Isu tentang ucapan Natal – yang setiap tahun digulirkan dan diulang-ulang – menemukan gaungnya kembali. Atribut kemeriahan Natal pun disoal dengan penuh kemenangan dan kebahagiaan dan merasa menang. Lalu persoalan tuhan dan keimanan serta akidah menjadi isu di kalangan masyarakat yang cenderung merusak persatuan dan kesatuan NKRI.
Lagi-lagi media sosial sebagai alat penyebaran informasi yang memberi jalan kepada radilalisme di Indonesia bergerak liar dengan menunggangi momentum kasus Ahok dan berbagai isu yang digoreng oleh teroris, koruptor, dan bandar narkoba – yang bersinergi untuk menjalankan aksi mereka merusak negara.
Terkait dengan berbagai isu tersebut, teroris bergerak cepat serasa mendapatkan durian runtuh. Maka berbagai rencana pemboman dilakukan pasca demo 212 dan 411 yang tampak begitu membahana – yang pada saat bersamaan menjadi alat bagi aparat keamanan dan ketahanan untuk melakukan pemetaan terorisme dan radikalisme di Indonesia.
Hasil pemetaan antara lain sejumlah 5 teroris ditembak mati dan puluhan teroris ditangkap sebelum aksi mereka berhasil dijalankan. Semua itu berawal dari pemetaan berbagai kegiatan yang berlangsung marathon. Plus berbagai kelompok radikal berhasil diidentifikasi dan dikenali untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara.
Berikutnya yang bermain mendanai kolaborasi kegilaan dilakukan antara lain oleh koruptor, dan bandar narkoba serta teroris. Freddy Budiman sang bandar narkoba pun membiayai serangan teroris bersama dengan Bahrun Naim. Para koruptor pun sama halnya dengan teroris ikut mendanai berbagai kegiatan terorisme lewat penyaluran dana yang luar biasa besar. Sebagai contoh Petral yang selama puluhan tahun merugikan Indonesia sebesar Rp 2,000 triliun menjadi dana segar bagi upaya destabilisasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Cara para koruptor bergerak secara cerdas lewat perlawanan legal, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sanusi – dengan uang hasil korupsinya ingin ikut dalam Pilgub DKI Jakarta. Maka serangan frontal dilakukan terhadap Ahok yang jelas merugikan begundal dan koruptor semacam Muhammad Sanusi. Ahok menyelamatkan dana APBD bernilai triliunan rupiah dari jarahan begundal dan koruptor lewat penelaahan administrasi APBD. Maka Ahok menjadi target permusuhan para koruptor.
Kini, bandar narkoba pun bergerak kembali – dengan menganggap terjadi kelengahan kareka kisruh politik dan keamanan terkait destabilisasi dan fokus aparat keamanan dan pertahanan yang tersita. Berbagai kegiatan penyelundupan dan perdagangan narkoba di lapas berjamuran tumbuh. Semuanya menganggapnya sebagai momentum karena penganggapan pemerintahan lemah.
Uraian tentang keempat hal tersebut menjadi sangat efektif karena kondisi keamanan dan destabilitas politik menguntungkan bagi para koruptor, politikus begundal, dan teroris  untuk bersinergi bergerak. Maka dengan memanfaatkan momentum itu, sesungguhnya pada saat bersamaan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki strategi yang efektif untuk meredam radikalisme, pemaksaan kehendak, makar, terorisme, korupsi, dan peredaran narkoba.
Menghadapi berbagai tantangan di atas maka, pertama, Presiden Jokowi dengan aparat keamanan, TNI-Polri, BIN, dan unsur lainnya secara tegas menindak pelanggaran UU ITE yang secara tepat hadir dan menjadi alat untuk baik pemetaan maupun penindakan.
Kini isu delegitimasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tengah dilakukan dan akan segera penyebar isu akan ditangkapi. Bahkan sebelumnya, selain isu dan tindak kekerasan, kasus lain seperti kasus manusia lucu dan antic seperti Buni Yani, Abdul Rozak alias Abu Uwais penyebar isu rush money, juga kader partai agama PKS seperti Dwi Estiningsih, dan para pentolan lainnya pun telah dan akan diproses dengan tegas.
Termasuk di dalamnya para tertuduh makar sebagian akan dibuktikan dan pasti dihukum sebagai upaya pencegahan dan ketegasan sikap pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak menoleransi dan tidak melakukan pembiaran akan radikalisme dan terorisme serta upaya makar yang ditunggangi oleh koruptor dan teroris di Indonesia – serta simpatisan perusak keberagaman NKRI.
