Upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi pada 2015 yang dirancang secara matang terbongkar. Para pengamat politik yang mencermati perkembangan dua bulan lalu pun - tanpa menyadari agenda koalisi Prabowo - menyampaikan bahwa usia pemerintahan Jokowi-JK tak akan melebihi 2 tahun. Lalu adanya upaya all-out Aburizal Bakrie untuk bertahan minimal satu tahun lagi dengan mengusulkan kepada Agung Laksono tentang pemilihan Ketum Golkar pada Oktober 2015 mengindikasikan adanya kejadian luar biasa yang dirancang oleh Ical dan Prabowo. Lalu apa plan B atau agenda selanjutnya koalisi Prabowo setelah kegagalan skenario pemakzulan mengalami mati suri?
Sebelumnya, terbongkarnya agenda itu justru keluar dari ucapan Hashim Djojohadikusumo dan pernyataan-pernyataan keras para pentolan partai koalisi Prabowo. Selain itu sikap penuh percaya diri yang ditunjukkan oleh Suryadharma Ali juga menjadi rujukan keyakinan rancangan itu. Terakhir setelah Ical, pernyataan-pernyataan tegas dari Agung Laksono yang berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi-JK juga menjadi sinyal ketidaksetejuan kalangan internal Golkar terhadap rencana besar Ical dan Prabowo - yang kemungkinan tidak banyak diketahui oleh semua elite partai koalisi Prabowo.
Tanda dan rencana sekaligus kegagalan agenda pemakzulan terhadap Jokowi paling kentara selain ucapan Hashim adalah berbagai pertemuan rahasia antara Ical dan Prabowo dengan diikuti oleh beberapa pentolan partai. Upaya pemakzulan terhadap Jokowi pada mulanya menjadi rancangan sempurna ketika UU MD3 sebagai awal landasan hukum - untuk mengusasi seluruh perlengkapan DPR dan MPR dikuasai oleh koalisi Prabowo. Pada saat kemenangan menguasai dan euphoria kemenangan yang ditunjukkan oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang ugal-ugalan dan pamer kekuatan dengan segala pernyataan yang sangat indah menurut ukuran moralitas Gerindra dan tentu partai agama PKS.
Upaya menggembosi pemerintahan Jokowi dirancang dengan cara seperti yang diungkapkan oleh Nurdin Halid. Dengan menguasai mayoritas kepala daerah yang dipilih melalui DPRD, maka diharapkan seluruh kekuatan politik dan ekonomi di daerah dikuasai oleh koalisi Prabowo. Dengan demikian kekuasaan sesungguhnya ada di tangan koalisi Prabowo. Bahkan skenario pembangkangan kepala daerah pun dilakukan dengan membangun koalisi Prabowo di DPRD.
Di tengah perjalanan akan keyakinan itu, kondisi politik memanas. Koalisi Jokowi dengan cerdas melakukan boikot politik dan membuat DPR Tandingan. Hasilnya? Koalisi Prabowo ngeper. Kenapa? Langkah strategi hukum-politik disampaikan ke koalisi Prabowo; akan dilakukan penegakan hukum tebang pilih. Merasa telah kuat di MPR dan DPR, koalisi Prabowo semakin di atas angina.
Maka, untuk melawan rancangan ini, dengan cepat Jokowi bertindak dan melakukan serangan hukum-politik dan politik-hukum dijalankan dengan menunjuk Jaksa Agung dari NasDem yang direncang ditandemkan dengan KPK. Hasilnya? KH Fuad Amin Imron Gerindra dicokok. Reaksi terjadi dan yang terkena dampak awal adalah posisi pentolan koalisi Prabowo yang sebelumnya tenang dan akan berlindung di ketiak Prabowo - dengan penekanan tekanan politik kepada Jokowi - harus mengambil sikap hati-hati. Perhatikan catatan berikut ini.
(Pada mulanya Suryadharma Ali dijanjikan oleh koalisi Prabowo akan selamat jika rezim Jokowi berhasil dimakzulkan, dengan syarat SDA tidak akan membuka borok para anggota DPR dan rekanan penyelenggara haji yang korup dalam mafia migas.
Tugas SDA adalah mengamankan dukungan. Namun belakangan, KPK menawarkan hukuman ringan kepada SDA dengan syarat SDA membuka seluruh orang yang terlibat demi memudahkan penyidikan dan pembongkaran mafia haji. Tawaran ini ditolak oleh SDA karena SDA masih yakin dua bulan lalu - sekali lagi SDA masih yakin bahwa Jokowi-JK akan digantikan oleh Presiden Prabowo sebelum akhir tahun 2015.
Namun keyakinan itu porak-poranda bukan hanya karena tawaran KPK yang berarti jika tak mau bekerjasama maka akan dihukum seperti Akil Mochtar: seumur hidup karena kasus SDA memberikan contoh buruk Kementerian Agama sebagai institusi paling korup. Ironis. Itu yang akan menjerat SDA dihukum seumur hidup kecuali bekerjasama dengan KPK. Kini Suryadharma Ali tengah dirundung duka mendalam. Bingung. Mengorbankan teman-temannnya dengan menerima tawaran KPK atau menjadi martir dengan menghuni penjara salama hidup. Catatan ini adalah kepastian sebagaimana catatan sebelum vonis terhadap Akil Mochtar dijatuhkan yang disampaikan oleh Ki Sabdopanditoratu.)
Melihat gelagat serangan politik-hukum dan hukum-politik disertai paceklik ekonomi oleh Presiden Jokowi, maka para pengusaha yang mendukung Prabowo mengeluh. Proyek menjadi berantakan. Janji-janji politik penyeimbang yang juga memaksa Presiden Jokowi memberikan keputusan menempatkan orang-orang koalisi Prabowo di BUMN, kementerian ternyata tidak terjadi. Semua posisi di pemerintahan diganti secara bertahap. Hal ini membuat para pengusaha mengalami kegundahan.
Kondisi ini setali tiga uang dengan para anggota DPR yang sebelumnya bersiap meraup dan menguasai proyek-proyek pengaplingan di Banggar gagal didapatkan karena penguasa pemerintahan bukan Prabowo. Akibatnya, rencana meminjam nama untuk proyek-proyek anggota DPR gagal total. Kondisi ini paling dirasakan oleh Golkar sebagai dedengkot partai korupsi sejak zaman eyang saya Presiden Soeharto.
