Namun, ia menilai pencabutan subsidi untuk mengurangi beban APBN. Ia mengatakan pemilihan pencabutan subsidi pada gas elpiji 3 kg dinilai tepat. Sebab, di sektor ini selalu menjadi masalah. "Saya melihatnya APBN kita defisit. Maka salah satu cara ialah mengurangi subsidi. Tapi, kembali lagi apa gantinya, harus jelas agar bisa lebih tepat sasaran," jelas Anas.
Ekonom Unismuh Sutardjo Yui menambahkan pemerintah perlu memberikan penjelasan berapa harga pokok gas elpiji 3 kg tersebut.
"Bukan langsung harga jual bagi tiga, ini kan aneh, mungkin saja harga pokok gas yang 3kg tersebut bukan dibawah 20 ribu, sehingga orang patut curiga mungkin dengan harga sekarang tidak ada subsidinya, bahkan mungkin sudah profit," terangnya.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara penghasil gas terbesar di dunia. Tidak ada salahnya memberikan gas gratis bagi orang yang masuk kategori miskin, dengan sistem mengalirkan gas kerumah mereka melalui pipa gas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pengguna gas gratis. Ia mengaku banyak solusi yang bisa dihadirkan untuk menghindari penggunaan subsidi tidak tepat sasaran. "Tapi janganlah orang miskin disuruh pakai barcode, kasian," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan harga gas 3kg nantinya akan sama dengan harga pasar seperti LPG 12 kilogram.
"Samalah dengan LPG 12 kilogram bagi 3 atau 4 nanti kita lihat," ujar Djoko. Menurut Djoko, saat ini mereka tengah mendata warga miskin dan skema subsidi yang akan diberikan. Skema yang dipertimbangkan beragam, bisa pakai QR Code sehingga saat membeli sejumlah 3 tabung nanti subsidi Rp 100.000 akan langsung ditransfer ke rekening penerima subsidi. Sedang dihitung berapa rata-rata kebutuhan para warga yang berhak terima subsidi dalam sebulan.
"Kita sudah punya data, mau pakai kriteria miskin yang mana nih. Kita juga punya data konversi sejak awal lalu kita bandingkan, apakah mereka masih berhak," jelasnya.
Penyaluran subsidi elpiji 3 kg dengan sistem tertutup, kata dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji antara 10-15 persen. Hal itu dengan catatan bahwa kebijakan ini bisa diterapkan tepat waktu. Perubahan dilakukan karena penyaluran subsidi dengan skema terbuka seperti yang diterapkan saat ini dianggap belum tepat sasaran. Maklum, skema penyaluran subsidi yang diterapkan ini tidak bisa digunakan untuk memilah pembeli dari golongan rumah tangga masyarakat mampu dan tidak mampu. Karena kelemahan tersebut, peluang kebocoran besar.
Elpiji melon sering terlihat digunakan oleh golongan masyarakat mampu dan bahkan industri besar, seperti restoran atau hotel.
Menanggapi hal tersebut, Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi, Hatim Ilwan mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh. Namun pada prinsipnya jika hal tersebut menjadi sebuah keputusan pemerintah, pihaknya siap mengikutinya. "Kami masih menunggu arahan dari pusat," jawabnya singkat, Rabu (15/1).
Sebelumnya, ia mengatakan pemerintah, memiliki pertimbangan mengenai perubahan pola distribusi untuk gas elpiji 3 kg menjadi tertutup. Ia menjelaskan, elpiji 3 kg merupakan barang subsidi yang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Namun, yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan gas elpiji 3 kg, justru malah menggunakannya. Di Sulawesi, rata-rata penyaluran elpiji 3 kg dalam sehari mencapai 500ribu tabung.
