Publik tak memahami hal yang sebenarnya tengah berlangsung terkait penundaan pengumuman kabinet Jokowi. Politik tak mengajarkan hanya menang dan kalah. Politik mengajarkan tentang kompromi. Dan terpenting, politik mengajarkan kepentingan. Peta politik Indonesia lima tahun ke depan tergambarkan lewat kegamangan Jokowi dalam menentukan kabinet. Reaksi terhadap penundaan penentuan kabinet Jokowi datang beragam. Justru dari reaksi itu publik harus cerdas membaca arah strategi politik yang diinginkan dan dijalankan oleh Jokowi. Mari kita lihat strategi politik Jokowi agar bisa dipahami dengan gembira ria.
Ketakutan dan tuduhan publik yang dimotori oleh Fadli Zon bahwa Jokowi akan menjadi boneka Mega tak terbukti. Jokowi adalah orang yang tegas, trengginas dan tegaan. Selain itu, Jokowi juga menjadi politisi licin yang penuh trik dalam menjalankan berbagai langkah politiknya. Jokowi menerapkan politik ‘seolah-olah bukan memraktekkan laku politik', seolah Jokowi bukan politikus. Realita politik dihadapi Jokowi dengan berbagai strategi politik yang lihai.
Pertama, strategi politik seolah tak butuh. Sejak didorong oleh publik akan pencalonannya sebagai presiden dua tahun lalu, Jokowi selalu menyebut ‘copras-capres' seolah tidak butuh dicalonkan menjadi presiden. Tingkah laku Jokowi yang jual mahal seperti ini memang strategi Jokowi yang tahu ‘serangan akan muncul' dari pesaing yang kebetulan orang yang membantu Jokowi naik menjadi Gubernur DKI Jakarta; Prabowo.
Jokowi menampilkan di muka publik seolah tak butuh dicalonkan. Taktik ini mengena karena menimbulkan teka-teki. Akibatnya justru popularitasnya meroket dan tak tertandingi sampai pilpres berlangsung. Hasilnya Jokowi memenangi pilpres. Setelah memenangi pilpres, Jokowi memiliki strategi lainnya untuk menjalankan pemerintahan minoritasnya.
Kedua, strategi politik bersandar kepada kekuatan rakyat dan media. Menyadari kekuatan DPR/MPR di bawah kubu Prabowo, Jokowi melakukan politik bersandar pada kekuatan rakyat. Belajar dari kasus ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI yang hanya didukung oleh 17% DPRD, Jokowi menyandarkan program kerja pro rakyat yang diserahkan kepada penilaian media dan rakyat.
Untuk membuktikan kekuatan dukungan itu, Jokowi menggelar Syukuran Rakyat dengan diarak dari Bunderan HI sampai ke Istana Negara. Jokowi pun membuka Istana Negara untuk rakyat. Akibatnya, Jokowi banjir dukungan yang sangat fenomenal. Jokowi tampak didukung dan dicintai oleh rakyat. Ini merupakan kekuatan dan unjuk kekuatan kepada kawan dan rival Jokowi baik internal maupun eksternal partai. Rakyat dan media menyambut positif strategi politik Jokowi.
Di luar itu, kekuatan Jokowi yang didukung oleh rakyat membuat DPR/MPR meradang. Adalah Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Hidayat Nur Wahid yang berkomentar miring terkait pembentukan kabinet Jokowi dan arak-arakan syukuran. Fahri dan Fadli gusar dengan penundaan pengumuman kabinet dan euphoria terhadap kemenangan Jokowi. Hidayat Nur Wahid menuntut pertanggungjawaban Rp 700,000,000 akibat batalnya pengumuman pembentukan kabinet Jokowi di Tanjung Priok.
Ketiga, menyesuaikan strategi devide et impera menjadi serangan frontal. Mendapatkan angin dan sambutan serta dukungan positif dari rakyat, Jokowi mengubah strategi politiknya. Pada awalnya Jokowi akan berkompromi dengan mafia - dengan memasukkan nama-nama bermasalah untuk mengadu domba sesama mafia. Jokowi memecah konsentrasi mafia yang saling bersaing dengan melakukan tebang pilih: beberapa dipelihara, sebagian disikat habis dalam konsep devide et impera.
Kini, dengan kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Jokowi, Jokowi tampil menjadi kekuatan yang tegas. Ketegasan pertama adalah menyingkirkan para mafia yang sebenarnya akan dijadikan ‘good guys' dalam memerangi dan mengadu domba mafia. Jokowi dengan cepat mengubah devide et impera ditambah dengan serangan frontal.
Jokowi menyingkirkan para anggota mafia dengan cara meminjam tangan KPK dan PPATK. Jelas Mega meradang, dan langsung mengadakan rapat rahasia. Pun para partai politik pendukung demikian pula yakni tiarap dan berdiam. Cak Imin dari PKB bahkan mundur sebelum ditunjuk. Tak tanggung-tanggung 20% atau 8 dari 40 orang calon menteri bermasalah. Tak mungkin Jokowi tak mengetahui. Namun, bukan Jokowi kalau tidak menghitung risiko politik. Maka selama masa transisi, Jokowi diam dan menunggu untuk bereaksi secara tepat. Ketika kekuatan telah di tangan, Jokowi bertindak.
Keempat, menyadari kekuatannya, Jokowi mengirimkan pesan percaya diri kepada kawan dan lawan. Hari kedua dan ketiga, Jokowi benar-benar merangkul petinggi militer tiga angkatan plus kepolisian dan kepala BIN - wujud kekuatan riil di Indonesia selain Presiden Jokowi. Panglima TNI Moeldoko - calon presiden 2019 - pun berdiri di belakang Jokowi. Maka para mafia yang sebenarnya ‘diakomodasi' disingkirkan secara tragis. Ingat, politik harus menerapkan kompromi untuk mencapai tujuan bersama: kekuasaan.
