Ical alias Aburizal Bakrie dipastikan akan mengakhiri kiprah politiknya di koalisi Prabowo. Kasus Lumpur Lapindo yang membelit menjadi kartu mati bagi Ical. Strategi politik yang sudah disampaikan oleh Ki Sabdopanditoratu benar-benar dieksekusi oleh Jokowi tanpa ragu. Langkah taktis tarik ulur menekan dan melepaskan oleh Jokowi terkait dengan strategi menyerang Ical dan koalisi Prabowo sangat efektif. Bagaimana stretegi Jokowi tersebut dengan tajam menghantam dan mengakhiri kiprah Ical dan sekaligus merontokkan koalisi Prabowo? Mari kita telaah strategi akhir kiprah Ical dalam politik di Golkar dan peran Jusuf Kalla dalam mengempesi Golkar dengan hati riang gembira senang bahagia sentosa ria.
Aburizal Bakrie, bekas orang terkaya Indonesia namun karena bermain dengan pajak dan tidak diridhoi Allah SWT, ternyata bertekuk lutut hanya dengan Rp 871 miliar. Penalangan uang agar Lapindo melunasi hutang kepada korban semburan Lumpur Lapindo diarsiteki oleh Jusuf Kalla. Lontaran pernyataan Jokowi dan Jusuf Kalla serta para menteri yang saling bersahutan memicu reaksi masyarakat dan LSM. Hasilnya Ical terpojok.
Kebangkrutan usaha Ical yang salah langkah mendukung Prabowo - dan dengan niatan untuk mendukung Hashim untuk menjungkalkan Jokowi - merupakan blunder terbesar Ical. Prabowo yang jika menang akan dijadikan sandaran ternyata juga gagal total dan juga mengalami resesi usaha. Maka Ical gagal mendapatkan pinjaman uang dan potensi proyek dari Presiden Prabowo - menurut si koruptor Muhammad Taufik. Kegagalan menghambat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta merupakan salah satu contoh kegagalan koalisi Prabowo menunjukkan eksistensinya. Apalagi berhadapan dengan Jokowi-JK.
Ancaman Presiden Jokowi sebelumnya untuk Ical agar segera membayar hutang Lumpur Lapindo memicu tekanan rakyat dan korban Lumpur Lapindo hanyalah picuan untuk menarik sumbu perhatian dan tekanan. Tekanan itu mengena. Ical panik dan merasa dipermalukan - sedikit masih punya tersisa. Di tengah kondisi tertekan itu, strategi Jokowi merusak Golkar dilancarkan. Munas IX Golkar di Bali menjadi pemicu Ical untuk berkompromi dengan Agung Laksono. Golkar distatus quo-kan yang artinya dilemahkan. Dua kubu Ical dan Agung melemahkan Golkar sebagai poros utama koalisi Prabowo.
(Dukungan Ical kepada Prabowo selama pilpres dan setelah pilpres lebih banyak didasari upaya untuk menyelamatkan bisnis Ical - harga saham perusahaan Ical harganya cuma gocap rupiah. Pun dengan upaya menguasai kepala daerah dengan Pilkada DPRD bertujuan menggerakkan ekonomi dan kekuatan perusahaan Ical dengan uang ‘down payment' untuk bekerja. Bahkan saking ilusif dan delusifnya Ical memercayai kekuatan Presiden Jokowi yang akan rontok paling lambat Oktober 2015. Itulah sebabnya Ical pernah mengusulkan kepada Agung Laksono untuk memilih Ketum Golkar pada Oktober 2015 meskipun Munas diselenggarakan Desember 2014.)
Suatu skenario berkuasa karena berdasarkan rancangan makar yang telah didengungkan oleh Hashim Djojohadikusumo semakin jauh dari kenyataan. Ical kehilangan arah dan akal sehat. Kondisi ini diperparah dengan kekuatan Agung Laksono dan AMPG.
Lengkap sudah tekanan terhadap Ical yakni (1) dikejar hutang, (2) kebangkrutan usaha dengan saham senilai Rp gocap, (3) Golkar digoyang oleh kadernya dengan motor Jusuf Kalla, (4) tekanan Prabowo dan Demokrat untuk tetap memimpin Golkar, demi untuk menekan Jokowi agar kasus Century dan Hambalang serta pelanggaran HAM di-status quo-kan; dengan nama penyeimbang.
Mau tak mau, Ical yang sejak masa pilpres disebut oleh Ki Sabdopanditoratu sebagai kapal karam, melakukan pengibaran bendera putih. Konsesi politik yang harus diberikan oleh Ical adalah (1) Ical harus tahu diri dan mendukung pemerintahan Jokowi, (2) Ical harus mengendorkan dukungan terhadap koalisi Prabowo, (3) Ical harus berkompromi dengan Agung Laksono dan mengurangi dominasi pribadi kemauan politik dalam Golkar.
Jika tidak disepakati dan dipenuhi oleh Ical, maka yang akan dilakukan oleh Jokowi adalah upaya pembangkrutan Ical secara permanen dengan cara mengusik persoalan pajak terkait dengan Ical yang akan diungkapkan oleh Gayus Tambunan, dan melalui (2) penegakan hukum menyasar politisi dan kepala daerah koalisi Prabowo secara tebang pilih seperti yang sudah dilakukan terhadap KH Fuad Amin Imron, Nur Alam, dan akan segera dilakukan terhadap Foke, Alex Noerdin, dan puluhan anggota DPR yang terkait dengan korupsi mafia haji Suryadharma Ali dan Menteri Jero Wacik terkait mafia migas.
Sikap Ical itu bukan hal gampang mengingat ancaman terhadap Ical jika keluar dari koalisi Prabowo. Para pentolan pendana yang terkait dengan mafia migas, mafia hukum, mafia bibit, mafia pupuk dan mafia kredit perbankan plat merah yang memermainkan collateral. Kredit yang diberikan kebanyakan 90% adalah kredit korporasi dan hampir tak menyisakan untuk UMKM. Keberpihakan kepada rakyat sama sekali tak ada. Para pengusaha korporasi pendukung Prabowo ini melakukan tekanan kepada Ical agar tetap berada di garda depan koalisi Prabowo. Tanpa Golkar koalisi Prabowo hanya ilusi dan delusi.
Namun, Ical menimbang bahwa hanya dengan berkompromi dengan Agung Laksono - sebagai utusan pemecah-belah partai Golkar - dan JK dan Jokowi dan meninggalkan koalisi Prabowo, maka Ical akan selamat dan nyaman dalam kehidupan dengan meninggalkan politik Machiavelli koalisi Prabowo yang gaya-gayaan ala Cowboy padang pasir gersang tanpa etika.
