Nino Zayat SalfandhaÂ
Mahasiswa Universitas Siber Asia -- Prodi Sistem InformasiÂ
 Surel : n1n0z4y4t@gmail.com
Pandemi Covid-19 di tahun 2021 tak kunjung usai. Angka penambahan kasus Covid-19 di Indonesia justru masih terus bertambah hingga kini telah mencapai angka 2 juta kasus positif Covid-19. Penambahan setiap harinya terus bertambah, bahkan kini mencapai 50 ribu jiwa setiap harinya. Oleh sebab itu, pemerintah telah menyiapkan skenario kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung selama 4-6 pekan. Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh presiden RI Joko Widodo saat konferensi pers di Instana Merdeka, Jakarta.
Namun kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini ditanggapi dengan demo besar -- besaran di seluruh Indonesia seolah -- olah mereka lupa dengan kondisi pandemi. Masyarakat yang mayoritas adalah buruh melakukan aksi turun ke jalan demi menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah untuk protes terhadap kebijakan PPKM yang diperpanjang hingga 6 pekan kedepan.Â
Mereka mengolok -- olok menganggap bahwa isi dari kebijakan PPKM ini tidak sesuai dengan harapan yang di inginkan. Mereka menganggap kebijakan sekarang merugikan para buruh dan masyarakat yang ingin memperoleh uang seperti usaha warung makan, tempat wisata, bahkan banyak karyawan yang dirumahkan akibat dari PPKM ini sehingga masyarakat kini mengalami keterpurukan ekonomi.Â
Padahal faktanya kebijakan PPKM Â ini tidaklah merugikan para masyarakat melainkan memberikan manfaat jangka panjang pada masyarakat, Jika mereka tetap membuka usaha di tengah situasi pandemi yang kian merajalela, maka pandemi tak akan kunjung usai dan usaha mereka akan surut seiring berjalannya waktu akibat masih terus berdampingan dengan pandemi ini. Demo besar -- besaran ini juga terjadi karena disebabkan oleh sebagian orang yang termakan provokasi pihak lain.
Selama masa pandemi, beberapa aktivitas masyarakat mengacu pada teknologi atau sistem daring. Kondisi tersebut perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah agar tidak menyebabkan penyebaran virus. Saat ini, adanya penyebaran informasi melalui media sosial justru tidak efektif karena ada beberapa pemegang akun yang tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah.Â
Salah satunya adalah penyebaran informasi provokatif terhadap kebijakan PPKM. Ada beberapa akun yang mengunggah kejanggalan serta berita buruk mengenai kebijakan PPKM dan langsung menghakimi kebijakan PPKM.Â
Hal tersebut menyebabkan beberapa kalangan sempat terprovokasi lalu meluapkan emosi dengan aksi dan membagikan story tanpa sebelumnya memikirkan jangka panjang dari kebijakan PPKM tersebut. Apalagi media sosial saat ini penggunanya merupakan kalangan milenial dan generasi Z, sehingga menyebabkan kalangan milenial dan generasi Z terpengaruh berita buruk.
Sangat disayangkan, pemerintah telah menngelontorkan banyak anggaran serta mengeluarkan berbagai kebijakan terkait virus Covid-19 ini. Pemerintah mencoba menaikkan angka kesehatan dan berupaya menaikkan berbagai sektor namun rakyatnya tidak mendukung kebijakan negara.Â
Hal tersebut dapat dilihat dari para mahasiswa dan sejumlah masyarakat yang melakukan aksi demo dimana disana tentu mereka tidak mematuhi dan mengindahkan protokol kesehatan diantaranya berkerumun dengan jumlah kelompok yang besar.Â
Sangat disayangkan apabila mereka berdemo karena mereka sebenarnya tidak mengetahui dampak jangka panjang dari kebijakan PPKM. Sangat disayangkan, mereka membahayakan keselamatan diri karena kecerobohan masing-masing personil.
PPKM ini juga ditanggapi oleh Menko Marves Luhut Panjaitan bahwa kebijakan ini telah  diamati dengan cermat. Pemerintah juga memiliki tim yang akan mengamati berjalannya skenario ini. Luhut juga mengatakan bahwa kebijakan ini akan diusahakan agar tidak sampai membuat ekonomi semakin terpuruk. Luhut juga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan diskusi dan negosiasi mengenai perpanjangan PPKM Darurat ini kepada Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) serta memberikan evaluasi dari penerapan kebijakan Covid sebelumnya.
 Skenario kebijakan PPKM ini diharapkan dapat menciptakan angka pertumbuhan jika pada September 2021 Covid-19 sudah bisa menurun sehingga berbagai aktivitas dunia kerja dan usaha masyarakat bisa mulai beroperasi kembali.Â
Salah satu cara agar pemerintah dan masyarakat bisa memiliki solidaritas untuk bersinergi bersama mematuhi kebijakan ini dengan legowo, yaitu pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun drastis selama PPKM darurat dengan memberikan berbagai bantuan sosial tunai ataupun sembako kepada masyarakat tepat sasaran dan tepat waktu.Â
Buruh juga dapat diberikan subsidi gaji agar harapannya dapat dilanjutkan dengan kartu pra kerja serta hibah bantuan modal kerja atau BLT kepada masyarakat yang menjalankan UMKM. Jika tidak demikian, dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino bom waktu PPKM yang sewaktu-waktu bisa meletus karena masyarakat utamanya dari kalangan bawah sudah tidak tahan lagi dalam menghadapi situasi sekarang ini.
Lalu bagaimanakah seharusnya tindakan kita sebagai masyarakat menghadapi kebijakan tersebut ? Masyarakat harus mampu mencari suatu pemberitaan pada media yang terpercaya, meningkatkan budaya membaca, artinya masyarakat Indonesia diharapkan membaca terlebih dahulu isi kebijakan PPKM Darurat dan jangan mengandalkan media yang diragukan tidak kredibel sebagai sumber opini agar tidak menimbulkan hoaks dan menciptakan tindakan yang merugikan banyak pihak.Â
Selain itu, daripada melaksanakan aksi yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain mari kita ciptakan suasana yang kondusif dengan tidak melakukan tindakan anarkis dalam berdemokrasi di Indonesia.Â
Generasi muda seperti mahasiswa alangkah lebih baik membantu menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah ataupun sumbangan dari perguruan tinggi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 daripada melakukan demonstrasi yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Apabila mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi bisa melalui petisi, media sosial, ataupun surat terbuka yang dikirim secara online.
(NZS)
Sumber
