Peta politik kekinian menunjukkan grip politik Presiden Jokowi. Sejatinya kini posisi politik Presiden Jokowi ada pada posisi lenggang kangkung alias nothing to lose and as the winner, he takes all. Ya. Presiden Jokowi sepenuhnya memenangi pertarungan, apalagi setelah Golkar masuk ke pemerintahan. Trio lucu-lucuan di DPR Setya Novanto, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon bubar jalan, namun ada bonusnya: Putri Fadli Zon berhasil memerbudak diplomat RI di New York.
Mari kita telaah langkah lanjutan strategi politik dan pembangunan  dengan posisi politik lenggang kangkung Presiden Jokowi dengan hati gembira ria riang senang bahagia suka-cita menyanyi menari berdansa menertawai ulah indah Fadli Zon dan putrinya yang bak putri keraton DPR yang memerbudak para diplomat RI yang seperti dicokok hidungnya disuruh-suruh politikus karbitan kurang kerjaan selamanya senantiasa.
Pertama, langkah pembangunan membongkar kebobrokan. Presiden Jokowi akan membongkar seluruh kebobrokan perjanjian kerja di Indonesia dalam bidang energi, listrik, mineral, minyak bumi dan gas di Indonesia. Permainan proyek palsu di bidang kelistrikan sejak zaman rezim korup SBY dibongkar habis. Proyek-proyek mangkrak bernilai triliunan rupiah di bidang listrik yang dibiarkan mangkrak dibongkar.
Modus memegang hak proyek untuk ngamen dan membiarkan proyek tidak berjalan – dengan keuntungan miliaran rupiah – makin banyak terbongkar. Rezim masa lalu yang bobrok yang bersatu padu dalam bentuk paguyuban mantan pejabat yang diangkat SBY merapatkan barisan sejak sebelum Presiden Jokowi sampai sekarang. Paguyuban itu membangun jaringan informasi dan status quo di kementerian dan kedirjenan dan dinas secara rapat barisan pagar betis demi status quo.
Peraturan pergantian dirut BUMN dan dirjen mendekati masa habis yang denngan demikian makin mengikis para pejabat yang diangkat oleh SBY dan akan segera digantikan generasi baru. Makin sedikit pejabat era SBY yang masih berada di berbagai kedirjenan dan kementerian. Itu membuka jalan dibongkarnya berbagai penghambat proyek energi, infrastruktur yang sengaja dihambat untuk kepentingan korupsi.
Kedua, merapikan kekuatan hukum-politik dan politik-hukum. Prioritas Presiden Jokowi kini adalah menggerakkan dan mendorong perubahan kultur kerja para bupati dan walikota sebagai penguasa de facto keuangan dan penggerak pembangunan.
Pendekatan politik-hukum dan hukum-politik mulai dilakukan dengan kerjasama antar aparat dan instansi. Jangkar penegakan hukum lewat KPK, Kejaksaan Agung  dan Polri tetap berjalan dengan berbagai institusi dikuatkan – sekaligus dibersihkan yang masih melakukan resistensi karena diangkat oleh rezim status quo SBY.
Pembersihan yang dikoordinasikan oleh badan intelejen yang bersetia kepada Presiden Jokowi terus merangsek kebobrokan para korupor dan pejabat publik di DPR (D), mantan menteri, gubernur, walikota, bupati, dirjen, dirut BUMN, dan sebagianya. Di DPR sebagai penguasa anggaran akan semakin banyak anggota DPR yang akan ditangkap dengan target kakap alias high profile members of House of Representatives (DPR).
Informasi didasarkan dan berasal dan dari dalam DPR sendiri dengan memanfaatkan persaingan antar partai untuk saling membongkar keburukan para anggota DPR sendiri. Strategi mengadu-domba sesama koruptor di DPR (D) dengan pendekatan intelejen dan hukum secara parallel menimbulkan reaksi tak terbayangkan.
Contoh penangkapan  Damayanti (PDIP), Sutan Bathoegana (Demokrat), pengasusan Papa Minta Saham Setya Novanto dan M. Riza Chalid, kini penangkapan Putu, semakin membuka lebar persaingan di dalam DPR yang gampang diendus. Masuknya Setya Novanto sebagai pendukung Presiden Jokowi membuat trio lucu Novanto, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon, bubar jalan dan mengendus mundur. Tak ada lagi teriakan dan omongan macam-macam yang mengandung pemakzulan. Tak ada.
Untuk menumpahkan kekesalan Fadli Zon dan DPR – dengan Komisi III hukumnya – mengobok-obok anak emas Presiden Jokowi: Ahok. Dengan bantuan kecil the Operators, dilakukan operasi senyap yang menghasilkan Kasus Tanah Cengkareng yang akan menyeret banyak orang. Kasus Cengkareng menutup kisruh dan akan menyeret para orang di lembaga legislatif – selain kasus lain yang akan menggiring para petinggi fraksi di DPR dan (D) DKI Jakarta. Sebelum jauh, Putu ditangkap KPK, untuk membungkam Komisi III yang terbukti beranggota koruptor: Putu. Komisi III tak pantas dan tidak memiliki legitimasi mengorek kasus hukum, mending membersihkan diri sendiri dulu.
Pun Presiden Jokowi mengangkat Jenderal Tito Karnavian untuk kepentingan jangka panjang stabilitas dan kontinuitas kebijakan di bidang hukum, keamanan dan ketertiban. Investasi keamanan dan ketertiban berkelanjutan sampai sebelum dan setelah pilpres 2019.
Dengan koordinasi antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri dalam rangka menangkap dan mengusik ketidakberesan masa lalu dan kini, jelas menimbulkan kegerahan Demokrat. Dalam kondisi politik tenang, prioritas tebang pilih di bidang hukum-politik dan politik-hukum dilakukan untuk meredam politik gaduh. Maka anasir kecil namun penting di pengadilan berupa mafia pengadilan dan Mahkamah Agung dibersihkan oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Pembersihan ini akan mengurangi para hakim curang yang menghambat penegakan hukum.
Tak salah maka hakim dan pengacara kasus kecil – namun penting sebagai peringatan – Saipul Jamil menjadi penting. Panitera dan staff MA pun ditelisik dan dicokok oleh KPK. Semua itu untuk memuluskan pengadilan yang akan menghukum lebih berat untuk acara dan pesta penangkapan para pencoleng yang bergentanyangan di DPR (D) dan berbagai instansi dan lembaga.
Penguatan koordinasi antar lembaga dan aparat seperti kepolisian, TNI, polsus, pengadilan dalam bentuk Satgas 115 menjadi model untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan koordinasi operasional teritorial dan intelejen terpadu, dengan fleksibilitas prioritas operasi dan TO-nya.
Ketiga, pemberantasan teroris dan narkoba. Terorisme dan narkoba menjadi priorita penting karena terorisme dan narkoba menjadi pintu masuk pencucian uang pula. Para teroris melakukan pemerasan kepada target operasi para bandar narkoba dan akhirnya mereka bekerjasama.
Untuk kepentingan politik dan merusak keamanan dan ketertiban para koruptor dan mafia pun berkepentingan untuk merusak kedamaian dengan membiayai semua hal yang bisa membuat ribut dan kisruh masyarakat. Maka tak mengherankan jika mafia Petral dan migas si Papa Minta Saham Muhammad Riza Chalid  disebut membiayai Obor Rakyat. Tujuannya jelas membuat kisruh.
Mengingat betapa strategisnya posisi mafia semacam Riza Chalid maka Presiden Jokowi dengan tegas melakukan pengikatan terhadap Setya Novanto dan membuat mafia nomor dua terbesar di Indonesia Riza Chalid tidak berani pulang dan ngumpet di Singapura dengan dokumen palsu, seperti yang dilakukan oleh Djoko S. Tjandra.
Kini Presiden Jokowi memrioritaskan pembongkaran bersatunya koruptor, bandar narkoba, dan teroris dengan berbagai cara seperti melakukan isolasi dan pembuatan penjara khusus narkoba, teroris, dan koruptor. Karena bercampurnya mereka mambahayakan negara. Kebijakan keras menghukum mati bandar dan pengedar narkoba, serta teroris tembak di tempat karena deradikalisasi sama sekali tak berguna karena ideologi teroris tak akan bisa berubah.
Kebijakan dan strategi tembak di tempat kepada terduga teroris akan tetap dilanjutkan dan tak usah menggubris kalangan DPR yang seperti bersimpati kepada teroris, bahkan minta teroris ditembak dengan peluru karet usulan si wani piro dari partai agama PKS Hidayat Nur Wahid.
Nah, itulah tiga prioritas kerja Presiden Jokowi di bidang politik, pembangunan, hukum, pemberantasan narkoba dan korupsi. Pelaksanaan kerja diyakini hanya akan menimbulkan riak-riak kecil penuh kebohongan yang membuat Presiden Jokowi berjalan dan mengarahkan strateginya dengan lenggang kangkung pasca hancurnya tri lucu DPR, Setya Novanto, Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Malahan kelucuan muncul Tuan Putri Fadli Zon memerbudak Diplomat RI. Betapa terhormatnya putri Fadli Zon yang berhasil menjadikan para diplomat RI sebagai jongos putri Fadli Zon, sangat memalukan.
Salam bahagia ala saya.
