Tak ada ruang lain: PDIP akhirnya harus mendukung Ahok. Setelah serangkaian pertemuan antara Ahok dan Teman Ahok, serta dukungan 3 parpol kepada Ahok, dipastikan Ahok akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur parpol. Pun, dukungan PDIP itu semakin nyata akibat kepentingan Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Keputusan Ahok melalui jalur parpol pun membuat konflik kepentingan di Ring 1 PDIP meruncing. Namun akibat pengaruh Presiden Jokowi, membuat PDIP dengan Presiden Megawati-nya, akhirnya mendukung Ahok seperti halnya Golkar, Hanura, dan Nasdem.
Mari kita telaah pertimbangan keputusan Teman Ahok dan Ahok mengambil jalur parpol dan konflik internal politik PDIP yang akhirnya mengusung Ahok dengan hati gembira ria riang sentosa menertawi ngakaki keputusan Ring 1 PDIP yang diveto Ibu Mega sambil menari menyanyi berdansa selamanya senantiasa.
Ahok maju lewat jalur politik. Keputusan Ahok dan Teman Ahok mengambil jalur politik didasarkan pada dua pertimbangan matang.
Pertama, dibentuknya Teman Ahok adalah keprihatinan dan langkah strategis yang dipersiapkan untuk melawan kecenderungan mafia dan koruptor menyingkirkan Ahok lewat politik dengan tidak mengusung Ahok.
Sejuta dukungan KTP adalah upaya penekan bagi para parpol, terutama PDIP sebagai partai terkorup setelah Golkar, untuk mendukung Ahok. PDIP adalah partai yang ditolong Ahok untuk agar para anggota DPRD DKI tidak terjerumus korupsi karena administrasi yang ketat.
Semua partai dicocok hidung mereka oleh M. Taufik dan M. Sanusi – yang akan segera dibui – dengan kampanye anti Ahok. Kampanye anti Ahok ini menjadi polarisasi dua kubu masa lalu: pihak kalah pilpres dan menang pilpres. Itu realita politik.
Maka pihak kalah menggalang kekuatan anti Ahok dengan pimpinan kekuatan psedo berwujud manusia M. Taufik dan M. Sanusi. Orang aneh semacam Sandiaga Uno – yang dikabarkan menunggak tidak membayar gaji karyawan – bergabung. Kelompok ini tambah panjang dengan kereta sakit hati Ahmad Dhani, nenek gagal move on Ratna Sarumpaet, Yusril Ihza Mahendra, dan tentu si wani piro Hidayat Nur Wahid.
Tak kalah hebatnya adalah perlawanan para mafia dan koruptor lewat kasus Sumber Waras, Podomoro yang ditangkap M. Sanusi yang dikambinghitamkan Ahok, bahkan Transjakarta pun disebut lagi. Perlawanan kubu Ahok pun tak kalah: kasus beli tanah sendiri DKI di Cengkareng akan menangkap banyak orang anti perubahan di DPRD DKI dan Pemprov DKI. UPS pun akan berkembang seperti kasus suap Agung Podomoro yang melibatkan M. Sanusi dan dugaan abangnya akan juga dibui pada akhirnya. Mereka ini bergabung dengan kalangan Islam radikal seperti FPI dan ormas Islam gurem lainnya yang semakin menciptakan polarisasi.
Di luar politik, Habiburakhman orang Gerindra, terjebak pada startegi politik dan pakar komunikasi politik penasihat Ahok. Jebakan memusuhi Ahok ini semakin membuat polarisasi mendukung dan menentang Ahok makin jelas. Pemetaan politik untuk mengetahui kemauan warga Jakarta semakin terang. Ahok tetap menjadi pilihan teratas warga DKI Jakarta. Ini membuat langkah politik Ahok semakin mudah.
Ketika sejuta KTP ada di tangan, bargaining position didapatkan, maka sesuai strategi awal, Teman Ahok dan ahli strategi kampanyenya, melakukan komunikasi politik PR brilian: menekan partai dan merangkul partai sekaligus dengan modal sejuta KTP – benar atau tidak menjadi tidak masalah yang penting tujuan strategi politik telah diraih. Parpol tertekan. Maka NasDem, Hanura, dan Golkar masuk mendukung Ahok.
Kedua, Teman Ahok menyadari perlawanan koruptor dan mafia di segala lini. Teman Ahok dan Ahok menyadari perlawanan para koruptor. UU Pilkada yang direvisi menunjukkan kekuatan mafia dan koruptor untuk menggagalkan Ahok maju melalui jalur independen. Jebakan dan dorongan di kalangan internal Teman Ahok yang mengancam akan menggembosi Teman Ahok dan tidak mendukung Ahok jika Ahok mengambil jalur parpol berhasil diredam. (Namun, ini catatan penting. Keputusan emosional Ahok dan Teman Ahok bisa muncul dengan mengambil jalur parpol jika terjadi provokasi politik oleh para parpol.)
