Big Company, Big Responsibility: Memahami Peran UU PDP untuk Mengelola Data Pribadi

Era digital yang semakin berkembang ini, dapat diibaratkan bagai pisau bermata dua. Satu sisi, membuka gerbang kemudahan untuk akses berbagai informasi dan konektivitas yang membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun disisi lain, era ini melahirkan ancaman penyalahgunaan data pribadi yang semakin serius. 

Berbagai kasus kebocoran data menjadi bukti nyata bahaya yang mengancam. Tentu saja hal ini memicu kekhawatiran publik dan semakin memperkuat urgensi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. 

Menjawab kekhawatiran publik akan penyalahgunaan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai jawaban dan peluang. UU PDP bukan hanya memicu kesadaran perusahaan terhadap keamanan cyber, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga data pribadi dalam mengelola database perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan. 

Memahami Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi bagi Perusahaan

UU PDP adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi dan menjamin keamanan data pribadi setiap orang.  Undang - undang ini disahkan pada tanggal 20 September 2022 setelah proses yang panjang dengan harapan memungkinkan masyarakat memiliki kedaulatan data, termasuk pengelolaan-penggunaan data oleh industri, serta lembaga negara untuk perlindungan dan keamanan masyarakat.

Tujuan utama dibuatnya UU PDP adalah : 

• Melindungi hak individu terkait data pribadi, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus dan mentransfer data pribadi

• Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi

• Mendorong keamanan data pribadi dan mencegah penggunaanya yang tidak sah

• Membangun kepercayaan antara pelanggan dan pihak yang mengelola data pribadi.

UU PDP bab 4 pasal 12 no 1 menyebutkan, siapa saja yang merupakan subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan undang - undang. Adapun sanksi berat bagi yang melanggar keamanan data pribadi baik disengaja maupun disengaja. Salah satunya berdasarkan pasal 67 dan 70 "siapapun yang dengan sengaja melawan hukum akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak lima miliar rupiah" dan pencabutan izin usaha bagi badan usaha yang melakukan pelanggaran. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penting bagi perusahaan agar menunjukkan kesungguhan untuk menjaga data pribadi yang dimiliki. 

Peran Penting UU PDP untuk Perusahaan

Undang - undang perlindungan data pribadi memegang peran penting untuk suatu perusahaan dalam membentuk bagaimana cara perusahaan mengelola, melindungi, dan menggunakan data pribadi karyawan dan pelanggan. Berikut peran utama UU PDP untuk perusahaan : 

Meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan

Dengan mematuhi peraturan perundang - undangan menunjukkan kualitas dan komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan data pribadi pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Perusahaan yang memegang komitmen akan menciptakan reputasi baik dan dapat menarik lebih banyak mitra bisnis dan meningkatkan loyalitas serta memperkuat hubungan jangka lama pelanggan.

Meningkatkan Keamanan Cyber dan Mencegah Kebocoran Data

UU PDP mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar keamanan data, membangun budaya keamanan data, serta melakukan audit keamanan data. Kegagalan mematuhi UU PDP akan berdampak buruk bagi perusahaan termasuk denda yang besar, kerusakan reputasi, tuntutan hukum, dan bahkan pencabutan izin usaha. 

Bagaimana Meningkatkan Keamanan Data Bagi Perusahaan?

Data pribadi menjadi aset berharga yang harus dilindungi. Oleh karena itu, salah satu upaya terbaiknya adalah melakukan penetration testing secara rutin. Dengan simulasi penyerangan, pentest mampu mengidentifikasi celah keamanan sistem dan memperbaikinya. 

"Keamanan data adalah sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Jadi, pentest wajib jadi kebutuhan rutin perusahaan. Perusahaan bisa membangun tim ahlinya sendiiri atau menggunakan mitra keamanan siber, contohnya Widya Security." Ungkap Alwy Herfian Satriatama, CEO Widya Security.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk proaktif UU PDP dalam memahami dan menerapkan regulasi dan menjaga kredibilitas layanan kepada klien.  Mari jadikan UU PDP sebagai kompas untuk navigasi di era digital, dimana keamanan data bukan hanya pilihan, tetapi sebuah keharusan.