Awal tahun 2012 selepas Kongres PSSI Solo saya mengungkapkan tentang dampak pembiaran bergulirnya dua kompetisi oleh Polri. PSSI sejak awal bertindak tidak tegas menghadapi tingkah laku para pengurus dan Pengprov PSSI yang melakukan pembangkangan. Bentuk dari pembangkangan tersebut adalah dibentuknya KPSI. Awal dan sebab dari pemberontakan itu adalah adanya PT. Liga Indonesia yang akan diaudit. Ketakutan itu menimbulkan perlawanan dari para pengurus sepakbola yang gerah dengan kemungkinan adanya upaya audit. Audit pun sampai sekarang belum pernah dilaksanakan oleh PSSI.
Akibatnya, selanjutnya di Indonesia berlangsung dua kompetisi IPL yang di bawah kendali PSSI dan ISL di bawah organisasi renegade KPSI. Tahun 2012 untuk kali pertama Indonesia menghasilkan juara kompetisi Semen Padang (IPL) dan Sriwijaya FC (ISL). Dualisme ini menyulitkan kepersertaan Indonesia dalam mengikuti Liga Champions Asia. Dualisme ini menyebabkan pula kekecewaan bagi para juara liga baik dari IPL maupun ISL.
Puncak pembangkangan tersebut adalah Kongres KPSI yang mengangkat La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI versi KPSI. KPSI memecat Djohar Arifin Husin yang Ketum PSSI sah yang diakui oleh FIFA. PSSI pun memecat empat Exco PSSI termasuk La Nyalla Mattalitti. Selain itu dalam rangka memecahkan persoalan itu, PSSI sesuai petunjuk FIFA berusaha mengajak klub-klub ISL untuk kembali berada di bawah organisasi PSSI, baik sebelum maupun sesudah MoU Kualalumpur yang dimediasi oleh FIFA dan AFC.
Inti dari MoU dipelintir oleh KPSI. KPSI menganggap MoU adalah bukti pengakuan FIFA dan AFC pada KPSI dan delegitimasi KPSI terhadap PSSI berhasil. KPSI merasa di atas angin. Butir-butir kesepakatan yang sebenarnya merujuk pada rekonsialisasi antara KPSI dan PSSI dan juga penyatuan liga di bawah kendali PSSI tidak diindahkan. Puncak tindakan KPSI adalah membentuk Timnas Tandingan versi KPSI yang diproyeksikan untuk Piala AFF dan Piala Asia. Hasilnya Timnas KPSI ditolak AFF. Namun KPSI tetap jalan terus dengan memersiapkan Timnas Piala Asia.
Langkah dan tindakan KPSI dengan menyandera pemain telah memermalukan Indonesia dengan prestasi di PPD 2014 Brasil dengan Indonesia digunduli Bahrain 10-0. Larangan lainnya adalah para pemain ISL dilarang memerkuat Timnas Indonesia untuk Piala AFF. Hasilnya Indonesia tersingkir secara tragis oleh Malaysia dan gagal masuk ke Semifinal Piala Asia. Kini untuk Piala Asia pun KPSI melarang pemain untuk berpartisipasi membela Timnas Indonesia.
Langkah KPSI sejak awal sampai saat ini menunjukkan tingkah laku sebagai pemberontak terhadap PSSI. Meskipun KPSI menyampaikan puluhan dalil dan pembenaran, namun legitimasi sesungguhnya tetap ada pada PSSI. Mediasi AFC dan FIFA untuk menggelar kongres pada akhir tahun 2012 disikapi oleh PSSI dan KPSI dengan menggelar kongres masing-masing. PSSI Kongres Palangkaraya di Lobby Hotel, KPSI Kongres di Hotel beneran. Hasil dua kongres itu tentu saja mengecewakan AFC dan FIFA. Indonesia terancam sanksi FIFA. Namun, lagi-lagi Indonesia selamat dan diberi kesempatan lagi untuk menyelesaikan konflik internal.
Sementara ini tidak ada tanda-tanda KPSI akan melunak dan kembali ke induk organisasi PSSI. KPSI dengan liga ISL-nya memersiapkan diri dengan sangat baik. Walaupun dampak dari dualisme kompetisi menghantam klub ISL dan IPL, namun KPSI tetap jalan dengan semangatnya mendorong berlangsungnya kompetisi ISL. Publik pun tidak peduli dengan ISL dan IPL dan legalitasnya.
Yang paling dirugikan dengan adanya konflik ini sebenarnya adalah pemain sepakbola dan sepakbola Indonesia. Para pemain sepakbola yang menggantungkan hidup dari sepakbola terganggu akibat morat-maritnya kondisi keuangan IPL dan ISL akibat sponsor tidak fokus. Gaji pemain tersendat dan bahkan akibat paling buruk sampai menimbulkan kematian seorang pemain sepakbola asing Diego Mendieta yang gajinya tidak dibayarkan sampai meninggal dunia. Memalukan dan memrihatinkan dunia sepakbola Indonesia. Akibatnya Persis Solo dilarang ikut kompertisi.
Kondisi yang memrihatinkan ini mulai menemukan pembelaan dari KOI dan KONI serta pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Task Force sepengetahuan FIFA dan AFC. Dugaan Indonesia akan disuspended dan dikenai sanksi oleh FIFA dalam pertemuan FIFA di Tokyo tidak terbukti dan masih memberi kesempatan kepada Indonesia atau PSSI untuk menyelesaikan dualisme kompetisi di Indonesia sampai tiga bulan mendatang.
Di tengah upaya itu, tiba-tiba muncul larangan oleh Polri untuk menyelenggarakan kompetisi ISL. Jika secara konsisten larangan ini ditetapkan, maka hal ini merupakan tanda bagi kehadiran hanya satu kompetisi sepakbola di Indonesia. Namun, bukan tidak mungkin larangan itu akan dicabut dengan adanya lobi-lobi dan dipenuhinya persyaratan yang dilakukan oleh KPSI.
Larangan dan tidak keluarnya rekomendasi kompetisi ISL (jika diterapkan secara permanen) akan menjadi salah satu pintu bagi rekonsialisasi walaupun jelas sangat merugikan bagi klub-klub ISL dan para pemain ISL. Dengan tidak adanya kompetisi ISL banyak sekali pemain sepakbola akan menjadi pemain tarkam (antar kampung) demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerugian bagi sepakbola Indonesia adalah iklim kompetisi sebagai persiapan untuk kompetisi internasional tergangggu.
