Harga BBM diturunkan mulai tahun baru 1 Januari 2015. Petral tetap tak tersentuh. Mafia migas utuh. Reputasi Fasisal Basri runtuh - jika punya reputasi. Sudah sangat jelas bahwa Petral adalah sumber transaksi terselubung melibatkan pihak ketiga. Namun Petral tetap saja dipelihara. Faisal Basri berhasil mengobok-obok data Petral. Namun, faktanya Faisal tetap tak bisa membongkar data terkait besaran harga pengadaan BBM bersubsidi. Faisal Basri menutupi satu hal penting itu yakni: besaran harga pengadaan BBM oleh Pertamina dan berapa besaran subsidi BBM yang seharusnya. Kenapa harga pengadaan BBM harus diketahui? Mari kita telaah dengan hati riang gembira bahagia sejahtera sentosa.
Harga BBM bersubsidi yang diturunkan hari ini hanya polesan politik Jokowi. Jokowi memermainkan kartu terkait sikap urakan Fadli Zon dan Fahri Hamzah terkait interpelasi yang sudah kehilangan esensi. Porak-porandanya Golkar dan PPP yang berakhir dengan ambruknya koalisi Prabowo sebenarnya sudah cukup untuk meredam suara pentolan koalisi Prabowo.
Turunnya harga BBM bukanlah hasil dari upaya pemberantasan mafia migas pimpinan Faisal Basri. Sampai saat ini Faisal Basri baru berwacana dan mengumpulkan data terkait sepak-terjang mafia migas.
Mafia migas di Indonesia bercokol di Pertamina, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan anak-anak usaha Pertamina, salah satunya Petral, dan rekanan pertamina seperti yang menghambat pengadaan BBM di Indonesia. Hal yang paling krusial tentang mafia migas (yang dipelopori oleh Riza Chalid) yang sangat sulit untuk dibongkar adalah bahwa mafia migas ini selalu menempel ke kekuasaan. Sejak zaman eyang saya Presiden Soeharto lalu berganti rezim, bergantilah Riza Chalid memberikan keuantungan kepada setiap rezim.
Maka tak mengherankan betapa kini Tommy Soeharto ikut-ikutan menolak Jokowi - yang lama malang melintang dalam alam kekuasaan industry migas terhenyak dengan upaya Jokowi. Tolakan Tommy ini menjadi tanda langka. Kenapa? Bahwa upaya pemberantasn mafia migas telah menyentuh dan menyentak banyak kepentingan antar generasi penikmat dunia perminyakan di Indonesia.
Maka melalui berbagai cara mafia migas menutupi praktek permainan pro dan kontra melalui para pentolan partai, anggota DPR, dan berbagai kekuasaan, termasuk aparat keamanan. Berbagai pernyataan saling bertentangan seperti ketidaksetujuan penghapusan Ron 88 sebagai komponen utama premium sebagai contoh. Kenapa?
Ron 88 ini adalah jenis minyak yang hanya dipasarkan dan dipakai di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan dan memakai BBM octane rendah yakni RON 88 dengan nama Premiun, nyaris sama dengan Jepang yang memakai BBM RON 90 sebagai dasar industri Jepang. Padahal di banyak negara di dunia RON paling rendah secara umum berkadar octane tinggi 92 - 98, dengan mayoritas berkisar antara 95-98.
Pengadaan RON yang tak transparan ini sesungguhnya yang menjadi awal mafia migas memermainkan harga (1) tak ada standard harga RON 88 di pasar internasional, dengan demikian maka (2) mafia migas menguasai Petral mampu memermainkan harga sesukanya, dan demi kepantingan mafia migas (3) Pertamina tidak menunjukkan harga pengadaan BBM secara transparan , agar (4) besaran subsidi BBM tidak diketahui standardnya - hanya berdasarkan informasi bayangan dari Pertamina dan Kementerian ESDM, dengan tujuan untuk (5) mafia migas mampu mengatur perdagangan dan penyelewengan BBM bersubsidi untuk untuk indutri dengan memanfaatkan disparitas harga - sampai saat ini penyelewengan minyak bersubsidi masih dipraktikkan; sepanjang masih ada subsidi penyelewengan minyak akan tetap berlangsung.
Praktik pelaksanaan mafia migas dilakukan di laut - itulah sebabnya Menteri Susi Pudjiastuti mengalami penentangan terkait pencurian ikan alias illegal fishing karena sebagian pembeli minyak illegal adalah mafia ikan melibatkan kapal-kapal ikan asing dan dalam negeri yang menyelewengkan minyak bersubsidi. Oknum TNI AL dan aparat keamanan selalu terkait dengan mafia migas dalam penyelewengan minyak bersubsidi. Pemberantasan mafia illegal fishing dan mafia migas sangat terkait. Itulah sebabnya Menteri Susi pun mengalami frustasi betapa sulitnya membongkar illegal fishing yang ternyata terkait dengan mafia migas - berupa penyelewengan minyak bersubsidi. Selain di laut, mafia migas juga memanjangkan tangan ke darat dalam industri migas dan listrik.
Praktik korupsi KH Fuad Amin Imron sebagai contoh melibatkan aparat TNI, pejabat Pertamina, dan pengusaha. Ruang lingkup praktik korupsi pengadaan energi di Jawa Timur ini dari mulai Paiton sampai Semen Gresik pengadaan barang dan jasanya telah dikusai oleh kaki tangan kelompok KH Fuad Amin Imron dan kaki tangannya. KH Fuad Amin Imron berperan sebagai operator lokal dari kepanjangan mafia migas di Kementerian ESDM dan SKK Migas dan Pertamina. Permainan mafia migas adalah top-down. Arahan dari atas ke bawah: dari ESDM dan menteri - yang telah dikuasai oleh pentolannya Riza Chalid - ke operator daerah seperti KH Fuad Amin Imron. (Itulah sebabnya dua anak buah KH Fuad Amin Imron dicokok di Jakarta sehari sebelum KH Fuad Amin Imron ditangkap di Bangkalan.)
Melihat kerumitan dan kekuatan mafia migas itu, maka Menteri Sudirman pun tak menyetujui pembubaran Petral - meskipun diketahui bahwa Petral adalah kaki tangan Riza Chalid. Bahkan Faisal Basri pun mengakui ada kekuatan lain yang menggerakkan Petral. Namun, Faisal Basri pun sampai saat ini tetap tidak mampu mendapatkan besaran harga pengadaan BBM bersubsidi dari Pertamina - dengan pemainnya Petral. Kegagalan Faisal Basri mendapatkan besaran angka harga pengadaan BBM bersubsidi ini adalah disengaja. Kenapa?
Dengan tidak diketahuinya harga pengadaan BBM bersubsidi, maka (1) praktik korupsi pengadaan BBM oleh pertamina tak terungkap, karena (2) tersimpan rapat perusahaan yang bermain di bendera Petral, (3) besaran subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah tak terlacak karena tidak ada standard harga pengadaan BBM (proses dan distribusi) oleh Pertamina dan harga jual di SPBU atau konsumen, (4) dengan demikian tertutupilah praktik pemberian subsidi fiktif dan penyelundupan masif yang menjadi ladang korupsi dan perampokan keuntungan migas oleh mafia migas.
Maka, Faisal Basri pun menutupi besaran harga pengadaan BBM bersubsidi dan besaran angka subsidi yang tidak memiliki dasar yang menjadi alat korupsi dan penyelewengan secara besar-besaran dan merugikan negara setara dengan Rp 271 triliun per tahun. Jika, dan hanya jika Faisal Basri membuka harga pengadaan BBM bersubsidi oleh Pertamina, dan besaran BBM bersubsidi, maka dengan mudah akan didapatkan angka penyelewengan yang melibatkan Pertamina, SKK Migas, aparat keamanan, dan kementerian ESDM.
Jadi, turunnya harga BBM pun bukan merupakan tanda transparansi dunia migas dan akhir mafia migas. Tetap saja gelap angka pengadaan BBM bersubsidi. Faisal Basri pun tak berkutik, dan Petral tetap akan hidup dan berjaya, sebagai bukti kegagalan pemberantasan mafia migas yang bercokol sejak zaman Ibnu Sutowo masa eyang saya Presiden Soeharto (Riza Chalid melanjutkan kiprah ayahnya sebagai kepanjangan tangan Ibnu Sutowo waktu itu dan langgeng sampai sekarang praktik dan kiprah mafia migas itu.) Faisal Basri tahu jika sampai harga pengadaan BBM bersubsidi diketahui, maka akan membongkar praktik korupsi besar-besaran yang sekali lagi melibatkan Pertamina, SKK Migas, aparat keamanan, dan kementerian ESDM. Maka, Petral tetap tak tersentuh. Mafia migas utuh. Reputasi - jika punya reputasi - Faisal Basri runtuh. Mafia migas tak terengkuh.
Salam bahagia ala saya.
