumlah saban tahun. Rakyat yang putar akal agar bisa membiayai hidupnya dan keluarganya, sendiri. Harus diakui pertamini adalah pemutakhiran bensin botolan, dan merupakan sesuatu yang menarik bagi pelanggan mereka.

Tidak pernah juga rakyat meminta ada uang bulanan yang harus dibayarkan negara kepada setiap warga negara, seperti negara-negara lain. Tidak pernah. Mereka berusaha sendiri tanpa mengharap apa pun kepada negara. Karena toh siapa pun presidennya tidak membawa dampak apa-apa di lapisan akar rumput. Mereka hanya dibelai saat kampanye, setelah itu mereka dipandang seperti parasit yang membuat rusak laporan perkembangan negara di atas kertas.

Memang, melanggar hukum adalah hal yang tidak baik, tapi bagaimana dengan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, apakah pemerintah sudah melaksanakan itu? Sudah adakah wadah untuk menampung pedagang-pedagang yang kena penertiban?

Paling tidak, pertamini sudah membantu mengurangi jumlah pengangguran. Mungkin masalahnya adalah pada jenis BBM yang dijual. Kenapa tidak diadakan dialog untuk mencari jalan tengah masalah ini, agar pelaku bisnis pertamini ini tetap bisa mendapatkan penghasilan dan tidak melanggar hukum? Bensinnya diganti dengan yang tidak bersubsidi misalnya. Atau diberikan regulasi agar mereka yang ingin berkecimpung di dunia pompa bensin minion ini bisa terdata dan dikontrol oleh pemerintah. Atau bagaimana kebijaksanaan negara saja sebagai pemerintah yang baik. Saya pikir rakyat cenderung mengikuti pemimpinnya, kalau pemerintah baik, rakyatnya juga ikut baik, dan sebaliknya.

Faktor utamanya karena pemerintah tidak pernah mengadakan komunikasi yang baik dengan rakyatnya sehingga selalu terjadi kesalahpahaman, bahkan ketidaktahuan di masyarakat. Pemerintah juga tidak paham apa sebenarnya yang diperlukan rakyatnya. Seperti asik sendiri di gedung-gedung ber-AC sana. Toh juga kalau mereka sukses memperbaiki hidup, tidak mungkin akan selamanya berjualan bensin eceran, tentu saja mereka akan beralih ke bisnis lain yang lebih menguntungkan dan jauh dari persoalan hukum. Who knows?

Pertanyaan terakhir, apakah dengan menjamurnya pertamini yang melanggar hukum ini tidak mencerminkan kegagalan pemerintah mengurus rakyatnya? Ya, memang harusnya pemerintah malu dengan sindiran rakyat seperti pertamini itu.

Kami cinta Indonesia. :)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun