Selain tindakan represif, pembelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya edukasi masyarakat tentang bahaya informasi palsu dan provokatif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana cara mengenali informasi yang tidak benar dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sosial. Dengan edukasi yang baik, diharapkan masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas asal usulnya.
4. Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Perpanjangan PPKM yang diterapkan pemerintah adalah untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi pandemi.Â
Namun, ada masyarakat yang merasa kecewa dan tertekan secara ekonomi akibat kebijakan tersebut, sehingga muncul selebaran sebagai bentuk protes. Pemerintah perlu terus berkomunikasi secara transparan dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik setiap kebijakan yang diambil untuk menjaga kepercayaan publik.
5. Mengakomodasi Aspirasi dan Keluhan Masyarakat
Selain menjelaskan kebijakan, pemerintah juga perlu mengakomodasi aspirasi dan keluhan masyarakat. Dalam kasus ini, munculnya selebaran tersebut diindikasikan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap perpanjangan PPKM.Â
Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih memahami kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
6. Membangun Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi
Pandemi Covid-19 telah membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi banyak masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat di masa pandemi.Â
Program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus diperkuat untuk membantu masyarakat bertahan dan bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi.
7. Penerapan Kebijakan yang Adil dan Merata
