[caption caption="Dialog Presiden Jokowi dengan Kompasianers I Dok Agus Istana Kepresidenan"][/caption]
Mafia Pelabuhan Tanjung Priok dibongkar oleh Polda Metro Jaya atas perintah Presiden Jokowi. Kasus dwelling time membuka borok para pejabat setingkat dirjen yang memang resisten. Pun dwelling time membuka borok mafia pelabuhan yang menghambat kegiatan ekspor-impor barang. . Mari kita tengok mafia pelabuhan dan resistensi para dirjen yang menghambat kinerja Presiden Jokowi dengan hati gembira ria suka cita senang sentosa bahagia riang pesta pora senantiasa selamanya.
Pada saat pertemuan dengan Presiden Jokowi, penulis menyampaikan kepada Teten Masduki, bahwa para dirjen dan pejabat eselon yang menghambat kinerja Presiden Jokowi. Teten Masduki dengan gempita menyatakan, belum ada tanda resistensi. Bagi penulis, yang sangat paham bobroknya birokrasi, kunci lancarnya pekerjaan adalah para dirjen di berbagai kementerian dan lembaga.
Tak lebih dari dua bulan, apa yang disampaikan penulis terbukti. Ketika Presiden Jokowi meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, ditemukan leletnya dwelling time bongkar muat barang. Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya – sekaligus menunjukkan bahwa ada resistensi para dirjen untuk bekerja di bawah pemerintahan baru. Dwelling time terjadi akibat kebiasaan korup. Dirjen perdagangan dan juga perhubungan yang terkait dengan urusan bongkar-muat dan penyalahgunaan area kontainer yang menjadi gudang penyimpanan barang swasta memetik upah pungut liar korupsi bernilai miliaran rupiah per hari.
Dwelling time ini menjadi salah satu contoh resistensi para pejabat setingkat dirjen untuk bekerja secara benar. Kompasianer itu pun menyampaikan kembali ketika mendapatkan kesempatan memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Bahwa para menteri mendapatkan hambatan melakukan pekerjaan mereka karena para dirjen di bawah mereka tidak mau kooperatif dan masih menganggap atasan mereka adalah SBY yang mengangkat mereka.
Kegagalan menaklukkan para dirjen yang harusnya loyal kepada pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK akan menjadi hambatan utama pelaksanaan pekerjaan Jokowi-JK. Masalah utama yang dihadapi oleh Presiden Jokowi adalah sikap korup yang sudah mendarah daging. Kursi dirjen adalah kunci kekayaan dan kenikmatan memetik kepentingan. Yang terjadi adalah posisi dirjen adalah pohon uang. Sikap korup para dirjen itu diperparah lagi dengan peran DPR yang ingin menempatkan diri sebagai ‘dewa’ dan ‘pengatur’ keputusan Presiden Jokowi.
Menanggapi hal ini Presiden Jokowi tidak akan tunduk terhadap keinginan para anggota DPR untuk melestarikan status quo. Maka, pola baru pengangkatan para dirjen di berbagai departemen danlembaga serta organisasi pemerintahan dan juga birokrasi perlu segera dilakukan. Presiden Jokowi harus mampu memutus mata rantai para pejabat eselon 1 dan para dirjen – secara selektif – agar kinerja kabinet lebih meningkat.
Kasus terhambatnya pembangunan jalan tol Pemalang – Semarang menjadi contoh betapa konsesi pembangunan jalan dan proyek menjadi alat jual beli dan diperdagangkan ke sana ke mari. Pemilik konsesi yang tidak memiliki itikad baik membangun menggunakan ha katas proyek itu sebagai jualan dan proyek ubyang-ubyung gaya-gayaan untuk mengeruk keuntungan. Menteri PU mencabut konsesi pembangunan jalan tol tersebut.
Kesabaran Presiden Jokowi untuk tak segera melakukan reshuffle kabinet – karena memberi kesempatan untuk bekerja kepada para menteri – patut mendapatkan dukungan. Desakan para parpol – termasuk PDIP – agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet hanyalah keinginan yang didasari oleh kemauan untuk mendapatkan jabatan. Untuk itu, jauh-jauh hari Ki Sabdopanditoratu menyampaikan bahwa reshuffle kabinet tak akan segera dilakukan. (Sehabis Lebaran pun reshuffle kabinet belum akan segera dilakukan. Reshuffle kabinet akan dilakukan ketika usia kabinet sekitar 1 tahun lebih. Bagaimana mungkin mengukur kinerja para menteri yang anggarannya baru turun pada bulan Juli 2015 ini.)
Nah, dengan terbongkarnya mafia di pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan peran para dirjen dan pejabat eselon satu yang sangat berperan dalam menghambat kinerja di berbagai departemen dan lembaga. Jadi, kaitan antara resistensi para pejabat yang diangkat oleh SBY dan pejabat eselon satu, masih menaggap dan loyal kepada rezim lama. Itu tantangan bagi Presiden Jokowi. Ganti pejabat dan dirjen yang menghambat kinerja – meskipun terbentur peraturan yang dikeluarkan DPR dan SBY – dengan berbagai cara, kalau perlu ubah peraturan yang menyebutkan masa kerja harus minimal dua tahun baru dapat dicopot.
Salam bahagia ala saya.
