Firza Husein ditangkap. Rizieq FPI menjalani sidang pemeriksaan kasus makar hari ini. Dari persidangan Ahok, grand design kasus Ahok semakin terkuak. Pasca sidang ke-8 dengan saksi Ketua MUI Ma’ruf Amin, kini dipahami oleh publik sebagai kasus berbau politik terkait Pilkada DKI Jakarta.
Mari kita telaah grand design kasus Ahok, peran SBY, keterlibatan makar Firza Husein dan Rizieq FPI dalam pendekatan hukum-politik dan politik-hukum dan tertawa ngakak bahagia suka-cita senang gembira koprol menari menyanyi menertawai pihak yang menunggangi berbagai demo 411, 212 yang sempat menjadi euphoria pamer kekuatan FPI dan pendukungnya, yang akhirnya melempem setelah Negara dengan TNI-Polri dan seluruh kekuatan pendukung NKRI memetakan dengan sempurna arah gerakan termasuk makar yang benar-benar dijadikan alat peredam gerakan selamanya senantiasa.
Pasca keluar fatwa MUI yang dirancang dikeluarkan dengan pengaruh politik kental di MUI, berbagai teriakan keluar. Orkestrasi kasus Ahok digelindingkan dengan meminjam idiom agama. Untuk melegitimasi gerakan maka muncul GNPF MUI dengan corong paling keras Rizieq FPI.
Maka setelah kasus menyeruak, aneka demo pun menjadi arena carut-marut campur aduk untuk kepentingan politik dan semua bermain: SBY, Rizieq FPI, dan partai agama PKS dengan menunggangi fatwa MUI dengan GNPF MUI.
Warna dan bau politik dalam kasus Ahok pun didekati dengan pendekatan politik-hukum – sebagai penyeimbangan terhadap kasus hukum-politik dan politik-hukum yang dialamatkan ke Ahok. Karena kasus Ahok pun bukan lagi kasus semata tentang agama, namun mengarah ke upaya makar dan pendongkelan kekuasaan terhadap Presiden Jokowi.
TNI-Polri yang bertindak cepat selama sebulan dan dua minggu sebelum penangkapan pada 212 para tersangka makar seperti Bintang Pamungkas, Rachmawati, dll. Proses penyidikan dan pemerikasan berlangsung satu-satu dan Polri akan membuktikannya di pengadilan. Proses politik para tersangka seperti kehadiran Rizieq yang gempita dan disambut hangat oleh Fahri Hamzah dan Rachmawati yang mewek-mewek jadi tersangka dan berusaha menangkal tidak memengaruhi Polri untuk surut mengusut kasus makar yang terang benderang dengan bukti-bukti otentik.
Publik dan bahkan Prabowo dan para sekondannya awalnya meragukan penangkapan terhadap para tersangka makar dan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Bukti-bukti seperti (1) arahan massa bergerak ke DPR pada pagi hari di kawasan Salemba dan (2) rancangan lain termasuk seruan dari Bintang Pamungkas dengan Presidium Pemerintahan, (3) dan aneka pertemuan termasuk dengan Firza Husein, Rizieq FPI, Rachmawati, dll., (4) dan komunikasi telepon serta, (5) aliran dana termasuk yang melibatkan Firza Husein dll. menjadi alat penelusuran dan pembuktian sangkaan makar.
Presiden Jokowi pun memahami bahwa kasus Ahok yang berbau politik-hukum dan hukum-politik harus didekati dengan pendekatan komprehensif. Salah satunya adalah dengan memberangus dan membuktikan upaya makar. Selain itu, yang terpenting adalah publik memahami dan tersadarkan bahwa gerakan makar dan kepentingan politik SBY terkait Pilkada DKI.
Kepentingan politik menunggangi kasus Ahok, dengan Rizieq FPI menjadi corong yang hendak dijadikan blessing in disguise oleh SBY. Namun orang tolol pun akan tahu kepentingan SBY berteriak-teriak tak karuan soal Ahok – namun gagal berteriak minta Rizieq FPI yang menjadi tersangka penghinaan dan penistaan Pancasila. Standar ganda alias double standard kepentingan politik yang membuat SBY bungkam soal penistaan Pancasila oleh Rizieq FPI.
Untuk itu karena kasus Ahok adalah ditunggangi persoalan politik yang menunggangi agama, maka pendekatan Presiden Jokowi, TNI-Polri, dan BIN serta berbagai kementerian pun menjadi bersinergi. Pendekatan politik dan hukum serta hukum-politik yang dimaknai dengan kekuatan peran Negara dalam menjaga konstitusi dan NKRI menjadi motif sikap politik Presiden Jokowi.
Pendekatan multi-fungsi kultural, religius, dan dialog serta berbagai konsolidasi sosial-keagamaan pun digalakkan dengan pendekatan strategis. TNI, Polri dan berbagai lembaga Negara bergerak untuk meredam gerakan yang membahayakan kelangsungan keberagaman, pluralisme, kebhinekaan, ketertiban umum, dan NKRI.
