Bappenas Tonggak Pembangunan Nasional untuk Indonesia yang Sejahtera dan Berdaya Saing

Bappenas merencanakan pembangunan dengan rasional tapi menggunakan pendekatan hati 

(Bambang PS Brodjonegoro, 2016)

 

Senin (29/08) petang pukul 18.00 WIB, hampir 60 kompasianer dari berbagai wilayah dan berbagai latar belakang pendidikan/profesi dengan penuh antusiasme datang memenuhi Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Gedung Utama Bappenas untuk mengikuti Kompasiana [Tokoh Bicara] “Dialog : Bappenas di bawah Kepemimpinan Bambang P.S. Brodojonegoro”. Acara ini menjadi momentum Bappenas untuk mensosiaisasikan programnya kepada masyarakat melalui media blog kompasiana sekaligus bertepatan dengan momentum sebulan dilantiknya Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada tanggal 27 Juli 2016, dimana sebelumnya Menteri Bappenas dijabat oleh Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD. Acara ini berhasil dipandu oleh moderator Liviana Cherlisa sesaat Pak Bambang P.S. Brodojonegoro datang di Gedung Utama Bappenas pada pukul 19.30 WIB. Kesan santai dan humanis diperlihatkan oleh Pak Bambang ketika membuka dialog tersebut dengan mempersilahkan para kompasianer menikmati jamuan makanan yang telah disediakan.

Selayang Pandang Bappenas

Presiden Soekarno saat itu ditugasi oleh MPRS untuk menata kembali lembaga perencanaan pembangunan, melalui Ketetapan No. 12/1963 mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet Kerja, sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertepatan pada tanggal 24 Desember 1963.

Kemudian pada era Orde Baru dibentuklah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada 1980 dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota. Bappeda bertugas memadukan perencanaan nasional dan daerah mengikuti kebijakan mengenai otonomi daerah. Pada era ini pula disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I dan II, masing-masing mencakup waktu 25 tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-X (1969–2019) yang sayangnya harus terhenti menjelang akhir Repelita VI karena adanya krisis moneter dan tergulingnya rezim Presiden Soeharto.

Peran Bappenas di masa sekarang dengan masa lampau tentu sangat berbeda secara muatan implementasinya. “Sejak orde Reformasi, model perencanaan dan pembangunan nasional saat sekarang tak lagi berprinsip terpusat (sentralisasi) tapi menerapkan prinsip optimasi daerah (desentralisasi) dimana daerah berkontribusi langsung untuk merencanakan pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional”, ungkap Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 tersebut.

Pak Bambang menegaskan juga bahwa Bappenas harus bisa menjaga perekonomian Indonesia agar tetap dalam lajur cita-cita Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Bappenas Komandan Master Plan Pembangunan Nasional

Bappenas memiliki arah pembangunan ekonomi yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Strategi dalam mencapai arah tersebut, ‘Bappenas mengejawantahkannya dalam grand design perencanaan utama (master plan) berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 sd 2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sd 2019; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, ungkap mantan Dekan Termuda FEB Universitas Indonesia tersebut.

Strategi Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah Nasional (Sumber : Materi Bappenas)

Mengapa Bappenas [perlu] menyusun Rencana Pembangunan  Jangka Panjang tersebut?