Kondisi ini ditambah lagi dengan strategi agitasi, provokasi, intimidasi, dan fitnah yang gagal dihentikan oleh Timses Ahok-Djarot. Yang fenomenal lagi adalah bersatunya Prabowo, pemilik partai nasionalis Gerindra, yang bangga didukung oleh Rizieq FPI dan juga gerakan Islam radikal seperti HTI dan juga partai agama PKS. Perpecahan kampanye pilgub DKI dengan isu agama menjadi semakin liar karena memang sudah direncanakan lama.
Kebetulan, Buni Yani memosting pidato editan Ahok – yang dilawan dengan pidato lengkap Pemprov DKI, menjadi senjata bagi SBY untuk mendesak Presiden Jokowi dan polisi bertindak terkait ucapan Al Maidah 51 oleh Ahok. (Namun SBY tidak pernah berteriak soal Rizieq yang melecehkan Pancasila, karena kepentingan dirinya yang ingin mengarbitkan anaknya si Agus jadi Gubernur DKI. Motif banci khas SBY yang selama 10 tahun tidak berbuat apa-apa kecuali memelihara Petral dan takut membubarkannya.)
Peran besar MUI mengeluarkan Fatwa seolah hukum positif yang ketuanya adalah bekas orang SBY pun membuat Rizieq FPI dan FPI serta kelompok radikal mengail di air keruh. Pas. Nafsu berkuasa Prabowo pun bergejolak kembali. Mendapat momentum itu, Prabowo merapatkan barisan lagi lewat penguatan logistik dan jaringan pengusaha dan politikus.
Jusuf Kalla yang hobi berseberangan dengan pasangannya – untuk bargaining position – pun mendorong Anies dan untuk menaikkan Erwin Aksa yang diproyeksikan mendampingi Prabowo di 2019. Jaringan Kalla ini pun didukung oleh Abu Rizal Bakri dan juga kalangan Cendana termasuk Titik Prabowo yang orang Golkar. Pas. Peran Kalla dengan seluruh jaringannya menggoyang kekuatan pendukung Ahok. Timses Ahok tidak bekerja maksimal karena justru mesin partai macet total. Hasilnya Ahok kalah.
Kekalahan Ahok menjadi titik balik kemenangan kaum radikal Islam dengan pentolan FPI dan HTI – yang mengampanyekan isu agama secara masif. Kasus Ahok dipelintir menjadi gerakan kekuatan Islam oleh FPI dan kalangannya. Perpecahan di masyarakat pun kembali menyeruak panas. Kekuatan lobi di peradilan – yang tidak independen, dari perspektif hukum dan politik – membuat Ahok dipenjara. Selesai sampai di situ? Tidak.
Ahok yang dijungkalkan oleh kalangan garis keras– dengan kampanye negative dan berbau SARA memakai masjid – yang dibiarkan oleh JK sebagai ketua DMI – hanyalah sasaran antara. Ingat dalam kampanye Prabowo menyebut: pilih Anies maka Prabowo menjadi Presiden RI di 2019. Itu dalam konteks politik formal.
Sesungguhnya yang tengah berlangsung adalah delegitimasi Presiden Jokowi dengan menggunakan segala cara. Kampanye delegitimasi dengan media sosial dan memanfaatkan internet terbukti efektif. JK yang instink politiknya hebat pun mendukung Anies dan tampak jelas sudah semakin menunjukkan berjalan sendirian.
Maka kasus Ahok ini dijadikan starting point untuk melakukan serangan kampanye hebat untuk membuat Presiden Jokowi kalah di 2019. Namun, jika memungkinkan dan tidak ada perlawanan, bisa jadi Presiden Jokowi dikerdilkan dan bahkan dijungkalkan, Niat untuk menjungkalkan Presiden Jokowi selalu ada – buktinya tersangka makar ditangkapi – dan intrik-intrik lain hukum dan politik dan pembusukan kepada Presiden Jokowi. Pun dalam berbagai teriakan Rizieq FPI mendengungkan untuk melakukan revolusi – yang tak lain mendongkel Pemerintahan RI yang sah, dengan Presiden Jokowi sebagai target.
Ahok dipenjara atau tidak tetap menguntungkan gerakan radikal Islam. Mereka akan memelintir semua informasi tentang Ahok, terkait dengan Ahok untuk kepentingan tujuan politik mereka. Maka strategi kampanye 2019 pun dipastikan akan sama dengan Pilkada DKI Jakarta. Isu SARA dan pembangunan imej PKI terhadap Presiden Jokowi salah satunya telah berkembang sedemikian rupa.
Hanya dengan menangkal dan berperang berita di media internet secara terintegrasi yang bisa menghentikan pembusukan isu SARA ini. Terlebih lagi penggunaan masjid sebagai ajang pemecah suara politik yang berhasil di Jakarta akan sangat berbahaya untuk kampanye Pileg dan Pilpres 2019.
Jadi, kasus Ahok hanyalah perantara untuk agar kepemimpinan nasional Indonesia, presiden Republik Indonesia, jatuh ke tangan kelompok yang didukung oleh kalangan Islam radikal seperti FPI – dan orang itu bukan Presiden Jokowi. Sasaran sesungguhnya terkait kasus Ahok adalah Presiden Jokowi. Maka para pendukung pemimpin yang bersih pun harus menyadari.
