Menurut Mahfud MD (mantan ketua MK): Peristiwa Bukit Duri adalah tragedi kemanusiaan dan tragedi hukum. Pengadilan sudah jelas memerintahkan status quo Bukit Duri selama perkara masih berlangsung, tetapi penggusuran tetap dilakukan. Konstitusi kita menganut paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan penekanan bahwa rakyat harus dilindungi dan diberdayakan agar bisa sejahtera di tanah air sendiri. Setiap keputusan pengadilan harus diikuti oleh rakyat maupun pemerintah.
Tragedi kemanusiaan, saat warga Indonesia yang telah lama tinggal di suatu daerah, yang mempunyai surat-surat sah, telah membayar pajak bisa diusir dari tempat tinggalnya tanpa ganti rugi kepemilikan – hanya dipindahkan di rusun yang statusnya adalah sewa selama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 3 kali dengan beberapa catatan. Artinya warga yang tadinya punya kedaulatan atas rumahnya sendiri, kemudian harus menggantungkan nasibnya pada pejabat. Pejabat mempunyai kekuasaan untuk memindahkan mereka dan bahkan memungkinkan untuk mengubah kebijakannya.
Penindasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemkot DKI itu terjadi terang-terangan tanpa tedeng aling-aling bahkan dipertontonkan di berbagai media, dan didukung oleh banyak masyarakat khususnya kelas menengah. Kelas ini bersorak gembira dan tidak segan mencibir dan menuding ibu-ibu, anak-anak, rakyat kecil yang dengan isak tangis memunguti puing-puing sisa hartanya, sebagai penjahat pelanggar hukum yang menduduki tanah Negara.
Kelas Menengah melakukan standar ganda dalam menilai pelanggaran hukum. Kalau dilakukan oleh warga (dengan persepsi yang dibangun bahwa warga bantaran sungai itu melanggar hukum karena menyerobot tanah Negara), mereka akan ngamuk2 marah…tetapi mereka tutup mata ketika jelas2 gubernurnya melanggar hukum dengan tidak mematuhi perintah pengadilan untuk tidak menggusur selama proses class action.
Ada kejanggalan melihat pola pikir kelas menengah ini. Mengapa mereka yang dengan cepat bisa membuat hastag #Pray for Paris, #Save Palestina atau #save pengungsi…, bisa dengan dinginnya mencaci dan menuding warganya sendiri, yang sedang dizolimi oleh pejabatnya, tanpa mencoba memahami duduk permasalahannya? Kok bisa ya mereka melegitimasi kesewenangan pejabat dengan mengatakan bahwa “pembangunan itu butuh pengorbanan” karena terpesona dengan sungai bersih, taman indah, dan impian kota yang nantinya akan seperti Singapore atau Hongkong?
Bagaimana kalau yang dikorbankan adalah dirinya dan keluarganya? Kira-kira apa yang akan dilakukan kelas menengah itu yang kalau dirampas tempat tinggalnya dan dijauhkan dari tempat kerjanya?
PERAN MEDIA
Entah mengapa, saat ini jarang media yang mau melakukan cover both story. Mereka dengan mudahnya menyebarkan berita dari satu sisi sudut pandang, mengabaikan keseimbangan dengan menampilkan sisi lawannya. Media seperti menggunakan konsep “Tell the truth but not all the truth”
Benar bahwa pemukiman warga telah menutup sebagian badan sungai sehingga perlu ditata, tetapi media tidak memberitakan bahwa ada cara menata yang lebih baik daripada menggusur. Membuat kampung deret di tempat itu sudah diusulkan oleh warga dengan bantuan ahli bahkan konsepnya sudah dipresentasikan dan disetujui oleh Jokowi
https://www.youtube.com/watch?v=d22cY08zNFU
Bahkan saat tanggal 18 November 2015, konsep itu dipresentasikan di depan Ahok diterima dengan baik, katanya akan ground breaking januari 2016. Tetapi boro-boro ground breaking, 2 minggu kemudian Ahok justru mengirimkan 4000 tentara dan bulldozer membungi hanguskan kampong pulo. Sejak saat itu Ahok nggak pernah dialog lagi dengan warga. Ingkar janji yang dilakukan Jokowi maupun Ahok nggak pernah dimunculkan oleh media
https://www.youtube.com/watch?v=vPce5_zNXAY
