Mohon tunggu...
Ni Nengah Dian Fitriani
Ni Nengah Dian Fitriani Mohon Tunggu... Administrasi - universitas airlangga

mahasiswa ilmu administrasi publik Universitas Airlangga

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Sanksi Pelanggaran Kekerasan terhadap Anak: Kebijakan Kebiri Kimia Menurut HAM dan Kebijakan di Negara Lain

14 Juni 2022   21:33 Diperbarui: 14 Juni 2022   21:51 315
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Negara -- negara lain memiliki kebijakan tersendiri untuk melindungi anak -anak dari kejahatan seksual salah satunya pemerintah Amerika Serikat. Selain juga menerap kan hukuman kebiri alami, pemerintah Amerika Serikat juga membuat Child Abuse Prevention and Treatment Act atau CAPTA pada tahun 1974. Dimana kebijakan ini dibuat untuk memandu perlindungan dan pelayanan anak dengan memperjelas kekuasaan dan wewenang negara dan hak-hak orang tua yang terlibat dalam kesejahteraan anak. Selain itu, CAPTA menerima pelaporan dugaan pelecehan atau penelantaran anak kepada profesional tertentu, seperti pekerja sosial, pendidik, dan kesehatan profesional (Mathews & Kenny, 2008). Selain itu CAPTA juga menerima laporan -- laporan mengenai pelanggaran terhadap anak lainnya.

Selain Amerika, Korea selatan juga memiliki kebijakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual pada anak. Korea menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan undang -- undang kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual sejak 2011. Selain itu pemerintah Korea selatan juga menerapkan kebijakan pemasangan gelang kaki elektronik pada terpidana yang telah keluar dari penjara. Hal ini dilakukan pemerintah Korea setelah melalui penelitian yang menyebutkan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung melakukan kejahatan tersebut secara berulang. Dengan adanya pemasangan gelang kaki elektronik tersebut pemerintah bisa terus mengawasi terpidana tersebut agar tidak mengulang lagi perbuatan yang kejam tersebut.

Walaupun China tidak menerapkan hukum kebiri kimia tetapi China memiliki kebijakan -- kebijakan yang melindungi anak dari kejahatan terdapat Empat kebijakan kesejahteraan anak nasional. Pertama, Pendapat Kantor Umum Dewan Negara tentang Penguatan Keamanan Anak Yatim dengan memberikan subsidi tunai kepada anak yatim Kedua, Kementerian Urusan  menekankan penguatan pemantauan dan pencegahan; membangun pelaporan penganiayaan sistem untuk guru, dokter, pekerja masyarakat, dan kerabat; dan memberikan intervensi kepada yang rentan anak-anak dan keluarga. Terakhir, kebijakan yang baru diberlakukan, Dewan Negara tentang Penguatan Lebih Lanjut Perlindungan Anak Tertinggal di Pedesaan China, yang berlaku pada Februari 2016 Kebijakan ini menekankan pada pencegahan penganiayaan terhadap anak-anak yang ditinggalkan (Xu et al., 2018).

Anak -- anak adalah korban kejahatan seksual yang paling banyak dalam masyarakat. Anak menjadi target kejahatan seksual karena pelaku menganggap anak adalah target yang paling lemah dan gampang terbujuk. Banyaknya jumlah kasus yang melibatkan anak - anak menjadi korban kejahatan seksual membuat pemerintah mengeluarkan dan menandatangani Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -- Undang sebagai bentuk perhatian dan pelindungan bagi anak -- anak agar terhindar dari kejahatan seksual. Salah satu isinya melibatkan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi  pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Keberadaan Hak Asasi pada setiap individu tentunya dimiliki setiap individu sejak lahir di dunia. Adanya undang -- undang dengan sanksi kebiri kimia tentu saja menimbulkan pertentangan antara pemerintah dengan beberapa pihak terlebih lagi Indonesia adalah negara yang mendukung adanya perlindungan HAM.

Meskipun tindakan kebiri kimia merupakan tindakan yang dinyatakan sebagai hukuman yang dapat melanggar hak yang dimiliki seseorang. Kebiri kimia dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat seseorang. adanya hukuman kebiri kima bagi pelaku kejahatan seksual pada anak tidak dibenarkan menurut Hak Asasi Manusia. Kebiri kimia juga dinilai kurang efektif memberikan efek jera dan malah menimbulkan dampak psikologis lain bagi pelaku seperti dendam yang bisa saja dilampiaskan oleh pelaku pada korban lain.

Kebiri kimia juga banyak berlaku di negara -- negara didunia seperti Amerika, Dan Korea Selatan. Negara -- negara tersebut menganggap kebiri kimia menjadi solusi yang tepat agar membuat pelaku kejahatan seksual pada anak menjadi jera. Selain itu tiap negara juga membuat undang -- undang kebijakan lain demi melindungi anak yang merupakan korban yang paling banyak. Seperti di China, walaupun hukuman kebiri kimia tidak ada dalam undang -- undang negara tersebut, tetapi China membuat kebijakan dimana anak - anak  terjamin keselamatannya karena undang -- undang yang sangat tegas.

Dengan melihat kebijakan -- kebijakan yang berlaku di negara lain tentunya pemerintah Indonesia dapat menerapkannya pada kebijakan -- kebijakan yang berlaku tersebut dapat disesuaikan pada kondisi Indonesia saat ini, guna melindungi anak -- anak dari kejahatan khususnya kejahatan seksual. Seperti membuat lembaga dimana lembaga tersebut khusus melindungi anak -- anak dari kejahatan khususnya kejahatan penganiayaan dan kejahatan seksual.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun