Peta Politik Kekinian: 5 Arah Politik Presiden Jokowi, Dukungan Rakyat, Waspadai Kasus Dilma Rousseff

[caption caption="Mafia Migas dan Petral Muhammad Riza Chalid I Sumber Tribunnews.com"][/caption]

Peta politik kekinian tak banyak dipahami publik. Persaingan politik dan konsolidasi politik sebagian besar sesuai dengan keinginan the Operators dan Presiden Jokowi. PDIP dan Golkar yang terus bersaing di ring 1 Istana tak begitu banyak mendapatkan konsesi dari Presiden Jokowi. Taktik dan strategi Presiden Jokowi menggantung Golkar dan menjaga jarak dengan PDIP terbukti mampu meredam goyangan hingga melumpuhkan Golkar – meskipun menimbulkan riak di sana-sini. Lagi-lagi dukungan rakyat menguatkan Presiden Jokowi – meskipun Presiden Jokowi harus mewaspadai pelajaran dari kasus Dilma Roessef di Brazil.

Mari kita simak peta politik kekinian tentang posisi dan 5 arah politik Presiden Jokowi di tengah persaingan di Istana dan partai Golkar termasuk kasus Papa Minta Saham yang tampak memenjarakan Presiden Jokowi dan dampak lanjutan terkait sikap Presiden Jokowi dengan hati gembira ria riang girang suka-cita bahagia menari menyanyi tertawa terbahak menertawai jebakan Golkar terhadap Presiden Jokowi selamanya senantiasa.

Pertama, dukungan rakyat. Presiden Jokowi semestinya tidak menyia-nyiakan dukungan rakyat. Secara gamblang, naiknya Presiden Jokowi ke tampuk kekuasaan di Solo, Jakarta, dan Indonesia adalah karena dukungan rakyat. Partai hanyalah kendaraan politik. Karakter Presiden Jokowi mampu menarik partai dan rakyat: lobby tingkat tinggi dengan kepribadian santun namun tegas. Dukungan rakyat adalah roh dan kekuatan. Namun, opini publik terhadap baik dan buruk – yang selalu digambarkan akan membuatnya menjadi kebenaran

Kasus Dilma Roussef yang tengah menghadapi impeachment disebabkan oleh perselingkuhan politik-hukum antara Dilma dan bekas Presiden Lula yang diangkat menjadi Kepala Staf Pemerintahan – yang publik memahami sebagai upaya membuat kekebalan hukum terhadap Lula. Lula tengah menghadapi tuduhan korupsi justru ditolong oleg Rouseff. Rakyat dengan tegas menolak perselingkuhan politik dan menarik dukungan dan justru mendukung penjatuhan atas Dilma Rouseff – suatu keadaan yang tak terbayangkan tahun lalu – di tengah terpuruknya ekonomi Brazil akibat jatuhnya harga minyak dan pelemahan ekonomi Tiongkok.

Presiden Jokowi harus memahami dengan baik terkait dukungan rakyat dan persepsi publik terhadap tokoh tertentu. Berawal dari pemerintahan bersih, berteman dengan mafia dan koruptor jelas akan menghempaskan Presiden Jokowi.

Kedua, menggantung posisi Golkar di antara oposisi dan pendukung pemerintahan. Omongan plin-plan Ical alias Aburizal Bakrie terkait dukungan Golkar terhadap pemerintah hanya menunjukkan (1) betapa Presiden Jokowi hanya menggantung Golkar, karena (2) ketidaktegasan sikap Golkar sendiri yang plin-plan terutama Ical, (3) Presiden Jokowi sejatinya tidak memusingkan dukungan Golkar atau tidak karena porak-porandanya PPP dan keluarnya PAN, (4) telah membuat oposisi kehilangan ketajaman. Namun justru kondisi seperti ini menimbulkan ketidakpastian yang membuat Golkar galau.

Kini Golkar tengah melakukan maneuver dengan mengadu Setya Novanto sebagai posisi tawar kepada Presiden Jokowi. Sementara – jangankan Presiden Jokowi – rakyat yang paling bloon dan oon pun tidak menghendaki Ical yang miskin prestasi di Golkar. Presiden Jokowi menghendaki Ade Komaruddin sebagai Ketua Golkar dan merestui. Hal ini menimbulkan perlawanan sengit Ical dan Setya Novanto – bahkan Jusuf Kalla dan Agung Laksono pun berbalik mendukung Setya Novanto. Suatu strategi Presiden Jokowi yang brilian.

Ketiga, menggantung kasus Papa Minta Saham. Kasus Papa Minta Saham jelas membetot publik dan menekan Presiden Jokowi. Kasus yang melibatkan Setya Novanto dan mafia migas Muhammad Riza Chalid berpotensi menjadi batu sandungan berbahaya bagi kredibilitas Presiden Jokowi sendiri. Pernyataan Presidan Jokowi yang tidak mau menerima namanya disebut oleh Setya Novanto dan mafia migas Muhammad Riza Chalid justru menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi.

Bumerang pertama menghantam Presiden Jokowi adalah justru kasus Papa Minta Saham menjadi alat bagi Setya Novanto untuk adu tawar. Setya Novanto ingin membuktikan diri sebagai the mighty, unstoppable, and untouchable. Dengan dukungan kuat Golkar dan para kroninya termasuk Muhammad Riza Chalid – salah satu orang terkaya yang kekayaannya bersama kroninya mencapai ribuan triliun rupiah yang dikumpulkan dari 10 tahun paling mencolok lewat Petral plus 25 tahun perampokan kekayaan migas.

Kekuatan Setya Novanto ini tengah dijadikan belitan hukum yang menghantui Setya Novanto. Dalam hal ini posisi Setya Novanto dalam kasus Papa Minta Saham dalam pandangan Presiden Jokowi telah dimenangkan. Stigma kasus hukum dengan kaburnya Riza Chalid memiliki makna (1) mafia kabur dan kehilangan kekuatan, (2) Setya Novanto mendapatkan opini publik sebagai orang yang terlibat dalam kasus Papa Minta Saham.

Dalam politik tidak perlu kebenaran. Yang dibutuhkan dalam politik adalah gambaran atau kesan yang dibenarkan secara politik. Kasus penjatuhan Presiden Gus Dur adalah bukti nyata bahwa Presiden Gus Dur di-impeached secara politik oleh Amien Rais dan MPR dengan kesan koruptif yang dibangun akibat menerima dana hibah sebagai ulama dari Sultan Brunei.

Maka kesan sebagai pelibat dalam kasus Papa Minta Saham pada Riza Chalid dan Setya Novanto sudah cukup mengubur mimpi positif dan gambaran positif keduanya: kesan terlibat dalam Papa Minta Saham telah menghancurkan nama mereka. Opini publik ini telah membuat Setya Novanto dan Riza Chalid kehilangan kehormatan yang sejatinya bagi mereka adalah segala-galanya.

Bagi Setya Novanto, kondisi ini jelas merusak kedamaian dan kebahagiaan. Maka serangan balik pun dilakukan – yang ditangkal oleh the Operators tentu. Dalam posisi dikejar oleh Kejaksaan Agung, Setya Novanto memainkan kartunya sebagai orang terkuat di Indonesia. Sisi keberanian dan taktik Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid terbukti dengan jelas mampu menjadikan keseimbangan politik. Tawaran Golkar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi membuat Presiden Jokowi dianggap kehilangan keberanian untuk melanjutkan pertempuran: memenangi kasus Papa Minta Saham dengan skor 2-0, bukan 1-0 seperti sekarang.

Setya Novanto berhasil setengah dimundurkan dari Pimpinan DPR – sebuah aib kehormatan yang terkoyak, namun kunci kasus Papa Minta Saham Muhammad Riza Chalid pun mengatur strategi dengan cerdas kabur dan ngumpet di Singapura. Riza Chalid bergabung bersama buronan kasus Cessi Bank Bali Djoko S Tjandra – tempat Setya Novanto sebagai pentolan PT Era Giat Prima berkiprah. Klop.

Keempat, memertimbangkan reshuffle kabinet sebagai isu. Presiden Jokowi pun memainkan kartu politik reshuffle kabinet sebagai isu yang hot bagi para partai politik dengan mengurangi menteri dari kalangan professional. Reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi akan sangat mengejutkan karena teguran untuk tidak membuat gaduh. Isu reshuffle kabinet sangat menarik bagi parpol itu menjadi senjata tawar-menawar dan wacana cerdas. Parpol seperti PAN yang ngebet minta menteri pun selama setahun belum mendapatkan apapun. Maka Golkar selalu menjadi partai yang sangat menantikan reshuffle.

Namun, Presiden Jokowi justru menggantung Golkar – karena Presiden Jokowi – tidak mau dikibuli oleh Golkar dengan belajar dari 10 tahun SBY yang dikuasai oleh Golkar. Dalam posisi aneh, Ruhut Sitompoel masuk dalam bursa menteri. Catatan Ruhut sebagai orang yang bersih dan posisi Demokrat yang ambigu memungkinkan Ruhut masuk ke kabinet – suatu pemikiran liar di Ring 1 untuk mengalineasi SBY dan Demokrat dengan tokoh bersih Ruhut Sitompoel.

Terkait dengan Demokrat, pun Presiden Jokowi dan Istana tetap konsisten tidak menanggapi SBY – Johan Budi mendapatkan peringatan dari Presiden Jokowi ketika memberikan tanggapan kepada SBY, karena SBY tidak perlu ditanggapi sama sekali. Rakyat dan the Operators cukuplah memetakan sepak terjang dan komunikasi balasan kepada SBY lewat media sosial – tidak perlu Istana cawe-cawe soal SBY.

Penjagaan jarak Presiden Jokowi kepada SBY, Golkar, dan para partai adalah langkah tepat. Karena Presiden Jokowi berangkat dari pribadi yang bersih, jujur, dan berani. Merangkul Golkar terlalu cepat sebelum konsolidasi dan Ade Komaruddin menjadi Ketum Golkar adalah akan menjadi kesalahan fatal Presiden Jokowi. Merangkul SBY akan berarti Presiden Jokowi akan memetieskan kasus Bank Century yang telah melibatkan Boediono dan juga rezim SBY. Kasus memilih teman yang salah seperti kasus Dilma Rousseff menjadi catatan bagi Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi tidak mau dikendalikan oleh Golkar dan para partai lain. Ring 1 yang solid, kalangan TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, dan dukungan the Operators telah mampu meredam seluruh kisruh politik yang berlangsung. Itulah garis yang diambil Presiden Jokowi.

Kelima, strategi melawan teroris yang berafiliasi dengan bandar narkoba dan koruptor dan mafia. Kasus pendanaan ISIS yang melakukan serangan Bom Thamrin yang melibatkan pendanaan dari teroris menjadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melakukan pengetatan terhadap penjara yang digunakan transaksi narkoba dan pelatihan ideologi teroris.

Praktik afiliasi teroris, bandar narkoba, dan koruptor dan mafia sangat menjadi perhatian Presiden Jokowi. Maka aneka aliran dana teroris pun diendus. Para pesantren yang berjumlah 49 yang dinyatakan mengajarkan paham Islam radikal pun menjadi perhatian Presiden Jokowi. Para pesantren itu pun menjadi perhatian dan pantaun aparat keamanan.

PPATK pun diminta melakukan tindakan pro-aktif atas aliran dana teroris, koruptor, mafia dan bandar narkoba berikut antisipasi gerakan mereka. Penjara atau lapas menjadi salah satu perhatian yang harus dibenahi karena di tempat itulah para koruptor dan mafia, bandar narkoba dan teroris bersatu.

Kasus terpidana mati bandar narkoba Freedy Budiman yang ikut membiayai terorisme dan mendukung serangan ISIS sungguh menjadi tamparan. Pun keterlibatan koruptor pada serangan teroris melalui pencucian pendanaan uang melalui perusahaan pun patut diperhatikan. Karena para koruptor mendapatkan tekanan dari Presiden Jokowi, maka segala upaya akan dilakukan untuk melawan Presiden Jokowi: terorisme salah satunya.

Maka menjadi sangat beralasan bahwa Presiden Jokowi akan meningkatkan BNN sebagai lembaga setingkat menteri.Langkah tepat yang saling terkait yang sangat brilian. Penguatan ini akan efektif mendorong bukan hanya pemberantasan narkoba, tetapi juga terorisme dan korupsi. Terbukti banyak aparat dan pejabat korup yang rata-rata terlibat narkoba – dan berkecenderungan mendukung terorisme. ( Catatan bonus, setalah Bupati Ogan Ilir Nofi maka Kepala Daerah di sekitar Jakarta akan dicokok pula, tinggal tunggu waktu.)

Jadi, peta politik kekinian adalah Presiden Jokowi sepenuhnya melakukan tindakan yang tepat. Yang menjadi arahan adalah (1) Presiden Jokowi tidak mau kehilangan dukungan rakyat dan belajar dari Dilma Rouseff, dengan tidak memilih teman yang salah. Lalu Presiden Jokowi (2) menggantung posisi Golkar, (3) menggantung status hukum abadi Setya Novanto dan membuat Riza Chalid melakukan perlawanan di pengasingan, (4) menjadikan reshuffle kabinet sebagai isu bagi para partai politik Golkar dan PAN serta melakukan alineasi kepada SBY untuk mendukung poin 1, serta melakukan perlawanaan terhadap bersatunya teroris, bandar narkoba, dan mafia serta koruptor yang mengancam keamanan nasional Indonesia, yang relevan dengan peningkatan status BNN menjadi setingkat kementerian.

Bottom line-nya, Presiden Jokowi tak mau kehilangan dukungan rakyat dengan salah pilih teman seperti kasus Dilma Roussef yang dijauhi oleh rakyat. Kesalahan menjauhi dukungan rakyat akan membuat Presiden Jokowi akan jatuh. Maka lima arah politik Presiden Jokowi itu untuk sementara tepat dan diamini oleh the Operators. Demikian Ki Sabdopanditoratu.

Salam bahagia ala saya.