Maka langkah-langkah strategis-politis dengan masih menggunakan gaya politik demokrasi urakan dengan merebut seluruh kelengkapan dan pimpinan DPR dan MPR. Tak disangka perlawanan di DPR dan MPR melahirkan DPR Tandingan. Deadlock terjadi. Koalisi Prabowo tetap merasa menang. Koalisi Prabowo tetap merasa di atas angin. Namun senyatanya Jokowi melakukan penguatan politik dengan merangkul TNI, Polri, KPK, BIN, Kejagung dan menguasai kekuasaan secara nyata. Bargaining position pun dilakukan dengan merusak kestabilan parpol PPP dan Golkar. Di ranah hukum dilakukan penegakan hukum-politik dan politik-hukum dengan menyasar koalisi Prabowo.
Banyak kasus besar diangkat (1) Century dengan Boediono dan SBY dan Hambalang ke Ibas, (2) lumpur Lapindo diarahkan untuk melumpuhkan Ical secara ekonomi dan politik dan hukum, (3) kasus HAM Munir yang diarahkan ke Om Hendropriyono yang sebenarnya menyasar ke Prabowo, (4) kasus BLBI, (5) kasus kejahatan perbankan seperti Bumi Resources dan Asian Agri yang terkait Ical, (6) kasus mafia migas dengan menangkap KH Fuad Amin Imron, (7) serta kasus mafia migas dan mafia haji yang melibatkan banyak pihak di DPR. Dengan pengangkatan kasus ini membuat DPR melakukan kompromi dan pecah.
Konsolidasi kekuasaan dan strategi Jokowi menghancurkan kisah demokrasi urakan. Bahkan rencana pemakzulan Jokowi yang disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo pun dipastikan gagal total meskipun Ical berusaha memenuhinya dengan Pilkada Langsung yang diyakini akan menjadi alat pembangkangan publik ketika para kepala daerah dikuasai oleh koalisi Prabowo. Skenario yang disampaikan oleh Nurdin Halid merupakan rangkaian upaya strategi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Itulah sebabnya koalisi Prabowo berupaya keras - yang akhirnya rontok oleh strategi Jokowi melakukan konsolidasi kekuasaan dan melakukan ancaman hukum kepada DPR dan koalisi Prabowo yang dibuktikan - dan dengan gayanya tampak akan mampu secara solid menjungkalkan Jokowi dengan berbagai pernyataan yang merendahkan Jokowi yang disampaikan oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Ical dan bahkan Ibas. Keyakinan itu runtuh setelah Ical memecah-belah Golkar dengan Nurdin Halid dan Aziz Syamsuddin terkait Perppu Pilkada yang ditolak oleh Ical - yang belakangan setuju dan menyalahkan SBY.
Namun, fenomena Prabowo telah melahirkan politikus penganut Demokrasi urakan dalam diri Adian Napitupulu, Effendi Simbolon - yang diam setelah ditegur Mega dan menyadari terlarut dalam politik dan keyakinan koalisi Prabowo bahwa Jokowi akan jatuh sehingga Effendi mengambil posisi menyeberang - Fahri Hamzah, Fadli Zon, Hashim, Nurul Arifin, Tantowi Yahya, Amien Rais, Idrus Marham dan tentu Mahfud MD dan Ical serta SBY.
Jadi gagal menjungkalkan Jokowi, koalisi Prabowo yang rontok telah menorehkan sejarah berupa lahirnya tokoh politik dalam gaya demokrasi urakan di Indonesia.
Salam bahagia ala saya.
