kekerasan yang mengarah pada gender semakin merajalela. Bukan hanya orang dewasa namun anak -- anak juga kerap menjadi korban dari perbuatan keji pelaku seksual. Anak yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban keji orang dewasa yang memiliki penyakit seksual. Anak -- anak dianggap lemah sehingga sering menjadi target para pelaku kejahatan seksual. anak- anak merupakan agen perubahan dimasa depan, tindakan -- tindakan merugikan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak -- anak tidak hanya pada saat itu namun kehidupan anak -anak yang masih panjang juga akan hancur karena dampak negatif dari kejadian kekerasan seksual.
David Finkerhor dalam bukunya  "Childhood Victimization" juga menyebutkan bahwa anak merupakan korban dari sebagian besar kejahatan di masyarakat, baik kejahatan  umum pada umumnya maupun kejahatan khusus pada khususnya. dan kejahatan umum dan khusus yang dilakukan terhadap anak (Finkelhor et al., 2014).
Berdasarkan pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi tahun 2019 hingga November 2021 mencapai 12.566 kasus (CNN Indonesia, 2021). Â Di Indonesia bentuk perhatian pemerintah terhadap banyaknya kasus yang terjadi adalah dengan membentuk komisi perlindungan anak Indonesia serta Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang. Salah satu sanksinya berupa hukuman kebiri alami bagi pelaku kekerasan seksual berat.
Di berbagai negara di dunia juga menggunakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut dinilai efektif sebab pelaku tidak lagi bisa melakukan kejahatan seksual lagi ketika keluar dari penjara. Namun sanksi tersebut juga dinilai melanggar HAM pelaku kejahatan seksual tersebut sehingga walaupun sudah ada peraturan kebiri kimia tersebut jarang di lakukan.
- Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak
Kejahatan seksual yang terjadi pada anak merupakan salah satu bentuk KBG atau kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan langsung kepada seseorang didasarkan atas keinginan seksual atau gender (Sari, 2021). Di mana anak - anak merupakan kaum yang dianggap lemah dan tidak mendominasi sehingga menjadi target kejahatan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta dapat melukai anak baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat dalam beberapa bentuk seperti : sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest (Noviana, 2015).
Banyaknya jumlah kasus yang melibatkan anak - anak menjadi korban membuat pemerintah mengeluarkan dan menandatangani Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang. Pemerintah. Yang dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa "Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Â memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi" (UU RI 17, 2016).
Adanya undang -- undang tersebut pemerintah telah memberikan perlindungan pada anak karena anak adalah generasi penerus bangsa yang memang merupakan wajib bagi negara menjamin keselamatan seluruh anak. Dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku diharapkan pelaku mengalami efek jera dan tidak lagi melakukan kejahatan seksual khususnya pada anak.
- UU No. 17 tahun 2016 dalam perspektif HAM
Keberadaan Hak Asasi pada setiap individu tentunya dimiliki setiap individu sejak lahir di dunia. Adanya undang -- undang dengan sanksi kebiri kimia tentu saja menimbulkan pertentangan antara pemerintah dengan beberapa pihak terlebih lagi Indonesia adalah negara yang mendukung adanya perlindungan HAM.
Adanya  kebiri kimia dapat dikatakan sebagai hukuman yang dapat melanggar hak-hak seseorang. Kebiri kimia dianggap sebagai tindakan penghinaan manusia. Oleh karena itu, kebiri kimia ditolak oleh organisasi hak asasi manusia dengan alasan sebagai berikut: Pertama, kebiri kimia tidak dapat dinyatakan benar  dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedua, kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Kovenan Hak Sipil dan Politik. , Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Hak Anak. Ketiga, semua tindakan penyiksaan anak, termasuk salah satunya, adalah kekerasan seksual. (Hutapea1, 2020).
Seperti yang tertulis dalam Universal Declaration of Human Rights "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment." (Zandy, 2019). Yang artinya tidak ada seorang pun yang boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Â Sehingga adanya hukuman kebiri kima bagi pelaku kejahatan seksual pada anak tidak dibenarkan menurut Hak Asasi Manusia. Kebiri kimia juga dinilai kurang efektif memberikan efek jera dan malah menimbulkan dampak psikologis lain bagi pelaku. Dimana pelaku bisa menyimpan dendam dan melakukan tindakan yang lebih ekstrem terhadap korban -- korban lain. Oleh sebab itu pemerintah di harapkan memberikan perlindungan pada setiap anak dengan cara yang lain.
Â
- Kebijakan negara -- negara Lain terhadap kejahatan seksual pada anak.
Negara -- negara lain memiliki kebijakan tersendiri untuk melindungi anak -anak dari kejahatan seksual salah satunya pemerintah Amerika Serikat. Selain juga menerap kan hukuman kebiri alami, pemerintah Amerika Serikat juga membuat Child Abuse Prevention and Treatment Act atau CAPTA pada tahun 1974. Dimana kebijakan ini dibuat untuk memandu perlindungan dan pelayanan anak dengan memperjelas kekuasaan dan wewenang negara dan hak-hak orang tua yang terlibat dalam kesejahteraan anak. Selain itu, CAPTA menerima pelaporan dugaan pelecehan atau penelantaran anak kepada profesional tertentu, seperti pekerja sosial, pendidik, dan kesehatan profesional (Mathews & Kenny, 2008). Selain itu CAPTA juga menerima laporan -- laporan mengenai pelanggaran terhadap anak lainnya.
Selain Amerika, Korea selatan juga memiliki kebijakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual pada anak. Korea menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan undang -- undang kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual sejak 2011. Selain itu pemerintah Korea selatan juga menerapkan kebijakan pemasangan gelang kaki elektronik pada terpidana yang telah keluar dari penjara. Hal ini dilakukan pemerintah Korea setelah melalui penelitian yang menyebutkan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung melakukan kejahatan tersebut secara berulang. Dengan adanya pemasangan gelang kaki elektronik tersebut pemerintah bisa terus mengawasi terpidana tersebut agar tidak mengulang lagi perbuatan yang kejam tersebut.
Walaupun China tidak menerapkan hukum kebiri kimia tetapi China memiliki kebijakan -- kebijakan yang melindungi anak dari kejahatan terdapat Empat kebijakan kesejahteraan anak nasional. Pertama, Pendapat Kantor Umum Dewan Negara tentang Penguatan Keamanan Anak Yatim dengan memberikan subsidi tunai kepada anak yatim Kedua, Kementerian Urusan  menekankan penguatan pemantauan dan pencegahan; membangun pelaporan penganiayaan sistem untuk guru, dokter, pekerja masyarakat, dan kerabat; dan memberikan intervensi kepada yang rentan anak-anak dan keluarga. Terakhir, kebijakan yang baru diberlakukan, Dewan Negara tentang Penguatan Lebih Lanjut Perlindungan Anak Tertinggal di Pedesaan China, yang berlaku pada Februari 2016 Kebijakan ini menekankan pada pencegahan penganiayaan terhadap anak-anak yang ditinggalkan (Xu et al., 2018).
Anak -- anak adalah korban kejahatan seksual yang paling banyak dalam masyarakat. Anak menjadi target kejahatan seksual karena pelaku menganggap anak adalah target yang paling lemah dan gampang terbujuk. Banyaknya jumlah kasus yang melibatkan anak - anak menjadi korban kejahatan seksual membuat pemerintah mengeluarkan dan menandatangani Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -- Undang sebagai bentuk perhatian dan pelindungan bagi anak -- anak agar terhindar dari kejahatan seksual. Salah satu isinya melibatkan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi  pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
Keberadaan Hak Asasi pada setiap individu tentunya dimiliki setiap individu sejak lahir di dunia. Adanya undang -- undang dengan sanksi kebiri kimia tentu saja menimbulkan pertentangan antara pemerintah dengan beberapa pihak terlebih lagi Indonesia adalah negara yang mendukung adanya perlindungan HAM.
Meskipun tindakan kebiri kimia merupakan tindakan yang dinyatakan sebagai hukuman yang dapat melanggar hak yang dimiliki seseorang. Kebiri kimia dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat seseorang. adanya hukuman kebiri kima bagi pelaku kejahatan seksual pada anak tidak dibenarkan menurut Hak Asasi Manusia. Kebiri kimia juga dinilai kurang efektif memberikan efek jera dan malah menimbulkan dampak psikologis lain bagi pelaku seperti dendam yang bisa saja dilampiaskan oleh pelaku pada korban lain.
Kebiri kimia juga banyak berlaku di negara -- negara didunia seperti Amerika, Dan Korea Selatan. Negara -- negara tersebut menganggap kebiri kimia menjadi solusi yang tepat agar membuat pelaku kejahatan seksual pada anak menjadi jera. Selain itu tiap negara juga membuat undang -- undang kebijakan lain demi melindungi anak yang merupakan korban yang paling banyak. Seperti di China, walaupun hukuman kebiri kimia tidak ada dalam undang -- undang negara tersebut, tetapi China membuat kebijakan dimana anak - anak  terjamin keselamatannya karena undang -- undang yang sangat tegas.
Dengan melihat kebijakan -- kebijakan yang berlaku di negara lain tentunya pemerintah Indonesia dapat menerapkannya pada kebijakan -- kebijakan yang berlaku tersebut dapat disesuaikan pada kondisi Indonesia saat ini, guna melindungi anak -- anak dari kejahatan khususnya kejahatan seksual. Seperti membuat lembaga dimana lembaga tersebut khusus melindungi anak -- anak dari kejahatan khususnya kejahatan penganiayaan dan kejahatan seksual.
