Mohon tunggu...
Ninoy N Karundeng
Ninoy N Karundeng Mohon Tunggu... Operator - Seorang penulis yang menulis untuk kehidupan manusia yang lebih baik.

Wakil Presiden Penyair Indonesia. Filsuf penemu konsep "I am the mother of words - Saya Induk Kata-kata". Membantu memahami kehidupan dengan sederhana untuk kebahagian manusia ...

Selanjutnya

Tutup

Politik

Prabowo Siap Rebut Sipadan-Ligitan, Terkait Kasus Sabah

3 Maret 2013   02:05 Diperbarui: 24 Juni 2015   17:25 17316
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Insiden di Sabah yang menewaskan 14 orang warga Kesultanan Sulu yang dibunuh oleh Pemerintah Malaysia sungguh merupakan tindakan tegas. Malaysia secara sepihak meng-klaim Sabah sebagai wilayahnya walapun sesungguhnya Sabah di pulau Borneo / Kalimantan adalah wilayah Kesultanan Sulu yang sebagian diambil alih oleh Filipina dan Malaysia atas perjanjian dengan Inggris.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak secara tegas menindak para pejuang Sulu yang menuntut hak atas tanah Sabah yang merupakan wilayah sah Kesultanan Sulu. Secara hukum memang Sabah adalah wilayah Kesultanan Sulu. Pemerintahan Presiden Benigno Aquino III pun memerintahkan para pejuang Sulu untuk segera menyerah - ini terkait dengan sentiment keagamaan dan bahasa yang kental di Manila, sekedar informasi Kesultanan Sulu beragama Islam dan berbahasa Melayu. Seharusnya Aquino mendukung perjuangan warga Sulu untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Kasus dan insiden di Sabah ini menunjukkan bahwa tanah adalah harga diri bangsa Sulu, bangsa Melayu. Seharusnya Indonesia meniru mereka warga Sulu untuk menjunjung kehormatan terkait hilangnya Sipadan-Ligitan dari peta wilayah NKRI.

Malaysia dan juga Singapura sangat bernafsu meluaskan wilayahnya dan secara langsung mengurangi wilayah Indonesia. Malaysia menggeser patok batas negara di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sejauh puluhan kilometer. Malaysia juga merampas Sipadan dan Ligitan yang berakibat Malaysia akan menguasai Perairan Ambalat yang kaya minyak.

Selain itu, ketidaktegasan hukum dan pemerintah yang tidak peduli kepada wilayah negara telah mengurangi wilayah Indonesia. Seperti juga hilangnya pulau Berhala di Selat Malaka adalah konspirasi dan tindakan menjual negara yang mengakibatkan Indonesia kehilangan wilayah ribuan mil laut! Presiden SBY seharusnya mencontoh tindakan tegas pihak-pihak yang telah merugikan dan mengusik hati dan kehormatan bangsa.

Di tengah kegalauan itu, Indonesia harus belajar memiliki pemimpin seperti Perdana Menteri Malaysia yang tegas meskipun salah. Tetap membela dan memertahankan Sabah sebagai wilayah Malaysia meski dunia tahu bahwa Sabah adalah wllayah Kesultanan Sulu - yang terpecah dan dikuasai oleh Filipina dan Malaysia.

Menjelang 2014 hanya Prabowo Subiyanto yang akan berani merebut Ambalat dan Sipadan-Ligitan secara militer dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia Jilid II demi menjaga kehormatan diri. Setelah jatuhnya Sipadan-Ligitan, tentu garis sepadan pantai bergeser dan Malaysia mendapatkan konsesi berdasarkan Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi kedua negara. Maka secara otomatis Indonesia akan kehilangan Ambalat - sementara menjadi status quo.

Demikian pula hanya Prabowo Subiyanto - seperti disampaikan kepada penulis - bahwa daerah perbatasan dan wilayah yang berbatasan sengan Malaysia akan dibangun untuk mencegah penyusupan dan pergeseran wilayah NKRI. Sudah saatnya Prabowo diberi kesempatan untuk membuktikan kewiraannya sebagai mantan kombatan militer - bukan seperti SBY yang lembek tukang bawa map sebagai ajudan Soeharto.

Jadi, sementara ini hanya Prabowo yang akan berani dan mampu bertindak melawan Malaysia dan Singapura, seperti ketegasan yang ditunjukkan oleh PM Malaysia Tun Najib Razak memertahankan wilayah Sabah sebagai wilayah Malaysia- meski sesungguhnya Sabah adalah wilayah Kesultanan Sulu.

Salam bahagia ala saya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun