Sumber : Wartakotalive.com
Dengan kontestasi yang semakin mendekat, tensi politik nasional mulai mencapai titik didih. Banyak statement politisi menjadi sorotan hingga pergunjingan dalam berbagai media. Salah satunya statement salah satu capres, bapak Prabowo Subianto. Apa yang beliau katakan dan bagaimana efeknya pada tensi politik Indonesia?Â
Beberapa hari terakhir ini, semua media mulai dari media massa dengan platform cetak, digital, sampai media sosial berlomba-lomba membahas dua isu penting dalam dunia politik. Tentunya ini bukan soal Soraya Rasyid dengan baju GTVnya atau netizen yang salah mengunduh film 'The Nun'. Dua isu tersebut adalah Ijtima Ulama jilid II yang mendadak berisi sangat nasionalis dan ucapan pak Prabowo kepada media tentang strategi pemenangannya.Â
Dua hal yang tidak terkesan istimewa dan cenderung monoton dari kubu pak Prabowo. Namun yang menjadikan dua hal tersebut istimewa adalah statement Prabowo yang mengungkit luka lama tentang kekalahan Ahok. Yang lebih mencengangkan, Prabowo menyatakan bahwa Zulkifli Hassan adalah sutradara dibalik lengsernya sang gubernur yang dikenal tegas dan anti-korupsi. Lalu, apa yang diperdebatkan? Mengapa ini menjadi "dosa" pak Zul?Â
![images-2-5ba45c10c112fe1b3325fcc2.jpeg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/09/21/images-2-5ba45c10c112fe1b3325fcc2.jpeg?t=o&v=770)
Turunnya Sang Jendral Anti-Korupsi
Kalau kita merefleksikan dunia politik Indonesia yang dramatis belakangan ini, Â kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala drama nan gegap gempita ini bermula pada tahun 2012. Pada tahun tersebut ada sebuah pasangan tukang kayu dan tukang "labrak" yang maju dalam kontestasi "semi nasional" bernama Pilgub DKI. Banyak isu identitas sampai isu agama yang dilontarkan pihak petahana pada pasangan ini. Pasangan yang begitu ditakuti oleh petahana pada saat itu, yaitu Fauzi Bowo.
Namun mereka tampil berbeda dan berhasil membuka hati masyarakat dengan gaya yang kurang politis namun mbois. Gaya yang tak mampu meraup pundi-pundi koalisi namun menjadikan rakyat berpartisipasi. Bukan berkoar dengan toa di jalan-jalan namun blusukan. Dan gaya tersebut menang.
Dan di kemudian hari, kesuksesan ini mampu menular pada kontestasi yang lebih besar. Pemilihan Presiden 2014 yang dimenangkan oleh pak Jokowi yang disokong oleh koalisi minim suara dan bercita rasa oposisi. Namun dengan pola politik yang sama, beliau mampu mendapat pundi-pundi elektoral yang diwujudkkan masyarakat melalui suara. Rakyat memandatkan Indonesia pada Jokowi dan DKI pada Basuki.Â
Dan sosok Basuki sontak menjadi sorotan. Gubernur non-pribumi dan non-muslim pertama yang memimpin DKI. Ditambah rekam jejak anti-korupsi dan transparan membuat lawan politik mereka minder. Hal ini berdampak pada strategi pelengseran di luar konstitusi yang berulang kali diupayakan. Basuki ada di ujung tanduk.Â
Sampai akhirnya pada 2017 sang Jendral akhirnya turun tahta. Kenapa Jendral? Beliau bukanlah Raja yang tukang suruh dan tau beres. Beliau menjadikan rakyatnya raja dan dia adalah pelayannya, jendralnya. Dan koruptor adalah musuhnya. Riwayat Jakarta yang transparan, bersih dan anti-korupai kalah oleh politik identitas. Lalu apa hubungannya dengan kontestasi ini?Â
![18002661-3foto73780x390-jpg-5ba45c6a43322f172b12b632.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/09/21/18002661-3foto73780x390-jpg-5ba45c6a43322f172b12b632.jpg?t=o&v=770)
Pengakuan "Dosa" Prabowo
Pernyataan dari pak Prabowo semalam jelas membuka skenario dan dalang lengsernya Ahok. Lakon yang dimainkan begitu rapih sehingga prestasi hanya sekedar penghibur lirih. Pengakuan dosa, dalam agama Katholik dikenal sebagai aksi penghapusan dosa dengan mengakui dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat, Prabowo jelas menuntut perbaikan dalam kontestasi 2019. Komitmennya di Ijtima Ulama II tetap akan dinantikan oleh segenap pendukungnya maupun pendukung pak Jokowi.Â
Prabowo harus membuktikan bahwa Ijtima bukanlah omong kosong belaka. Bahwa nasionalis harus menjadi landasan utana beliau dalam menempuh kontestasi politik dan apabila menang, menjadi landasan memimpin Indonesia. Politik Identitas dan Agama tidak boleh lagi menjadi instrumen yang boleh dipermainkan seenaknya. GPN-F dan MUI bukan lah aktor utama lagi, melainkan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'aruf.
"Karena sesungguhnya kontestasi politik itu tidak untuk membidik jabatan semata. Tapi untuk membangun Indonesia menjadi lebih Pancasila."
Salam merdeka,Â
Aloysius Franciano
Mahasiswa bodoh