Suasana politik pasca pengepungan gedung KPK - yang sudah coba dinetralisir oleh Marzuki Alie, Sang Juru Bicara DPR dengan membenarkan pengepungan oleh Polri - sungguh semakin menekan SBY. Hawa politik memanas. Janji presiden untuk berbicara pada hari Senin, esok, rupanya tidak meredakan suasana politik yang menggugat SBY sebagai presiden untuk cepat bertindak.
Sebelum pukul 16:00, di Jakarta ada demo, di media social internet seperti Twitter dan Facebook dan aneka blog keroyokan, termasuk Kompasiana, tuntutan agar SBY bersikap. Keadaan ini tentu tidak lepas dari pengamatan para sekondan dan teman-teman dan pembantu SBY.
Suasana ketidakpercayaan dan tuntutan yang besar dari rakyat itu jika dibiarkan akan mengarah pada ketidakjelasan. Maka, sesuai dengan tebakan Ki Sabdopanditoratu, Sudi Silalahi menyampaikan hal yang sama dengan omongan Ki Sabdopanditoratu. KPK dan Polri disuruh bekerjasama.
Nah, Presiden ternyata tidak mengetahui gerakan dan tindakan oleh Polri yang mengepung gedung KPK. Ini sungguh aneh. Sudi Silalahi pada hari pengepungan, Jum'at malam itu telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menarik pasukan dan petugas Polri dari gedung KPK. Presiden dan arsitek pengalihan masalah - mengalihkan energi untuk mengorek korupsi di tubuh Polri - ke persoalan Novel Baswedan rupanya sama sekali tidak sesuai dengan scenario seperti kasus Susno Duadji.
Artinya, Polri menyimpan kasus-kasus sebagai senjata untuk menyerang balik internal Polri yang berani membongkar kasus yang melibatkan anggota Polri. Susno Duadji yang orang ketiga di lingkungan Polri dijerat dengan kasus Pemilu 2004 di Jawa Barat. Nah, Polri ingin menggunakan kasus ini untuk melemahkan KPK dan sekaligus menyelamatkan institusi Polri. Polri bekerjasama dengan DPR, sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan Marzuki Alie yang mendukung pengepungan oleh Polri.
Namun, scenario ternyata berbeda dengan perkembangan politik dan keamanan. Masalah pelemahan KPK yang mendapat tentangan dari rakyat dan tokoh masyarakat, LSM, akademisi putih, wartawan, budayawan, agamawan dan rakyat, ditambah diamnya SBY soal Revisi UU KPK, menyebabkan rakyat menganggap SBY mendukung pelemahan KPK. Ditambah diamnya SBY sejak Sabtu dinihari tanpa mengeluarkan pernyataan semakin membuat rakyat dan khalayak luas menuding SBY setuju dan memihak pada Polri, artinya tidak mendukung pemberantasan korupsi.
Kesalahan skenario dan plan A dan plan B pelemahan KPK tidak berjalan, maka kepanikan melanda Polri dan imbasnya presiden. Kriminalisasi yang sedang dibangun oleh Polri pun tidak akan berjalan mulus, karena counter attack terhadap Polri juga akan kencang. Terbukti keluarga korban kasus Novel Baswedan tidak pernah melakukan pengaduan - walaupun delik criminal kejahatan penganiayaan bukan delik aduan. Ini semakin membuktikan adanya upaya kriminalisasi. Dan, rakyat sudah telanjur menangkap adanya upaya kotor pelemahan KPK, satu melalui revisi UU KPK dan satunya dipicu kasus pengepungan gedung KPK oleh Polri.
Itulah sebabnya, Presiden SBY mengutus Sudi Silalahi dalam masa tunggu 24 jam sampai hari Senin, untuk meredakan suasana dan menghibur rakyat. Ini bukti tekanan politik demikian besar terhadap kasus ini, sehingga secara tersirat Sudi Silalahi menyebutkan pula: SBY mengambil alih masalah ini!
