Pengaitan antara raja dan dewa adalah taktik politik paling jitu untuk (1) menakuti-nakuti rakyat sebagai bawahan, (2) memberikan status tertinggi kepada raja sebagai keturunan dewa atau Tuhan, (3) bertindak atas nama dewa atau Tuhan dalam memerintah dan menguasai rakyat, (4) mengelabuhi rakyat untuk kekuasaan dirinya.
Bangsa-bangsa lain di dunia pun memiliki pola serupa dalam memraktikkan politik dalam kekuasaan mereka. Bangsa Yunani, Romawi, Persia selalu menempatkan politik sebagai bagian dari keuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia dengan rakyat sebagai subyeknya. Maka dalam bahasa Inggris sampai saat ini rakyat di bawah kekuasaan raja disebut subject – yakni subyek kekuasaan politik raja.
Kebudayaan Jepang menempatkan kaisar sebagai keturunan Dewa Matahari – Ameterasu Kumikami. Dengan menggunakan dewa sebagai alasan legitimasi berkuasa, kaisar memiliki tempat yang tinggi di atas rakyat, bahkan sampai sekarang.
Praktik sejarah politik itu semakin berkembang dalam kebudayaan Yunani, ketika kekuasaan para raja berbenturan dengan kepentingan rakyat banyak. Pola dan taktik politik semakin berkembang dan menuntut adanya partisipasi publik. Rakyat yang semakin menyadari tentang kekuasaan akhirnya mendapatkan inspirasi dengan pemikiran mereka tentang kekuasaan dan politik.
Pertanyaan mendasar tentang tujuan kekuasaan raja dipertanyakan. Maka lahirlah prinsip hak untuk menempatkan kekuasaan raja untuk kepentingan publik. Muncullah tuntutan yang disebut: demokrasi. Bahwa kekuasaan itu diperuntukkan untuk rakyat dengan kekuasaan. Lebih lanjut lahirlah pemerintahan demokratis dengan konsep res publica yang bermetamorfose menjadi republic – kembali kepada rakyat.
Maka dalam memehami perkembangan politik, selalu dikaitkan dalam konteks politik (1) zaman kuno, (2) teokrasi alias agama, dan (3) modern. Ketiganya memiliki alur alasan yang sama dan mendasar dalam praktik politik yakni bahwa politik adalah kekuasaan yang dikaitkan dengan legitimasi dari kekuasaan absurd yang digunakan sebagai dalih oleh politikus untuk berkuasa.
Pada zaman kuno, para pelaku politik menggunakan Dewa atau Tuhan sebagai tameng keabsahan kekuasaan bagi diri penguasa politik seperti kaisar, raja, dan penguasa lainnya. Contohnya adalah penguasa politik Mesir Kuno yakni firaun, di Jepang kaisar, di Jogjakarta Sultan sebagai representasi model penggiringan kekuasaan atas nama Tuhan. Dalam praktik politik zaman kuno tidak ada partisipasi rakyat dalam menentukan kekuasan raja, kaisar atau penguasa. Rakyat hanya menjadi pengabdi dan melayani penguasa.
Politik pada zaman modern ditandai dengan perwakilan yang disebut demokrasi. Demokrasi menyaratkan rakyat atau individu memilih wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat berdasarkan ketentuan proporsional. Untuk memudahkan keterwakilan politik ini, maka dibentuklah partai politik. Partai politik memiliki tujuan untuk berkuasa.
Kekuasaan politik itu digunakan untuk membuat aneka peraturan yang diperuntukkan untuk kepentingan kekuasaan para penguasa. Politik digunakan untuk membangun kekuasaan, memertahankan kekuasaan, dan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan memergunakan kekuasan legislasi atau membuat peraturan berupa undang-undang.
Pada politik Islam, alias teokrasi, kekuasaan politik dikembalikan kepada kepentingan Tuhan. Dasar politik Islam bertujuan untuk kekuasaan dengan mengatasnamakan agama dan perintah Allah SWT untuk tujuan kemaslahatan masyarakat. Konsep politik Islam sepenuhnya bertujuan untuk mengamankan kepentingan agama dan masyarakat berdasarkan perintah Allah.
Maka dalam politik Islam modern lahirlah partai politik berbasis agama Islam, seperti partai agama PKS, misalnya di Indonesia. AKP di Turki dengan azas Islam. Di Palestina – yang belum berbentuk negara – ada partai politik Hamas sebagai kepanjangan dari ideologi Islam radikal Ikhawanul Muslimin di Mesir – yang sudah dilarang dan dilabeli sebagai organisasi teroris di Mesir. Partai agama PKS dan AKP di Turki adalah kepanjangan dari ideologi wahabiah dan Ikhawanul Muslimin selain yang ada di Mesir.
